PUSPEM TANGSEL DAN DPRD 300 MILYAR

Pembangunan Kantor Puspem dan DPRD Butuh Dana Rp 300 M Lebih
30 April 2009 , 18:45
• Metro
SERPONG- Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengakui kesulitan dana dalam pembangunan dua kantor pemerintahan sekaligus. Hasil Musrembang siang tadi memastikan proyek pembangunan kantor Puspem dan DPRD Kota Tangsel membutuhkan dana lebih dari Rp 300 Milliar.

"Untuk membangun kantor dewan dan puspem dana hibah dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Tangerang masih kurang. Membangun kedua kantor itu membutuhkan dana lebih dari Rp 300 M," ungkap Sekot Tangsel Nanang Komara kepada wartawan usai mengelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Tangsel bersama puspida setempat di Puspiptek, Serpong.

Karena itu, lanjut Nanang, pada Musrembang tingkat Propinsi pada 5-6 Mei mendatang, Pemkot Tangsel akan mengajukan beberapa hal penting kepada Pemprop Banten diantarannya pengajuan dana pembangunan kantor Puspem berlantai delapan itu, termasuk kantor dewan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kendaraan pribadi para pejabat.

"Saat ini Pemkot Tangsel mengalami keterbatasan dana. Tahun depan, APBD Kota Tangsel harus lebih banyak. Karena, dana hibah, dana bagi hasil, dana pendidikan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Tangerang tidak mencukupi untuk memberdayakan atau membangun kota baru ini," jelas Nanang.

Menurut Nanang, pengajuan APBD Kota Tangsel 2010 bukan karena ingin membangun semata, melainkan pada tahun depan Pemkot Tangsel menargetkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) sekitar Rp 700 Milliar."APBD 2010 sebagai modal kita untuk bisa meraih PAD tahun depan sebesar Rp 700 M, dan itu harus terwujud," ungkap Nanang.

Kepala Bappeda Kota Tangsel Hasdanil mengaku, Pemkot Tangsel dalam rapat Musrembang menargetkan 6 prioritas didalam perencanaan pembangunan, diantaranya pelaksanaan pemerintahan mandiri, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan menangulangi Situ Gintung."Diluar 6 prioritas tersebut, SDM termasuk regulasi perencanaan kita juga," ungkap Hasdanil.(iin)

Suyono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang yang baru

TANGERANGNEWS-Kajati Banten Dondy K Soedirman melantik Suyono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, menggantikan Agus Sutoto yang dipromosikan menjabat Asisten Pidana Umum (Aspidum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan, di Pendopo Pemkab Tangerang, Sesala (21/4).Promosi jabatan setelah Jaksa Agung Hendarman Supandji mengeluarkan SK tanggal 27 February 2009. Kajari Tangerang yang dilantik sebelum menjabat Aspidsus Kejati Nusa Tenggara Barat Mataram.

Kajati dalam sambutan nya mengatakan, melalui pergantian jabatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik dari sebelum nya. Selama ini Kejari Tangerang, cukup dikenal karena telah meraih peringkat ke dua se Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana korupsi terbanyak tanpa menilai kwalitas kasus.“ Untuk itu, Kajari yang baru justru lebih tanggap dengan situasi saat ini agar dapat menangkal setiap persoalan internal dan eksternal,” ujarnya.

Hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kajari Tangerang, Ketua PN Tangerang, Harry Swantoro SH, Kapolrestro Kota Tangerang, Kapolrestro Tiga Raksa, Walikota Tangerang, Wahidin Halim, Bupati Tangerang, Ismet Iskandar serta para undangan lain nya.Sementara, acara pisah sambut berlangsung di hotel Imperial Lippo Karawaci Selasa Malam (21/4).(den)

Selamat pagi Tangerang

BENYAMIN DAVNIE KANDIDAT KUAT SEKDA KABUPATEN TANGERANG

DAVNIE SEKDA KANDIDAT KUAT KABUPATEN TANGERANG

Kepala Bapeda Pemkab Tangerang Benyamin Davnie digadang-gadang menjadi bakal calon Sekda Kabupaten Tangeran menggantikan Sekda lama Nanang Komara yang hengkang ke Kota Tangerang Selatan

Calon sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Tangerang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Pendopo Gubernur Banten, di Serang.
Uji kelayakan dan kepatutan itu akan langsung dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Jumat (24/4) .

Namun, kabar yang beredar, jumlah itu antara dua dan tiga orang. Tiga nama yang dipastikan mengikuti tes tersebut adalah Hermansyah, yang kini menjabat Plt Sekda Pemkab Tangerang menggantikan Nanang Komara yang pindah tugas menjadi Sekretaris Kota Tangerang Selatan. Sebelum menjabat Plt Sekda Pemkab Tangerang, Hermansyah adalah Asda II Pemkab Tangerang serta Hidayat kepala BP2T.

Kemudian, satu nama lagi adalah Benyamin Davnie, yang kini menjabat Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang. Untuk diketahui, Hermansyah tak lama lagi memasuki masa pensiun. Sedangkan Benyamin Davnie masa pensiunnya masih lama, sehingga ia memiliki peluang yang sangat besar untuk menduduki sekda definitif.

Selama ini Benyamin dikenal sebagai birokrat yang bersih dan santun. “Benyamin juga punya konsep tentang pembangunan ke depan. Ini penting agar pembangunan di kabupaten tangerang dan Banten merangkak lebih baik.

Sosok Benyamin dipandang sebagai figur yang tepat untuk menjadi Sekda mendampingi Bupati Tangerang Ismet Iskandar. Siapa pun yang menjadi Bupati akan sangat memerlukan figur birokrat sebagai pendampingnya. Karena hal itu dapat memudahkan kerja. Kita dapat memastikan bahwa Benyamin Davnie merupakan salah satu birokrat yang memenuhi kriteria ideal. “Mudah-mudahan saja kehadiran Benyamin membawa perubahan bagi masa depan Kabupaten Tangerang.

Kiprah Benyamin Davnie

Kiprah Benyamin Davnie sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang cukup prestisius diantaranya “sukses program” pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2007 lalu, direplikasikan dalam bentuk program padat karya oleh Kabupaten Tangerang yang baru saja dicanangkan oleh Bupati Tangerang pada tanggal 11 Agustus lalu.

Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Benyamin Davnie mengatakan "Langkah awal program ini adalah dengan membentuk fasilitator yang direkrut dari masyarakat yang akan ditempatkan di setiap kecamatan secara proporsional". Fasilitator yang telah dibentuk itu, langsung membentuk pelaksana kegiatan dari tingkat desa dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) hingga kecamatan dalam bentuk Badan Kelompok Masyarakat (BKM).

"Kegiatan yang nanti dikerjakan, berdasarkan hasil pengajuan masyarakat di bidang infrastruktur, sosial, pertanian, kesehatan dan lainnya, yang kesemuanya dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya hal ini dapat berarti pula sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran," terangnya.

Davnie melanjutkan, bahwa kegiatan replikasi PNPM Mandiri ini telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2008 sebesar Rp. 45 miliar dari pos hibah. Dari jumlah dana tersebut, sebesar Rp. 5 miliar adalah untuk kegiatan bedah rumah. Penyaluran dana diterima langsung oleh masyarakat melalui rekening masing-masing BKM dengan sejumlah dana yang telah ditetapkan.

Tahun 2009 mendatang, pemerintah pusat akan menambah dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk Kabupaten Tangerang hingga mencapai Rp 91 miliar. Dana tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dana PNPM tahun 2008 yang hanya mencapai Rp 54,3 miliar. Sesuai rencana, dana tersebut akan dibagikan kepada 36 kecamatan dengan kisaran antara Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar untuk masing-masing kecamatan.

Alokasi anggaran PNPM tahun 2009 meningkat sebesar Rp 37 miliar dari tahun 2008. Sebab, kebutuhan anggaran untuk PNPM ini juga semakin meningkat di setiap desa dan kecamatan. Membesarnya dana bantuan PNPM yang dikucurkan ke Kabupaten Tangerang karena realisasi penyerapan PNPM di tahun 2008 dianggap berhasil. Penyerapan PNPM di Kabupaten tahun 2008 mencapai lebih dari 80 persen.
Hasil dan bukti pembangunan PNPM tahun 2008 di Kabupaten Tangerang itu diperlihatkan melalui pameran replikasi PNPM yang digelar di GSG Pemkab Tangerang di Tigaraksa, Rabu (31/12)lalu.

Anti Korupsi

PANTAI UTARA MEMPRIHATINKAN

Di wartakan Oleh Budi Usman

ABRASI PANTURA SIAGA 1

Tingkat abrasi (pengikisan) Pantai Tangerang hingga kini mencapai 51 persen dari total keseluruhan, yaitu 51 kilometer. Hal ini disebabkan oleh arus pantai yang cukup deras, tanggul penahan air yang lemah, kurangnya lahan hutan bakau, serta sisa-sisa eksplorasi pasir laut liar yang terjadi sekitar 3-5 tahun lalu.
Menurut Kepala Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Benyamin Davnie, dalam dua tahun belakangan, pemerintah daerah telah menggelontorkan uang total Rp 2 miliar guna mencegah laju abrasi. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi.
"Memang kebutuhan dana untuk penanggulangan abrasi sangat besar. Ke depannya, kami akan mencoba mengajukan ke tingkat provinsi dan pusat," ujar Benyamin, Selasa (11/11) di Jakarta. Benyamin juga mengatakan, pihaknya akan lebih intensif dalam membangun tanggul penahan air, serta memperluas hutan bakau yang berada di Pantai Tangerang. Mengenai kerugian, Benyamin mengaku tidak mengetahui angkanya. Namun, ia mengatakan bahwa kerugian material tetap ada.

Abrasi pantai di kawasan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, semakin parah. Tingkat pengikisan pantai atau abrasi di sepanjang pantai laut utara, terutama di Kecamatan Sukadiri sudah sangat mengkhawatirkan. Dua desa yakni Desa Karang Serang dan Desa Tanjung Kait terancam tergenang menjadi lautan.

Puluhan rumah penduduk kini berjarak tak lebih dari 10 meter dari bibir pantai. Ombak yang terus menggerus kawasan tersebut dikhawatirkan akan menyapu bersih rumah-rumah penduduk. Faktor penyebab abrasi ini adalah faktor alam dan penggalian pasir yang dulu dilakukan warga setempat.
"Abrasi pesisir Tanjung Pasir, Teluk Naga ,karang serang dan Tanjung Kaitjuga semakin parah meski saat ini penduduk setempat tak lagi menggali dan menjual pasir pantai," kata Direktur Eksekutif Komunike Tangerang Utara Budi Usman di Teluk Naga, Minggu (18/1/09).

Budi mengakui, masyarakat setempat dulu memang menggali pasir untuk dijual kepada pihak swasta. Pasir-pasir tersebut digunakan sebagai bahan bangunan. Di kawasan tersebut, dahulu juga dilakukan penjualan air laut untuk budidaya kerang.
Akan tetapi, saat ini, jual beli dan penggalian pasir itu sudah dilakukan. Bahkan, saat ini yang paling dibutuhkan warga Tanjung Pasir justru keseriusan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menghambat abrasi agar tidak menjadi makin parah.

Dalam pengamatan, pesisir Tanjung Pasir,karang serang dan Tanjung Kait sepanjang tiga kilometer sudah jauh menjorok ke darat. Abrasi pun telah menyusutkan lebar pantai hingga tinggal beberapa meter saja. Di beberapa lokasi, penduduk membuat tanggul batu kali atau menempatkan kantung-kantung pasir. Jarak bibir pantai dengan rumah-rumah penduduk terkadang tidak sampai lima meter, sehingga bila pasang tiba, rumah-rumah penduduk tergenang.

Di perairan dangkal tampak beberapa pohon kelapa yang hampir mati. Pohon-pohon tersebut ada yang berjarak 10 meter, ada pula yang berjarak 30 meter dari garis pantai ke arah laut. Bahkan, rangka bangunan dan warung bekas milik warga sekarang ini juga terlihat masih berdiri di perairan dangkal.
Sangat cepat
Menurut penduduk setempat, areal di mana pohon-pohon kelapa sekarang berdiri di tengah laut itu dulu merupakan kebun kelapa.

"Abrasi di sini terjadi dengan cepat, terutama sekitar tahun 1999-2003. Dalam kurun waktu tersebut, di kawasan Tanjung Pasir ini belasan rumah penduduk tersapu ombak, bahkan dua lapangan bola tempat bermain warga terendam hingga menjadi laut. Penduduk yang tadinya tinggal sekitar 50 meter ke arah laut dari garis pantai sekarang membangun rumah kembali ke arah darat, sehingga permukiman nelayan di sini menjadi penuh sesak," kata Yani, seorang nelayan.
Menurut dia, penduduk setempat banyak yang memiliki surat girik namun tidak ada lagi tanahnya. Banyak di antara mereka yang menggadaikan surat tanahnya ke bank dengan hanya mendapatkan uang gadai Rp 1 juta-Rp 2 juta. Namun tak jarang penduduk yang merasa frustrasi merobek-robek dan membuang surat girik tersebut.

Di bagian barat kawasan Tanjung Pasir bahkan terdapat sebuah kebun kelapa seluas empat hektar yang belum lama terendam air laut. Saat ini, kawasan tersebut dibendung dengan tanggul kantong pasir oleh masyarakat setempat.
Yang merisaukan, tanggul kantong pasir itu mempunyai lebar sekitar empat meter, sementara di belakang tanggul terdapat lahan tambak seluas sekitar 10 hektar. Yani khawatir tanggul itu suatu saat jebol.

Kerusakan pesisir Tanjung Pasir sebenarnya disebabkan pula oleh rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai. Apalagi saat ini, terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu besar.
Pada tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Tangerang pernah menanam 165.000 pohon bakau di beberapa tempat, tetapi sekarang sudah musnah
Tingkat pengikisan pantai atau abrasi di sepanjang pantai laut utara, terutama di Kecamatan Sukadiri sudah sangat mengkhawatirkan. Dua desa yakni Desa Karang Serang dan Desa Tanjung Kait terancam tergenang menjadi lautan.

Dari tahun lalu, semula abrasi melanda pesisir sekitar 30 kilometer panjangnya dan sekitar ratusan meter dari garis pantai. Namun saat ini daratan yang digerus ombak menjadi lautan bertambah 2 sampai 3 kilometer pada pesisir sepanjang 50 kilometer.

Namun hingga kini baik pemerintah Desa, kecamatan hingga pemerintah Kabupaten Tangerang tidak merespon usaha tersebut, tetapi sebaliknya terkesan menutup mata. “Biasa pemerintah mah begitu, kalau belum ada korban masih tenang saja, karena mereka hingga kinipun mereka tidak menggubris,” kata Madsani.
Dia mengungkapkan, setiap hari tanah yang tergerus ombak terus meluas menjorok ke darat. Akibat peristiwa ini, masyarakat sekitar pesisir merasa cemas dan khawatir menjadi korban abrasi.
Dengan meluasnya abrasi di dua desa di Kecamatan Sukadiri ini, ratusan rumah terancam terkikis.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyediakan lahan ditanami pohon bakau (mangrove), tetapi ditebangi warga setempat untuk keperluan bahan kayu. Selain itu, juga tekah dibangun turab yang terbuat dari bambu. Turab tersebut rusak, karena tidak kuat menahan ombak.

Dibagian lain, ketika ditanyakan permintaan membangun tanggul permanen di dua desa itu, Kepala Dinas PU Binamarga, Dedi Sutardi mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) dan sebelumnya harus dilakukan kajian terlebih dahulu atas pembangunan tanggul itu. “Mesti dikaji dulu. Mendesak atau tidak?,” kata Dedi. Bahkan Pemkab Tangerang beberapa waktu lalu pernah mengerjakan proyek turap mengunakan bambu di pantura tapi hasilnya belum memadai.

Demikian pula guna mengurangi kecepatan gelombang, di bibir pantai disusun batu belah mengunakan kawat, namun akibat kuatnya terjangan gelombang, maka sebagian batu akhir berderakan di dasar laut.

Sementara itu, Bupati Tangerang, H. Ismet Iskandar mengatakan dirinya prihatin terhadap gelombang pasang yang menghantam kawasan pantura belakangan ini sehingga merugikan penduduk terutama para nelayan.Pihak Pemkab Tangerang, katanya, sudah peduli terhadap masalah ini dengan memasang batu belah tersusun kawat tapi gelombang besar sulit untuk dijinakkan karena adanya kekuatan alam.

KITA berharap agar penduduk yang berada di dekat pantai supaya secepatnya pindah ke lokasi yang lebih aman agar dapat menghindari bencana,dan semoga pemerintah dapat melakukan antisipasi komprehensif dan serius agar jangan sampai "bencana" tersebut makin meluas dan dahsyat !!!***

APBD UNTUK RAKYAT

Oleh : Budi Usman,Ketua Presedium Bakor Tangerang Utara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp 2,068 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp 1,789 triliun merupakan pendapatan sehingga defisit anggaran di wilayah berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa ini sekitar Rp 278 miliar. Menurut anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang Barhum HS dari Fraksi PDIP dalam APBD 2009 ini, pendapatan asli daerah mencapai Rp 312 miliar, dengan rincian pos pajak daerah sebesar Rp 143 miliar, retribusi daerah Rp 62,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp 9,175 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 97,254 miliar.

Adapun pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 1,194 miliar, terdiri atas bagi hasil pajak/hasil bukan pajak sebesar Rp 289 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 885,236 miliar, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 49,765 miliar.
Kemudian, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 282,623 miliar, antara lain berasal dari hibah Rp 5 miliar, dana darurat Rp 3 miliar, bagi hasil pajak provinsi Rp 254,623 miliar, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lain sebesar Rp 20 miliar.Dijelaskan pula besaran penyertaan modal bagi BUMD di Kabupaten Tangerang yakni sebesar Rp 22 miliar. “Di APBD 2009 ini, PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar lima persen.

Sejumlah persoalan di tahun 2009 masih menjadi masalah yang mengadang di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. Mulai dari jalan rusak hingga beras untuk keluarga miskin (raskin) harus menjadi perhatian serius.Di Kabupaten Tangerang, beragam persoalan yang muncul juga tidak kalah peliknya, seperti jumlah warga miskin yang kini mencapai 245.000 keluarga. Selain itu, banyaknya pengangguran memicu tindak kriminal serta aksi anarki warga, seperti yang membakar Kantor Proyek PLTU Banten III.Persoalan lain yang muncul adalah banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, bencana banjir yang terjadi setiap tahun, hingga maraknya ulah nakal pejabat yang tega menyelewengkan beras untuk warga tidak mampu.

Bupati Tangerang Ismet Iskandar sebelumnya pernah berjanji akan memprioritaskan lanjutan pembangunan infrastruktur jalan, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Di antara ruas jalan utama yang menjadi prioritas adalah Jalan Raya Sepatan-Mauk dan Jalan Raya Cadas-Mauk.Kedua ruas jalan utama itu menjadi prioritas sebagai faktor menunjang pertumbuhan ekonomi di tiga daerah terkait. Mudah mudahan, tahun 2009 mendatang pembangunan ruas jalan dimaksud sudah rampung.

Implementasi Otonomi Daerah disikapi secara berbeda, disatu pihak menyikapi dengan optimisme sementara di pihak lain menyikapinya dengan pesimisme. Pihak yang optimis beranggapan bahwa otonomi daerah merupakan solusi untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteran, dapat memberdayakan rakyat di daerah bahkan otonomi daerah diyakini sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa serta dipandang sebagai perekat baru bagi persatuan bangsa. Pihak yang pesimis mempediksikan jika tidak hati-hati era otonomi daerah justru dapat menimbulkan semangat primodialisme kedaerahan yang sempit yang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, hanya menguntungkan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, KKN tidak akan berkurang hanya pindah dari pusat ke daerah, dengan kata lain otonomi daerah hanya akan memakmurkan dan mensejahterahkan sebagian kecil elit lokal di daerah terutama eksekutif dan legislatif, sementara rakyat daerah tetap saja tidak mendapatkan alokasi dari kekayaan nasional dan daerah. Padahal fungsi alokasi sangat bergantung pada perumusan kebijakan daerah yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemda dan DPRD dengan instrumennya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bertitik tolak dari hal tersebut diatas tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sejauhmana alokasi APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat ? Dari jawaban atas persoalan tersebut kita bisa mengetahui apakah benar kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD dan Pemda yang tertuang dalam APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat atau sebaliknya hanya akan menguntungkan sebagian elit daerah yang berada dikedua lembaga tersebut.


Pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain : sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilitasi yang meliputi antara lain pertahanan keamanan, perekonomian dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun instrumen untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki peranan dan posisi yang strategis dan penting karena APBD merupakan instrumen Kebijakan Daerah yang menjabarkan rencana kerja dan program kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. APBD secara teknis umumnya dirumuskan oleh PEMDA dan selanjutnya dibahas di Dewan untuk mendapatkan persetujuan penetapannya. Jadi jelas bahwa dengan mekanisme ini Pemda dan Dewan memiliki peranan yaang menentukan dalam penetapan anggaran, jika rancangan eksekutif tidak disetujui oleh Dewan maka Pemda tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Posisi Dewan yang cenderung lebih kuat menyebabkan pihak eksekutif berusaha dengan segala cara agar program kerjanya disetujui oleh Dewan. Oleh karena itu agar disetujui program kerjanya pihak eksekutif harus pandai melobi dan bernegoisasi dengan pihak eksekutif.


Faktor kewenangan DPRD yang besar dan usaha eksekutif agar program kerjanya disetujui berpotensi menimbulkan praktek KKN di daerah. Misalnya eksekutif cenderung akan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan DPRD atau menyetujui apapun usulan DPRD khususnya yang menyangkut anggaran belanja DPRD. Apalagi karena secara teknis operasional dan administratif Pelaksana Anggaran adalah eksekutif, hal inilah yang berpeluang menimbulkan KKN antara pihak legislatif dan eksekutif.

Pemerintah Masa Depan

Keinginan mengubah kepemerintahan yang baik masih menjadi impian. Perubahan politik yang berlangsung selama tujuh tahun ini ternyata tidak berkorelasi dengan terjadinya kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan yang baik. Perubahan kepemerintahan hanya berbuah struktur, tetapi tidak mengubah perilaku aktor pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu merevitalisasikan kapasitas politik (political capacity) pemerintah daerah agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berbagai perencanaan kebijakan publik daerah, termasuk kemampuan mereka merumuskan visi, tujuan, dan strategi alternatif yang efektif berdasar pada skala prioritas, bisa melibatkan berbagai pihak (stake holders).

Pemerintah daerah masa depan jelas membutuhkan kemampuan birokrat-birokrat daerah yang inovatif yang bisa memecahkan problema publik dan mampu mengimplementasikan program-program pelayanan publik secara kreatif seraya terus mencari solusi baru secara efisien. Oleh sebab itu, perlu segera meninggalkan tradisi pemerintahan daerah yang tidak terbuka menerima gagasan orang lain dan cenderung dimonopoli birokrasi pemerintah daerah harus dibuang jauh-jauh.

Oleh sebab itu harus diupayakan posisi secara lebih wajar dan dengan kewenangan yang lebih seimbang Prinsipnya harus ada balance of power antara eksekutif dan legislatif terutama dalam hal penyusunan Anggaran Daerah. Posisi yang lebih seimbang antara eksekutif dan eksekutif lebih memungkinkan kedua lembaga ini untuk saling bersinerji, yang satu tidak menjadi subordinansi yang lain sehingga satu sama lain tidak bisa memaksakan kehendak. Prinsip kedua yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran daerah adalah adanya transparansi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk ikut mengontrol penyusunan Anggaran Daerah atau dengan kata lain harus ada “ruang publik”. Ruang publik dimaksud harus secara nyata disediakan sehingga masyarakat atau publik memiliki akses untuk ikut serta memberi arah Anggaran Daerah. Jika ketiga pilar tersebut di atas yakni Pemerintah Daerah (eksekutif), DPRD (Legislatif) dan publik masing-masing memiliki peran yang seimbang dan dapat bersinerji satu sama lain maka cita-cita , Insya Allah akan dapat terwujud.***

HARTANTO EDI WIBOWO,JAZULI dan ZAKI ISKANDAR ,Teratas di Dapil Banten III

TANGERANGNEWS-Inilah para calon anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Banten III yang meliputi Kabupaten dan Kota Tangerang. Urutan pertama, adik kandung Ani Yudhoyono (Istri SBY) Hartanto Edhie Wibowo dengan perolehan suara sebanyak 4.683. Sedangkan urutan kedua adalah Caleg dari PKS yang sudah tidak asing lagi di Tangerang yakni Jazuli Juwaini. Mantan calon Bupati Tangerang itu memperoleh 3.878 suara.

Ke -3 adalah Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, putra Bupati Tangerang Ismet Iskandar dengan perolehan 3.051 suara.Sementara itu, Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mendapatkan suara sebanyak 1.697 suara. Sedangkan caleg dari kalangan popular seperti Maylafaiza dari PAN hanya mendapatkan 160. Begitupun rekanan politiknya yang juga mantan presenter ANTV Yasmin Mumtaz hanya mendapatkan 349 suara. Artis Mardiana Bugis (Nana Mardiana) dari PPRN juga hanya mendapatkan suara 405 dan Mantan presenter RCTI Adolf Posumah dari PDP hanya meraih 67 suara. Mantan Wali Kota Tangerang Deddy Syafei caleg PDIP yang mendapatkan suara 507, jauh lebih rendah daripada Sutradara Ginting yang belum lama ini meninggal dunia, yang mendapatkan 1.692 suara.

Pengarah Pokja Tabulasi Penghitungan Suara KPU Kota Tangerang Dadang Hermawan ketika dikonfirmasi belum bisa memutuskan perolehan kursi terkait perolehan suara caleg tersebut. “Untuk DPR RI bukan wewenang KPU Kota Tangerang untuk menentukan kursinya, melainkan KPU Pusat,” pungkasnya (rangga)

Tangerangnews.com, 16 April 2009

WALIKOTA TANGERANG SELATAN KUNJUNGI UIN

Gedung Rektorat, UINJKT Online – Sejak dilantik Mendagri Mardiyanto 24 Januari lalu, Pjs Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Ir HM Shaleh MT, mengunjungi Kampus UIN Jakarta di Ciputat Timur, Jumat (6/2). Kunjungan walikota yang untuk pertama kalinya ini diterima Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat beserta para pembantu rektor. Sementara HM Shaleh didampingi sejumlah camat dan unsur muspikota lain.

HM Shaleh diterima di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat. Ia disambut hangat oleh Rektor UIN Jakarta disertai suasana keakraban di antara keduanya. Ia di antaranya menyampaikan terima kasih atas penerimaan kunjungannya di Kampus UIN Jakarta.

Agenda pertemuan itu sendiri selain untuk bersilaturahmi juga membicarakan tentang pembangunan di wilayah yang baru dimekarkan tersebut, yakni Kabupaten Tangerang. “(Pertemuan) ini merupakan bagian dari program sosialisasi saya kepada masyarakat sebagai pejabat Walikota Tangsel,” kata HM Shaleh.

Ia menjelaskan bahwa Tangsel merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Banten. Pemekaran dari Kabupaten Tangerang merupakan langkah untuk lebih memajukan daerah yang ada di selatan Kabupaten Tangerang. “Apalagi potensi Tangsel cukup besar, termasuk PAD yang diperoleh setiap tahunnya,” ujarnya.

Pembentukan Kota Tangsel dilakukan berdasarkan UU No 51 Tahun 2008. Kota ini terdiri atas tujuh kecamatan, yakni Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Setu, Serpong, dan Serpong Utara. Luas wilayahnya mencapai 148,19 kilometer persegi dengan penduduk lebih dari 918.783 orang.

Untuk menjalankan roda pemerintahan sementara, APBD Kota Tangsel disumbang dari Pemkab Tangerang sebesar Rp 15 miliar dan dari Pemprov Banten Rp 5 miliar. Sementara bantuan hibah dari DKI Jakarta sekitar Rp 5 miliar. (ns)

Nanang Komara Sekot TANGSEL

Alhamdulillah akhirnya pejabat sekretaris kota (sekot) Tangerang Selatan telah terpilih. Nanang Komara yang saat ini menjabat sebagai Sekda Pemkab Tangerang yang akan menduduki posisi tersebut, setelah mengungguli dua kandidat lainnya yakni Mas Iman Kusnandar (Asda I Kabupaten Tangerang) dan Hermansyah (Asda II Kabupaten Tangerang).

Setelah Sekot dilantik kemudian, dilanjutkan pelantikan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terdiri atas tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang terdiri Asda I Bidang Pemerintahan, Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Inspektorat Kota (Bawasda), Kepala Bapeda, Kabag BKD Kota Tangsel, Kesbangpol, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, dan delapan dinas.

Delapan dinas yang disetujui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN), setelah sebelumnya dievaluasi oleh Depdagri adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, Dinas Kesehatan dan Sosial, Dinas Pendidikan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
Selamat ya... Semoga Kota Tangerang Selatan semakin maju***

KPU Kabupaten Tangerang : 40 % Pemilih Tangerang Golput

SERPONG- Sekitar empat puluh persen dari 2.402.523 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Tangerang tidak mengunakan hak pilihnya dalam pemilu Legislatif yang digelar Jum'at lalu. Libur panjang dan anti pemerintahan menjadi faktor pemilih tidak ikut mencontreng alias golput.

Demikian dikatakan Anggota KPU Kabupaten Tangerang Ade Awaluddin kepada wartawan usai melakukan pemantauan pemungutan suara sementara di kantor Kecamatan Serpong, Minggu (12/4). Ade mengungkapkan, gambaran umum dari hasil sampling yang dilakukan KPU setelah pemilu digelar, banyak dari pemilih yang tidak mengikuti karena dua alasan. Pertama, banyak dari pemilih di Kabupaten Tangerang memilih pulang kampung, karena pemilu bertepatan dengan libur panjang. Kedua, ada juga pemilih yang engan mencontreng dengan alasan menolak secara pribadi untuk ikut memilih para caleg dengan alasan anti pemerintahan.

"Pemilu kali ini sekitar 40 persen pemilih merupakan golput. Mereka ini dianggap golput administratif. Mengapa demikian, karena nama mereka sudah terdata di DPT yang ada. Namun, ketika pencontrengan dilakukan mereka sibuk pulang kampung dan ada yang menolak mengikuti pencoblosan, karena tidak suka dengan pemilu yang digelar,"ungkap Ade.

Ade mencontohkan, di Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, misalnya sebanyak 100 dari 300 warga yang menetap dilokasi perumahan itu tidak mengikuti pemilihan karena pulang kampung. Tidak hanya itu, dari sampling yang dilakukan KPU (dari 5.781 TPS), disalah satu TPS dari 350 pemilih, hanya sekitar 170 pemilih yang ikut hadir dalam pencontrengan."Mereka memilih golput karena didasarkan kepada pola pikir masyarakat yang mengerti akan politik," jelasnya.

Selain itu, katanya, hasil rekapan perhitungan sementara pemilu belum menunjukan data signifikan untuk dilaporkan secara umum. Untuk saat ini, KPU lebih memfokuskan pada perhitungan suara caleg DPR-RI."Perhitungan sementara lebih pada caleg DPR-RI, KPU baru menerima sampling ditiga daerah pemilihan, Cikupa, Kemiri dan Serpong," bebernya.(iin)

SD DAN SMP SEKOLAH GRATIS

Cikokol- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mentargetkan pada tahun ini, tepatnya tahun ajaran baru SD dan setingkat SMP akan menanggung beban biaya sekolah, atau menggratiskannya.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Achmad Suwandi mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan Nasional telah menganggarkan 50% atau sekitar Rp282 miliar pertahun. Sisanya, kata Suwandi, akan diambil dari anggaran biaya tambahan (ABT) pemerintah daerah.

”Meski belum cair, Mendiknas pada 2 Desember 2008 lalu telah menganggarkan
anggaran tersebut. Sayangnya, pihak Pemkab Tangerang sebelumnya, yakni
pada November telah ketuk palu APBD,” paparnya. Anggaran itu, kata dia,
dari pemerintah pusat langsung dikirim ke provinsi lalu dari provinsi
dikirim ke rekening setiap sekolah.*** TN

Kades Pecat Empat Kepala Dusun

PANGKALAN-Empat Kepala Dusun Desa Pangkalan, Suka Sari, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang di berhentikan sepihak oleh Kepala Desa Pangkalan, Rohmat. Diduga kuat, pemberhentian sepihak tersebut terkait Pemilu Legislatif yang berakhir 9 April lalu.

Keempat Kepala Dusun tersebut adalah masing-masing Rahmat, Mandor Desa Pangkalan Dusun 1, Narsin, Mandor Desa Pangkalan Dusun II, Rindan, Mandor Desa Pangkalan Dusun II dan Igo, Wakil Mandor Desa Pangkalan Dusun 1 yang juga menjabat Ketua RT 2 di Kampung Sukasari.

Pemberhentian sepihak oleh Kades Pangkalan dikatakan Igo tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Mereka tiba-tiba diberi surat pemberhentian pada tanggal 10 April.Sedangkan dalam surat tersebut tertera tanggal 6 April 2009. "Jadi surat diberikan 2 hari setelah pemilu. Seperti sudah direncanakan," kata Igo kepada Tangerang Online, Senin (13/4).

Padahal menurut Igo, dirinya selaku Ketua RT atau Wakil Mandor tidak pernah merasa berbuat salah. Warga di lingkungannya pun tidak pernah ada keluhan. Pemberhentian dirinya selaku Wakil Mandor atau Ketua RT oleh Kades Pangkalan dirasanya sepihak dan tanpa alasan jelas. "Saya gak masalah kalo memang terkait tugas, misal ada warga yang dirugikan atau semacamnya," kata Igo yang telah menjabat Ketua RT sejak 2006 lalu.

Sejauh ini para Mandor tersebut belum mendapat penjelasan secara langsung lantaran Kades Pangkalan, Rohmat, sulit ditemui. Namun diduga pemberhentian para Mandor tersebut terkait pemenangan pemilu legislatif.

Seperti dikatakan Rindan, Kades Pangkalan, Rohmat, pernah meminta doa dan dukungannya bahwa ada keluarganya yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari parpol tertentu. Namun belakangan tidak berhasil terpilih lantaran wilayah para Mandor tersebut memilih caleg lain dari parpol lain. "Diwilayahnya saja tidak dipilih apalagi di wilayah orang lain,"kata Rindan.

Namun sayangnya, saat hendak dikonfirmasi, Kades Pangkalan, Rohmat, tidak berada di kantornya. Saat dihubungi Tangerang Online pun nomer yang bersangkutan tidak aktif. (gendon)

IRONISME PANTAI TANJUNG PASIR TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG

Minggu 12 April 2009

Tanjung Pasir, desa/pantai yang masuk kecamatan Teluknaga,
berada sekitar 17 kilometer utara kota Tangerang.
Pantainya sebenarnya tidak menarik, air laut keruh tidak nyaman
untuk berenang, wilayah sekitarnya gersang dipenuhi tambak ikan.
Kini di wilayah tambak itu sudah beroperasi Tanjung Pasir Resort,
restoran dan cafe-nya sudah buka, kabarnya nanti akan dilengkapi
dengan Hotel dan Spa. Berita ini tentu membuat penasaran ingin melihatnya, sekalian ber-nostalgia masa remaja dulu saat ramai-ramai bersepeda kesana.

Perjalanan awalnya melewati sisi barat pagar Bandara Soekarno Hatta,
tersendat sedikit karena ada perbaikan jalan didekat ujung bandara,
setelah itu lancar karena jalan beton itu memang masih baru/bagus.
Tapi menyetir harus extra hati2, bukan saja menelusuri tepian kanal
irigasi yang tidak ada pembatas/pengaman, juga karena sepeda motor
berseliweran banyak sekali.

Sekitar setengah jam sudah memasuki kota kecamatan Teluknaga, setelah itu
harus membelok kekanan mengarah ke Tanjung Pasir.
Jalan yang dulunya berupa jalan tanah saja kini telah diaspal, dan
tidak lama kemudian sudah mendekati pantai yang ditandai sejauh
mata memandang yang terlihat hanyalah empang/tambak ikan.

Menjadi tetangga Jakarta memberikan banyak keuntungan bagi Kabupaten Tangerang. Salah satunya menjadi jujukan warga Jakarta yang ingin berwisata ke lokasi yang tidak terlalu jauh.Kabupaten Tangerang juga menawarkan wisata alam pantai sepanjang 40 kilometer. Andai dikelola serius, bisa jadi kawasan yang banyak membantu perekonomian warga Desa Tanjung Pasir itu berkembang sebagai tempat wisata bahari favorit. Seorang nakhoda perahu mengusulkan agar dibuat dermaga di pantai itu sehingga memudahkan warga naik dan turun dari kapal.

Seperti di lansir dari Kompas 27/2/07 sebenarnya kawasan Pantai Tanjung Pasir tersebut menjadi tempat latihan TNI AL," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Yulistiono. Akan tetapi, Yulistiono tak menutup kemungkinan TNI AL bekerja sama dengan pihak lain, umpamanya Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk bersama-sama mengelola kawasan itu. Itu pun kalau Pemerintah Kabupaten Tangerang mau.
Di garis pantai sepanjang itu, terdapat titik yang menjadi wisata andalan, yaitu Pantai Tanjung Pasir .Pantai Tanjung Pasir diklaim Milik TNI AL.sehingga pengelolaan serta “restribusinya” ditarik seijin suruhan oknum TNI AL dengan dalih “iuran” kebersihan dan parkir.Jadi intinya retribusi yang masuk dari ratusan himgga ribuan wisatawan yang hadir tidak masuk sepeserpun kekas Pemerintah Kabupaten Tangerang.Bagaimana solusinya yah??


Setelah menyusuri pinggir jalan sepanjang bibir pantai tanjung pasir setelah melewati sebuah gerbang selamat dating yang dimodif oleh sponsor merk rokok ternama, baru terlihat pintu masuk ke areal pantai tanjung pasir. Di sini kami di kenakan biaya masuk sebesar Rp.3000. Hum... kesan pertama saat pertma kali tiba di area pantai yang sedikit dipadati oleh wisatawan lokal yg berenang dipantai ialah kondisi kotor dan tak terawat.padahal banyak wisatawan lokal yang memanfaatkan wisata murah yg terjangkau. Selain kotor oleh sampah-sampah yang berserakan di pinggiran pantai dan kios-kios pedagang, tingkat abrasi pantai tersebut juga sudah demikian parah sehingga membuat daratan pantai mulai terkikis habis.

Sangat memprihatinkan dan menyedihkan,..Kawasan Tanjung Pasir padahal merupakan kawasan wisata potensial karena selain mengandalkan pantainya, kawasan ini juga punya potensi wisata yang terkenal sampai sekitar Jabodetabek..Mudah2an PEMKAB TAngerang segera menangani masalah ini***

PANTAI TANJUNG PASIR ANDALAN WISATA

Tangerang Andalkan Wisata Pantai Tanjung Pasir dan Tanjung Kait
TANGERANG - Menjadi tetangga Jakarta memberikan banyak keuntungan bagi Tangerang. Salah satunya menjadi jujukan warga Jakarta yang ingin berwisata ke lokasi yang tidak terlalu jauh.

Tangerang juga menawarkan wisata alam pantai sepanjang 40 kilometer. Di garis pantai sepanjang itu, terdapat dua titik yang menjadi wisata andalan, yaitu Tanjung Pasir dan Tanjung Kait.

Memanfaatkan potensi tersebut, Pemkab Tangerang membangun jalan lintas utara (JLU) menuju lokasi kedua pantai tadi. ''Pembangunannya merupakan paket proyek 2006-2007. Dananya bersumber dari pinjaman Bank Jabar Rp 200 miliar,'' jelas Ketua Komisi B Togu Pardamean Tobing.

Selain untuk pengembangan potensi wisata tadi, menurut Togu, pembangunan jalan itu menarik minat investor. ''Layak dijual kepada investor. Dua pantai itu bisa dijadikan tempat rekreasi andalan Kabupaten Tangerang,'' tukasnya.

Meski memiliki kekayaan alam wisata, lanjut Togu, sampai saat ini pengelolaannya belum maksimal. Selayaknya dinas terkait seperti dinas pariwisata budaya pemuda dan olahraga memanfaatkan potensi itu.

Misalnya, membuat promosi wisata dengan mengadakan even wisata bahari. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendukung Kabupaten Tangerang agar masuk menjadi salah satu kota tujuan wisata selain Bali. ''Buktinya, pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata masih minim. Pihak pemkab seharusnya tanggap,'' katanya. (yer/jpnn/ruk)

DEMOKRAT UNGGUL DI QUICK QOUNT

BOGOR - Hasil sementara Quick Count Pemilu 2009 oleh berbagai lembaga survei menempatkan Partai Demokrat di urutan teratas. Kemenangan Demokrat adalah karena langkah cepat yang dilakukan SBY sebagai presiden.

Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik, yang juga calon anggota legislatif (caleg) nomor 1 di Bali, mengatakan rakyat merasakan sendiri apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Menyinggung kemenangan Demokrat, dia menilai semuanya adalah karena langkah cepat presiden dalam memperbaiki bangsa ini.

"Dan kalau orang sudah membicarakan presiden SBY, maka asosiasinya langsung ke Partai Demokrat. Itulah yang membawa Demokrat beranjak naik," kata dia saat ditemui di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/4/2009).

Jero Wacik mengatakan, quick count hasil perolehan suara sementara Pemilu 2009 yang menunjukkan Demokrat unggul dari PDI Perjuangan dan Golkar, adalah tanda bahwa rakyat Indonesia semakin percaya pada pemerintah sekarang.

"Dengan melihat ke daerah-daerah bahwa ada keseriusan pemerintah dilihat dalam membangun daerah, ada BLT, ada PNPM," kata dia.

Dijelaskan Jero Wacik, hasil sementara Quick Count mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan Demokrat.

"Ini belum menang. Tapi sudah ada kelihatan tanda-tandanya seperti itu," ungkap dia. (nov)

PEMILU 2009 , apakah membawa perubahan?

Oleh : Budi Usman ,Mantan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang



Quick Qount LSI : Partai Demokrat Menang.
Hasil hitung cepat ( quick count ) Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, partai Demokrat yang identik dengan SBY itu untuk nasional memperoleh 20,36 persen suara, disusul Golkar 14,77 persen suara dan PDI Perjuangan 14,54 persen suara.

Direktur Eksekutif LSI Denny JA mengatakan, quick count di tujuh provinsi besar, Demokrat unggul di lima provinsi. Demokrat hanya kalah di Jawa Tengah oleh PDI Perjuangan, dan di Sulawesi Selatan oleh Golkar. Tujuh provinsi besar ini, menurut Denny, mampu mewakili 70 persen populasi pemilih di Indonesia."Sehingga bisa dipastikan Demokrat unggul di hampir seluruh provinsi, kecuali di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan," ungkap Denny, dalam jumpa pers di kantor LSI, Jalan Pemuda 70, Jakarta Timur, Kamis (9/4) malam.


Sebelum, selama, dan setelah masa kampanye Pemilu 2009, saya cukup banyak membaca tulisan, berita, hasil survei, dan segala sesuatu yang terkait dengan Pemilu 2009. Sedikit banyak saya punya ketertarikan dengan politik namun saya sama sekali tidak berminat ikut politik praktis (misalnya menjadi kader parpol, anggota parpol, apalagi jadi caleg). Saya sudah senang menjadi seorang guru saja. Soal politik, saya cukup menjadi seorang pemerhati sajalah.
Pada Pemilu 2009 ini, untuk pertama kalinya kita memilih caleg pada kertas suara dengan cara mencentang (V) atau mencontereng, meskipun masih dibenarkan kita hanya mencentang nama atau gambar parpol bila kita bingung memilih caleg yang mana (yang sebagian besar tidak kita kenal). Meskipun mencentang nama caleg sudah disosialisasikan jauh-jauh hari (yang saya rasa sosialisasinya kurang maksimal), namun saya yakin sebagian besar orang tetap berpikir menentukan parpol dulu, baru kemudian memilih calegnya (kalau mau). Jadi, harapan para politisi agar rakyat memilih caleg tanpa melihat parpol sepertinya mustahil. Peralihan dari sistem lama ke sistem baru sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin 5 atau 10 tahun lagi.

Masa kampanye telah berakhir. Kampanye terbuka yang berlangsung 3 minggu kemaren terasa biasa-biasa, tidak gegap gempita seperti 5 tahun lalu, bahkan terkesan lengang. Hanya beberapa parpol besar yang berhasil mengumpulkan massa cukup banyak (yang mungkin sebagian dari massa itu datang karena ‘dibayar’ oleh para calegnya), sementara sebagian besar kampanye parpol sepi peminat. Rupanya rakyat kita sudah cerdas, mereka tidak tertarik lagi mengikuti model kampanye yang diisi dengan obral janji dan pagelaran musik dangdut. Siapa yang mau berpanas-panas dan berhujan ria mendengar orasi politik yang penuh dengan janji-janji. Mendingan di rumah atau bekerja saja ketimbang menghadiri rapat massa.
Menurut saya, kampanye parpol tidak banyak mempengaruhi pilihan pemilih. Sebagian besar pemilih kita sudah mempunyai pilihan parpol mana yang akan dia pilih tanggal 9 April nanti. Persepsi pemilih tentang parpol sudah dibentuk jauh-jauh hari sebelum masa kampanye. Berbagai berita yang berseliweran di media massa ikut andil membentuk opini pemilih terhadap parpol.
Nah, saya punya prediksi sendiri mengenai hasil Pemilu 2009. Ini hanya prediksi pribadi yan didasarkan dari hasil pengamatan dan membaca berbagai berita serta hasil survei yang setiap hari muncul di bebragai portal kita. Sedikit banyaknya hasil survei itu mengandung kebenaran meskipun tidak sampai 90%.
Menurut saya nih, prediksi peringkat perolehan suara parpol pada 9 April nanti adalah sebagai berikut:
1. Partai Demokrat
2. PDIP
3. Golkar
4. PKS
5. PAN
6. PPP
7. Gerindra
8. PKB
9. Hanura
Sebagai catatan, untuk nomor 5 sampai 8 urutannya masih cair, jadi masih bisa berubah lagi. Tetapi untuk nomor 1 hingga 4 kayaknya tidak akan berubah.
Analisisnya sebagai berikut:
1. Partai Demokrat
Partai ini diprediksi sebagai pemenang. Sosok SBY yang bersih dan beriwibawa serta keberhasilannya selama menjadi Presiden sangat menentukan citra Partai Demokrat. Sebagai partai Pemerintah, jelas Partai Demokrat mempunyai akses politik yang kuat untuk membangun jaringan. Iklannya berseliweran setiap hari di layar televisi maupun di media cetak. Selama masa kampanye, partai ini paling banyak menghadirkan massa di berbagai wilayah Indonesia. Waktu kampanye di Serang, saya sampai susah payah mencari jalan alternatif untuk sampai ke Jalan ciceri, sebab area kawasan Alun-alun Serang macet total dipenuhi lautan massa kampanye. Kira-kira peroleh suara partai ini di atas 20%.
2. PDIP
PDIP pernah menjadi partai pemenang Pemilu pada tahun 1999 dan 2004. Tetapi, saat ini citra PDIP mulai pudar. Megawati sebagai tokoh sentral di partai ini sudah tidak sehebat dulu lagi. Hasil survei capres menempatkan popularitas Mega jauh di bawah SBY. Di Indonesia sosok figur sangat menentukan masa depan partai. Jika figurnya mulai pudar, maka citra partainya pun ikut pudar. Otoriterisme Megawati di PDIP membuat kawan-kawan politiknya menjauh dan bergabung dnegan partai lain, sebut saja Permadi, Laksamana Sukardi, Eros Djarot, dll. Menurut prediksi saya, PDIP akan memperoleh suara antara 15% hingga 18%.
3. Golkar
Partai ini masih mempunyai taji yang kuat, namun sebagaimana PDIP, citranya sebagai partai “tua” sudah mulai digerogoti pendatang baru seperti Gerindra dan Hanura. Golkar juga tidak punya figur yang kuat seperti Demokrat dan PDIP. Jusuf Kalla hanya populer di kawasan Timur, namun kurang populer di kawasan barat Indonesia. Namun, gebrakan Jusuf Kalla baru-baru ini dengan mengiklankan sepatu Cibaduyut dapat membuat golongan bawah — terutama pelaku UKM — untuk kembali memilih Golkar, minimal pengrajin sepatu Cibaduyut yang tiba-tiba beken karena iklan sepatu JK. Saya perkirakan suara Golkar tidak jauh beda dengan PDIP sekitar 15% hingga 18%.
4. PKS
Dulu diprediksi PKS bisa menjadi 3 besar Pemilu seteleh PDIP dan Golkar. Tetapi, hasil pengamatan saya beberapa bulan terakhir menunjukkan suara PKS cenderung mengalami penurunan dan terlempar ke nomor 4. Sebagai partai yang anggotanya “bersih” dari korupsi dan skandal, ternyata hal ini menjadi bumerang. Banyak pihak yang tidak senang dengan citra PKS yang mengusung jargon bersih ini. Fitnah, selentingan miring, dan berbagai cobaan datang ke partai ini. Berbagai pencitraan negatif dibentuk melalui serangkaian opini dan berita gelap untuk memojokkan PKS. Semua itu ikut andil untuk membuat persepsi pemilih menjauh dari PKS. Namun jika dikelola dengan baik, cobaan tersebut dapat berubah menjadi bentuk simpati masyarakat bagi PKS sebagai partai yang “dianaiya”. Tapi hal itu berat mengingat waktu tinggal 3 hari lagi? Menurut saya, faktor penurunan suara PKS juga disebabkan oleh kesalahan strategi PKS itu sendiri. Kasus yang tidak bisa dilupakan adalah membuat iklan yang mensejajarkan Soeharto sebagai pahlawan, setara dengan pahlawan lain seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Jenderal Sudriman, dll. Karena Pak Harto masih mempunyai citra kurang baik di mata masyarakat, maka iklan PKS itu membuat citra PKS ikut merosot. Prediksi saya, PKS akan mendapat suara kurang dari 10%, kira-kira antara 5 hingga 8%, kecuali jika ada keajaiban dalam waktu 3 hari ini.


Nah, itulah hasil prediksi saya Bisa benar bisa salah, namanya juga perkiraan. Anda boleh setuju boleh tidak. Hasil sebenarnya baru kita peroleh setelah tanggal 9 April nanti. Lalu partai-partai lain bagaimana nasibnya? Mereka hanya pelengkap penderita saja, tidak banyak dilirik oleh rakyat dan tidak akan lulus parliament threshold. Sebagian besar parpol baru tidak mempunyai akar massa, jadi mereka agak sulit meraih dukungan. Partai-partai baru dibentuk karena ambisi segelintir elit parpol mereka saja, mereka tidak melihat realitas yang ada bahwa parpol di Indonesia sangat ditentukan oleh ketokohan (kecuali PKS) dan kalangan akar rumput yang mendukungnya, Jika tidak punya massa, jangan sekali-sekali bikin partai. Percuma.

UTAMAKAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN JALAN

TIGARAKSA- Sebagai bupati Tangerang yang masih menjabat, Ismet Iskandar (60) ini sadar benar masalah infrastruktur menjadi sorotan banyak orang.

Pasalnya, posisi strategis wilayah yang dilewati kendaraan penumpang dan barang jalur Sumatera-Jawa itu membuat jalan mendapat beban amat berat. Akibatnya, banyak jalan, baik berstatus jalan negara maupun jalan kabupaten, rusak parah. Kemacetan parah pun terjadi di banyak tempat, misalnya jalur Curug-Parung Panjang Bogor.

"Jika infrastruktur jalan bagus, investor akan datang dan membangun usaha di Kabupaten Tangerang, dan menyerap tenaga kerja," tuturnya.

Oleh sebab itu, tahun 2008/2009 akan dibangun jalan tol Serpong-Balaraja yang ia harap bisa menjadi alternatif pengendara truk pembawa hasil bumi dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya. Agar kondisi jalan tahan lama, Ismet berencana mengganti jalan aspal dengan beton. "Memang biayanya mahal, tapi jalan bagus juga penting untuk menarik investor," lanjutnya.

Program kerja Ismet jika terpilih kembali sebagai Bupati Tangerang adalah memprioritaskan sektor pendidikan. Ia meminjam dana dari bank untuk memperbaiki sekolah rusak.

Guna meningkatkan harkat nelayan, ia berencana membuat pabrik pengolahan tepung ikan dan industri berbasis perikanan di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang.

Kelak pantai utara juga akan diramaikan pembuatan pulau baru untuk kepentingan wisata dan bisnis. Ismet berharap proyek tersebut mampu menyerap investasi dan tenaga kerja.

Ditangan ke dua pemimpin inilah kita berharap pembangunan Kabupaten Tangerang lima tahun kedepan dapat lebih baik lagi. Tidak hanya meng-anak emaskan kawasan-kawasan elit yang ada, tetapi juga menyentuh seluruh kawasan-kawasan dipinggiran yang lebih membutuhkan.

Beberapa Janji Kampanye Pasangan Ismet - Rano Karno yang kami rangkum dari berbagai sumber :

o Pembangunan Stadion Olah Raga Internasional Setaraf Gelora Bung Karno di Pagedangan
o Memperbaiki kualitas kehidupan beragama, menciptakan tata pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada, pemberdayaan perempuan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan warga
o Mengembangkan ruas jalan, membangun Kabupaten Tangerang berbasis lingkungan, salah satu langkah awalnya adalah membenahi kawasan pantai utara (pantura). Kami tidak hanya memperbanyak pohon, tetapi juga dalam pengelolaan sampah
o Pembangunan pelabuhan ikan Cituis, pembangunan kota baru di pantai utara Tangerang

Selamat kepada ke dua pemimpin… jangan lupa janji-janji semasa kampanye untuk segera direalisasikan karena merupakan hutang yang harus dibayar kepada masyarakat Kab. Tangerang. Semoga kepemimpinan anda membawa banyak manfaat bagi Masyarakat di Kab. Tangerang. ***

Demokrat berjaya di Banten

Hingga tadi malam pukul 23.00 WIB, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) masih menghitung perolehan suara masing-masing parpol dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Serang- Berdasarkan pantauan Radar Banten kemarin di beberapa TPS menunjukkan bahwa Partai Demokrat tampaknya mengungguli sementara Partai Golkar, PKS, dan PDIP. Kendati demikian, di TPS-TPS tempat menyontreng beberapa kepala daerah di Banten, Demokrat kalah.
Keunggulan partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini memang sudah terasa sejak partai ini melaksanakan kampanye terbuka di Alun-alun Barat Kota Serang. Saat itu, puluhan ribu massa Demokrat tumplek di Alun-alun. Namun perkiraan perolehan suara ini masih menunggu penghitungan resmi dari KPU.
Di TPS 13 Kaligandu, Kota Serang, Partai Demokrat mendulang suara 72 yang diikuti PKS 48, PAN 45, dan PDIP 20. Demokrat juga unggul di TPS 18 Perumahan Ciracas Indah dengan perolehan suara 74, disusul Golkar 12, PKS 11, Gerindra 8 dan PDIP hanya mendapatkan 3 suara. Begitu juga di TPS 21 Penancangan, lagi-lagi Demokrat unggul dengan raihan suara 55, PKS 25, Gerindra 24, dan Golkar 12.
Di TPS 6 Ciwaktu, Serang -lokasi Walikota Serang Bunyamin mencontreng -Demokrat dapat 56 suara, PKS 45, Golkar 40, PDIP 37, dan PAN 21. Sementara di TPS 16 Cipocok Jaya, tempat Gubernur Atut mencontreng, Demokrat berada di urutan kedua dengan perolehan suara 67, di urutan pertama Golkar 100, ketiga PKS 46, PAN 13, dan Gerindra 10.
Tidak hanya di Serang. Partai Demokrat juga unggul di Kabupaten Pandeglang. Di TPS 16 Kelurahan Saruni, Demokrat meraih 79, PPP 75, Golkar 36, PKS 18, Gerindra 12, dan PDIP hanya 6 suara. Sementara di TPS 15 di kelurahan yang sama, Demokrat hanya kalah satu suara dengan PPP. Di TPS ini Demokrat meraih suara 80, PPP 81, Golkar 20, PKS 13, PDIP 10, dan Gerindra 9. Di Rutan Pandeglang yakni di TPS 37, Partai Demokrat juga unggul dengan perolehan suara 10, PPP 8, Partai Golkar 4, PAN 4, dan Partai Gerindra 3.
Di Kota Tangerang, yakni di TPS 1 Kelurahan Pinang, perolehan suara tiga besar meliputi DPR RI Inayah berjumlah 78 suara dari PPP, Ebrown Lubuk 13 suara dari Partai Golkar, dan Dian H 6 suara dari Partai Golkar.
Di TPS 07 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Demokrat meraih 51 suara. Di TPS ini yang unggul adalah Partai Golkar dengan suara 64, PKPB 19, PPP 15, dan Gerindra 8.
Perolehan suara Demokrat di Pemilu 2009 ini naik tajam bila dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, Demokrat berada di posisi keempat yang kalah jauh dengan Golkar (posisi pertama), PDIP (posisi kedua), dan PKS (posisi ketiga).
Sementara untuk calon anggota DPD, anak Gubernur Ratu Atut Chosiyah Andika Hazrumy mengungguli calon lainnya. Andika hampir unggul di semua TPS. Selain Andika, posisi yang masuk dua besar adalah Taufikurahman Ruki. Sementara posisi ketiga dan keempat belum aman karena masing-masing calon masih berpeluang untuk mengejarnya. (alt/esl/tnt/cr-1/mg-02/mg-01)

Walikota Tangsel Shaleh MT

January 25, 2009
Shaleh MT Resmi Menjadi Penjabat Walikota Tangsel
SERANG–Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten HM Shaleh MT resmi dilantik menjadi Penjabat Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) di Aula Setda Provinsi Banten oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, Sabtu kemarin (24/1).
Shaleh MT terpilih dari dua calon lainnya, yakni Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Hery Harianto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Benyamin Davni.

Shaleh dilantik berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.36-883 tahun 2009 yang ditandatangani pada 23 Januari lalu. Surat itu menyebutkan masa jabatan Penjabat Walikota Tangsel yakni satu tahun.
Dalam sambutannya, Mendagri berharap Shaleh dapat melaksanakan tugas dengan didasarkan pada program yang cermat yang berorientasi hasil, efektif, efisien, dan akuntabel. Ia juga meminta Shaleh untuk mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah, memfasilitasi pembentukan DPRD, serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang digelar 2010 mendatang.

Selain pelantikan, kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu juga diisi dengan peresmian Kota Tangsel oleh Mendagri yang didampingi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan ditandai pembukaan selubung peta dan penandatanganan prasasati Kota Tangsel.
Pembentukkan Kota Tangsel berdasarkan UU nomor 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangsel di Provinsi Banten yang disahkan DPR RI pada 26 November tahun lalu di Jakarta. Kota dengan luas 147,19 Km2 itu terdiri dari tujuh kecamatan, yakni Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu.
Dalam kesempatan tersebut Mendagri menjelaskan, pembentukan Kota Tangsel bertujuan untuk mempersingkat rentang kendali birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan acceptabilitas masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan di Provinsi Banten khususnya di Kota Tangsel. “Kota Tangsel itu berpotensi dalam perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata,” terangnya.

Gubernur Ratu Atut Chosiyah berharap Shaleh dapat menjalankan tugas dengan selurus-lurusnya dan memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Shaleh, kepada wartawan seusai pelantikan mengatakan, ia akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang sudah jelas. Untuk pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), ia akan berkoordinasi dengan kabupaten induk, yakni Kabupaten Tangerang. “Untuk personil akan lebih banyak dari Pemkab Tangerang dibandingkan dari Pemprov, karena Pemprov juga sangat membutuhkan personil,” ujarnya.
Ditambahkan, apabila ada tekanan dari kabupaten induk, maka ia akan meminta bantuan kepada Gubernur dan Mendagri. “Anggaran dan semuanya telah diatur, kami hanya mengikuti peraturan yang berlaku,” tegas Shaleh kepada Radar Banten.

Sementara itu seusai pelantikan Mendagri mengungkapkan bahwa terpilihnya Shaleh sebagai Penjabat Walikota Tangsel dikarenakan pangkat, jabatan, dan golongannya lebih tinggi dibandingkan calon lainnya. “Selain itu, Shaleh juga memiliki wawasan yang lebih dibanding yang lain,” ungkapnya kepada wartawan usai acara peresmian pembentukan Kota Tangsel dan pelantikan Penjabat Walikota Tangsel.
Di bagian lain, Ketua Presidium Pembentukan Tangsel Jarka Sinoer menyayangkan ketidakhadiran Bupati Tangerang Ismet Iskandar. “Padahal undangan telah dikirimkan, bahkan sudah saya telepon,” ungkapnya.
Dalam acara itu hadir Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Bupati Pandeglang Ahmad Dimyati Natakusumah, Anggota KPU Pusat Endang Sulastri, Anggota Bawaslu Bambang Eka, sejumlah pejabat eselon I Depdagri, sejumlah pejabat Pemprov Banten, dan tokoh masyarakat.(mg-inna)




Posted by S-Simple at 11:58 AM
Labels: politik

DISDIK ADAKAN FORUM SKPD

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan kemarin, Rabu, 18-03-2009 dapat dikatakan cukup mendapat perhatian peserta. Dari 250 peserta yang di undang 95% diantaranya dapat hadir.

Pada penyelenggaraan kali ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengundang 250 orang yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi B), Unsur Bappeda, Camat/Delegasi Kecamatan, LSM pemerhati pendidikan se-Kabupaten Tangerang.

Inti dari penyelenggaraan Forum SKPD adalah Paparan oleh Kepala Dinas Pendidikan TA. 2009. Setelah Paparan, Kadinas membuka diskusi atau dialog dengan seluruh peserta dan di sambut oleh peserta dengan berbagai pertanyaan dan pendapat serta tanggapan berdasarkan potensi, permasalahan dan kondisi yang ada menurut cara pandang peserta. Lebih spesifik, kemudian dibuat beberapa kelompok dari setiap perwakilan SKPD yang datang guna membahas khusus suatu permasalah tertentu.*** Cecep data