POLEMIK

ATUT KECEWA KEPADA BUPATI ISMET

CIPUTAT – Gubernur Ratu Atut Chosiyah menyatakan kecewa atas ketidakhadiran Bupati Tangerang Ismet Iskandar dalam setiap acara yang digelar di Kota Tangerang Selatan. Pernyataan itu disampaikan Atut saat memberikan sambutan pada acara “Temu Masyarakat Kota Tangerang Selatan” yang digelar di Aula Kecamatan Ciputat, Selasa (3/2) malam. Malam itu, Ismet memang tidak terlihat hingga acara berakhir. “Saya bingung kenapa setiap kegiatan di sini (Tangsel-red), yang hadir selalu wakilnya, Pak Rano Karno,” papar Atut saat memberikan sambutan.

Jika kepada Ismet Atut kecewa, namun sebaliknya untuk Wakil Bupati Tangerang Rano Karno. Atut dengan tegas memuji sikap Rano yang selalu hadir dalam acara-acara yang terkait Kota Tangerang Selatan.
Atut menilai, Rano Karno merupakan aparatur pemerintah yang profesional dan layak diacungkan jempol karena memahami aturan pemerintahan. “Saya meminta kepada masyarakat untuk mendoakan Pak Wakil Bupati Tangerang (Rano Karno- red) agar bisa jadi orang nomor satu di Kabupaten Tangerang,” kata Atut tersenyum.

Dalam sambutannya, Atut juga mengajak seluruh masyarakat Kota Tangsel agar merapatkan barisan membangun daerah kedelapan di Provinsi Banten ini.
Sementara, Ketua Presidium Tangerang Selatan Zarkasih Noor berharap masyarakat Kota Tangsel mendukung pembangunan di wilayah ini. Sebaliknya, masyarakat juga ingin Penjabat Walikota Tangsel HM Shaleh MT dapat membangun Kota Tangsel sebaik-baiknya. “Karena tujuan awal dibentuknya Kota Tangsel tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. Kita berharap Pak Shaleh menjadi be right leader and strong leader di Tangsel,” terangnya.

Penjabat Walikota Tangsel HM Shaleh MT berjanji akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Tangerang Selatan dan meminta dukungan dari masyarakat secara keseluruhan. “Saya akan bekerja sebaik mungkin. Tapi, apabila tidak ada dukungan dari masyarakat, apalah artinya saya,” ujar Shaleh.***

Survei LSI: Floating Mass Masih Tinggi

Survei LSI: Floating Mass Masih Tinggi

Submitted by sahrudi on Mon, 01/05/2009 - 10:01.

Jakarta – Dari 2.200 sample yang diwawancarai Lembaga Survei Indonesia (LSI), 20% di antaranya belum menyatakan satu pun partai politik sebagai pilihannya dalam pemilu April 2009 nanti. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani, di Jakarta, 4 Januari 2009, saat konferensi pers tentang survei yang dilakukan tanggal 10 – 22 Desember 2008 itu. Jumlah calon pemilih yang floating dalam survei tersebut lebih tinggi ketimbang calon pemilih yang sudah menetapkan pilihannya.

Menurut Saiful Mujani, tingginya floating mass (massa mengambang) atau pemilih yang belum menetapkan pilihan tersebut terjadi karena ikatan pemilih dengan partai-partai politik yang ada sangat rendah. Misalnya,banyak calon pemilih tidak memiliki hubungan ideologi atau nilai-nilai tertentu dengan partai politik yang ada saat ini.

"Tidak ada hal-hal yang bisa menyatukan pemilih dengan partai. Selain itu, tidak ada keseimbangan mobilisasi dengan kondisi masyarakat yang saat ini floating. Dan di sisi lain, antar parpol tidak seimbang sosialisasinya," ujar Saiful Mujani.

Sauful melanjutkan, tingginya angka floating mass ini di sisi lain memberikan peluang bagi partai-partai politik. Seharusnya, floating mass yang tinggi itu bisa segera dimanfaatkan partai-partai politik peserta pemilu 2009 untuk mendongkrak elektabilitas mereka menjelang pemilu. Apalagi, waktu penyelenggaraan pemilu kurang dari 4 bulan lagi. Sumber: inilah.com

WALIKOTA TANGSEL DILANTIK

Minggu, 25-Januari-2009

Shaleh MT Resmi Menjadi Penjabat Walikota Tangsel

SERANG–Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten HM Shaleh MT resmi dilantik menjadi Penjabat Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) di Aula Setda Provinsi Banten oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, Sabtu kemarin (24/1). Shaleh MT terpilih dari dua calon lainnya, yakni Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Hery Harianto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Benyamin Davni.
Shaleh dilantik berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.36-883 tahun 2009 yang ditandatangani pada 23 Januari lalu. Surat itu menyebutkan masa jabatan Penjabat Walikota Tangsel yakni satu tahun.
Dalam sambutannya, Mendagri berharap Shaleh dapat melaksanakan tugas dengan didasarkan pada program yang cermat yang berorientasi hasil, efektif, efisien, dan akuntabel. Ia juga meminta Shaleh untuk mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah, memfasilitasi pembentukan DPRD, serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang digelar 2010 mendatang.
Selain pelantikan, kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu juga diisi dengan peresmian Kota Tangsel oleh Mendagri yang didampingi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan ditandai pembukaan selubung peta dan penandatanganan prasasati Kota Tangsel.
Pembentukkan Kota Tangsel berdasarkan UU nomor 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangsel di Provinsi Banten yang disahkan DPR RI pada 26 November tahun lalu di Jakarta. Kota dengan luas 147,19 Km2 itu terdiri dari tujuh kecamatan, yakni Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu.
Dalam kesempatan tersebut Mendagri menjelaskan, pembentukan Kota Tangsel bertujuan untuk mempersingkat rentang kendali birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan acceptabilitas masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan di Provinsi Banten khususnya di Kota Tangsel. “Kota Tangsel itu berpotensi dalam perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata,” terangnya.
Gubernur Ratu Atut Chosiyah berharap Shaleh dapat menjalankan tugas dengan selurus-lurusnya dan memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Shaleh, kepada wartawan seusai pelantikan mengatakan, ia akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang sudah jelas. Untuk pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), ia akan berkoordinasi dengan kabupaten induk, yakni Kabupaten Tangerang. “Untuk personil akan lebih banyak dari Pemkab Tangerang dibandingkan dari Pemprov, karena Pemprov juga sangat membutuhkan personil,” ujarnya.
Ditambahkan, apabila ada tekanan dari kabupaten induk, maka ia akan meminta bantuan kepada Gubernur dan Mendagri. “Anggaran dan semuanya telah diatur, kami hanya mengikuti peraturan yang berlaku,” tegas Shaleh kepada Radar Banten.
Sementara itu seusai pelantikan Mendagri mengungkapkan bahwa terpilihnya Shaleh sebagai Penjabat Walikota Tangsel dikarenakan pangkat, jabatan, dan golongannya lebih tinggi dibandingkan calon lainnya. “Selain itu, Shaleh juga memiliki wawasan yang lebih dibanding yang lain,” ungkapnya kepada wartawan usai acara peresmian pembentukan Kota Tangsel dan pelantikan Penjabat Walikota Tangsel.
Di bagian lain, Ketua Presidium Pembentukan Tangsel Jarka Sinoer menyayangkan ketidakhadiran Bupati Tangerang Ismet Iskandar. “Padahal undangan telah dikirimkan, bahkan sudah saya telepon,” ungkapnya.
Dalam acara itu hadir Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Bupati Pandeglang Ahmad Dimyati Natakusumah, Anggota KPU Pusat Endang Sulastri, Anggota Bawaslu Bambang Eka, sejumlah pejabat eselon I Depdagri, sejumlah pejabat Pemprov Banten, dan tokoh masyarakat.(mg-inna)

NUMPANG LEWAT

IKLAN PILKADA 2008

MENURUT DPRD

Pemkab Tangerang Abaikan Pendidikan

Senin, 7 Januari 2008
TANGERANG (Suara Karya): Buruknya fasilitas pendidikan di Kabupaten Tangerang dan minimnya perhatian pemerintah setempat dalam menangani pendidikan, mendapat kritik tajam DPRD.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 untuk sektor pendidikan cukup besar. Tapi ternyata masih banyak sarana dan prasarana sekolah masih rusak, tak layak pakai, dan ribuan orang masih buta aksara.Seperti yang terjadi pada Sekolah Dasar (SD) Suka Asih II, yang terletak di Kampung Pasir Awi, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang.

Di sekolah ini sedikitnya 300 siswa-siswi SD tidak dapat belajar dengan aman. Pasalnya, dari enam ruang kelas yang tersedia, hanya dua kelas yang dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar. Sedangkan dua kelas lainnya sudah roboh sehingga tidak dapat dipergunakan. Dan satu kelas lagi terpaksa harus dijadikan gudang karena kondisinya juga sudah memprihatinkan. Kelas ini tidak layak lagi untuk tempat belajar karena dikhawatirkan setiap saat bisa roboh.Melihat keadaan sekolah ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Dinas Pendididkan tetap cuek.

Menurut Kepala Sekolah SD Suka Asih II, Tito Kartinah, pihaknya sudah memberi tahu Dinas Pendidikan serta mengajukan surat permohonan untuk renovasi sekolah. Bahkan surat itu, tutur Kartinah, sudah dilayangkan sejak tahun 2006 lalu. Namun, pengajuan tinggallah pengajuan, lanjut Kartinah. Buktinya, hampir seluruh bangunan sekolah ini roboh, terutama atap dan plafonnya, namun belum juga direnovasi."Kami sudah mengajukan permohonan renovasi bangunan pada Juni 2006. Namun hingga sekarang belum juga mendapat tanggapan," katanya.

Ditemui terpisah, anggota Komisi II DPR-RI, Jazuli Juwaeni, yang baru-baru ini melihat keadaan SD Suka Asih II itu, mengaku prihatin. Menurut dia, keadaan yang terjadi pada bangunan SD tersebut merupakan bukti bahwa pemda setempat tidak peduli pada sektor pendidikan."Saya tanya kepada Pemkab angerang apa tidak memperhatikan sektor pendidikan," kata Juwaeni heran.Juwaeni berjanji dalam waktu dekat dia akan membawa persoalan ini hingga ke tingakat DPR-RI, khususnya ke jajaran Komisi X yang membidangi masalah pendidikan. "Semoga dalam waktu dekat persoalan ini dapat dicarikan penyelesaiannya," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arief Wahyudi mengatakan, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemkab Tangerang mengabaikan sektor pendidikan. Bahkan sampai saat ini DPRD tidak pernah diajak berkoordinasi terkait program dan kondisi pendidikan. Bagaimana pendidikan di Kabupaten Tangerang ini bisa berjalan dengan baik, lanjut Wahyudi, hingga saat ini Dinas Pendidikan tidak pernah bisa diajak berkoordinasi terkait data dan kekurangan atau kelebihan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Saat dikonfirmasi Suara Karya perihal masalah tersebut pada Minggu (6/1), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Ahmad Suwandi mengatakan, meskipun sekolah tersebut telah mengajukan permohonan renovasi kelas pada tahun 2006 lalu, tapi belum juga bisa direnovasi, itu semata-mata karena kendala anggaran.(Bayu)

LASKAR PELANGI

MIMPI

MENUJU SENAYAN

19 Desember 2008 00:01 WIB
ADU STRATEGI di Daerah Transisi

PEMEKARAN daerah pemilihan (dapil) di Banten berpotensi mengubah konfigurasi perolehan kursi partai politik dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004, Banten hanya terdiri dari dua dapil. Pemilu 2009 menjadi tiga dapil. Dapil Banten III meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang dengan alokasi 10 kursi DPR. Pada Pemilu 2004, wilayah ini masuk dapil Banten II dengan 11 kursi. Ketika itu, Golkar, PDIP, dan PKS masing-masing meraih dua kursi. PPP, PD, PAN, PKB, dan PBR masing-masing mendapat satu kursi. Perolehan kursi di dua dapil Banten pada 2004, Golkar teratas dengan meraih lima kursi. Posisi kedua ditempati PDIP dengan empat kursi. PKS di posisi ketiga dengan tiga kursi. Selanjutnya PPP, PD, PAN, dan PKB masing-masing kebagian dua kursi. PBR dan PBB masing-masing mendapat satu kursi. Total kursi yang dialokasikan di provinsi pecahan Jawa Barat itu pada Pemilu 2004 sebanyak 22.
Sama dengan alokasi kursi untuk Pemilu 2009. Hanya saja, alokasi kursi itu dibagi ke tiga dapil, yakni banten I 6 kursi, Banten II 6 kursi, dan Banten III 10 kursi. Dapil ini memiliki sekitar 3,8 juta pemilih. Perilaku pemilih di daerah ini tergolong unik karena Partai Buruh tidak mendapat perolehan suara signifikan. Padahal, daerah ini memiliki sejumlah kawasan industri dan dihuni kaum buruh. Etnis asli Tangerang adalah Sunda. Sejak menjadi kota satelit Jakarta, kawasan ini berubah menjadi lokasi yang dihuni para pendatang dengan beragam etnis dan agama. Hanya 36 parpol nasional yang akan bertarung di Banten III karena dua parpol yakni PPIB dan PPDI tidak mengajukan caleg.
Partai Bulan Bintang yang terkenal dengan jargon Syariat Islamnya mengusung Ketua DPW PBB Banten Beuty Nasir sebagai Caleg nomor pertama.Partai Golkar mengandalkan kader muda seperti Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain pada nomor urut satu. Urutan kedua ditempati Ebrown Lubuk. Ahmed adalah Asisten Manajer Tim Nasional Kesebelasan U-23. Ebrown adalah Ketua DPC Golkar Kota Tangerang. PDIP masih mengandalkan kader seniornya seperti Sutradara Gintings pada urutan pertama. Urutan kedua ditempati Irvansyah. PPP menempatkan Irgan Chairul Mahfiz, Sekjen DPP PPP, di nomor urut pertama. Partai Demokrat mengandalkan Hartanto Edhie Wibowo.
PAN menempatkan Muhammad Ali Taher Parasong pada urutan pertama dan Yasmin Muntaz, mantan presenter Antv , di urutan empat. PDP menempatkan Panca Putra Sukardi di nomor urut pertama dan Adolf Posumah, mantan presenter RCTI , di urutan kedua. PKS mengusung Yoyoh Yusroh sebagai caleg perempuan nomor urut pertama. Urutan kedua Jazuli Juwaini, anggota Komisi II DPR. pakar politik UI Boni Hargens menilai pemilih di Tangerang merupakan pemilih transisi dari tradisional ke rasional. (KN/P-6)

PEMILU

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary membantah sinyalemen sejumlah pihak bahwa KPU akan mengundurkan jadwal pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wapres 2009 akibat amburadulnya persiapan pemilu oleh KPU."Saya tidak tahu dari mana munculnya informasi bahwa KPU akan mengundurkan pemilu karena persiapan logistik dan sosialisasi pemilu tak bagus. Saya tegaskan KPU tidak pernah menyatakan untuk mengundur waktu pemungutan suara," kata Ketua KPU kepada wartawan, di Jakarta, Senin (12/1).
Abdul Hafiz Anshary curiga munculnya informasi pemilu akan diundur sebagai upaya untuk mengganggu tahapan pemilu. Untuk itu, ia meminta kepada KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota mempersiapkan diri. "Pemilu legislatif 2009 tetap dilaksanakan 9 April 2009," katanya.
Untuk mengatasi tudingan bahwa KPU lamban dalam melakukan sosialisasi pemilu, Abdul Hafiz Anshary menegaskan, dia telah mengeluarkan surat yang menginstruksikan penyelenggara pemilu di daerah agar lebih gencar melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa.
Hafiz mengatakan, agar sosialisasi terlaksana maksimal hingga tingkat desa, KPU provinsi, kabupaten dan kota dapat menggandeng pemerintah maupun partai politik. Materi sosialisasi minimal mengandung dua poinl, yakni hari pemungutan suara, yaitu 9 April 2009, dan cara pemberian suara yang benar, yaitu mencontreng.
"Kami sudah menyurati Mendagri meminta bantuan agar gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia memasang minimal satu spanduk di tiap kantor pemerintah yang menginformasikan tentang pemilu," katanya.
Menurut Hafiz, materi sosialisasi Pemilu 2009 ditekankan pada informasi tentang waktu pemungutan suara yakni 9 April 2009 dan tata cara pemungutan suara yakni dengan memberikan tanda centang (v), bukan coblos.***

BARHUM HS Ketua DPC PDIP Kab Tangerang

KAMPANYE ISMET-RANO DAN MENAGIH JANJI?

Komitmen Janji Pasangan nomor urut satu, pasangan Ismet-Rano mendapat kesempatan pertama menyampaikan visi misinya di depan DPRD. Dalam visi misinya pasangan yang diusung 15 partai politik diantaranya Partai Golkar, PDIP,PPP, PAN dan 11 partai non parlemen.
Dalam pidatonya, Ismet yang saat ini juga menjabat menjadi Bupati Tangerang, memaparkan visi misi program pembangunannya diantaranya membangun semangat keimanan (spiritual) yang kondusif; membangun tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan menerapkan kaidah-kaidah Good and Clean Governance serta Layanan Prima; meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang beriman, cerdas dan produktif; meningkatkan daya beli dan daya saing masyarakat; membangun sistem kebijakan dan penegakan hukum (law inforcement) yang menciptakan rasa aman, ketertiban dan ketentraman masyarakat; membangun sarana dan prasarana yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan aspek keserasian dan keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta peran serta masyarakat di semua tahapan pembangunan merupakan kata kunci untuk mencapai masyarakat industri yang beriman, produktif dan sejahtera tersebut.
Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang beriman, cerdas dan produktif, bermakna: Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat, baik sebagai peserta maupun sebagai pengelola pendidikan, baik formal maupun non formal;Mengembangkan program pendidikan yang memperkokoh keimanan, intelektual, keahlian (life skill), rasa kebangsaan, dan produktifitas, yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, potensi, serta peluang yang ada.
Meningkatkan standar kualitas lembaga pendidikan, sehingga memenuhi prasyarat sebagai lembaga yang bisa mebekali peserta didik dengan keimanan, intelektual, keahlian (life skill), rasa kebangsaan, dan produktifitas. Meningkatkan standar profesionalisme tenaga pendidikan, baik dari aspek kompetensi, paedagogi, keteladanan, maupun tanggung jawab sosial.
Meningkatkan daya beli dan daya saing masyarakat, bermakna: Upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha baru, baik dalam bentuk ekonomi koperasi, usaha kecil dan menengah, maupun sektor informal. Upaya ini di samping akan menurunkan angka pengangguran, juga akan meningkatkan kemampuan, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang agribisnis, industri manu-faktur, jasa dan perdagangan yang berbasis pada sumber daya dan potensi yang tersedia dan bisa dimobilisir secara optimal. Kelompok usaha (yang sudah eksis maupun kelompok usaha baru) akan terus didorong agar memiliki daya saing, baik dengan perusahaan regional maupun internasional. Membangun sistem kebijakan dan penegakan hukum (law inforcement) yang menciptakan rasa aman, ketertiban dan ketentraman masyarakat hanya akan tercapai bila ditunjang oleh: Produk hukum yang dijalankan secara konsisten; Penegak hukum yang berkeadilan dan profesional; Kesadaran hukum masyarakat atas dasar pengetahuan dan kepercayaan kepada sistem hukum yang ada.
Keteladanan dari pemimpin untuk mematuhi hukum yang berlaku; dan Infrastruktur penegakan hukum yang memadai. Membangun sarana dan prasarana yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan aspek keserasian dan keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan, bermakna bahwa pembangunan infrastruktur dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek: Keseimbangan dan keserasian dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial, sehingga tidak memberikan dampak lingkungan fisik dan sosial yang merugikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam hal ini perlu diperhatikan aspek: (Manusia (human); Sosial (social); Budaya (culture); Kreatifitas dan intelektual (intectual and creative); Alam (natural); Lingkungan (environmental); Infrastruktur yang ada (existing infrastructure). Kebutuhan dan azas manfaat dalam jangka panjang. Keseimbangan dan kesinambungan pembangunan. Artinya, di samping harus memperhatikan kesinambungan pembangunan bagi generasi yang akan datang, pembangunan infrastruktur pun harus memperhatikan aspek keseimbangan dan pemerataan antar wilayah, misalnya antar Wilayah Tangerang Barat, Tangerang Tengah, Tangerang Selatan, Tangerang Utara, dan seterusnya.
Nah! apakah sudah terwujud janji-janji tersebut,tinggal anda yang menilai....

FORUM REFLEKSI PANTURA

10 Desa di Pantura Tangerang Terancam Abrasi

Tangerang (ANTARA News) - Sebanyak 10 desa di kawasan pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten saat ini mengalami abrasi serius akibat pengikisan pantai oleh ombak perairan Laut Jawa dan kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak rumah penduduk dan tanaman keras lainnya dihantam gelombang.

Pemantauan ANTARA News, Sabtu, abrasi yang terjadi di pantura berada di enam kecamatan yakni Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Sukadiri, Kemiri, Kronjo dan Pakuhaji dan setiap hari tanah yang tergerus ombak terus meluas menjorok ke darat.

"Hampir tiap hari tanah terkikis dan ada saja tanaman keras berupa kelapa dan pohon pelindung yang tumbang diterjang ombak," kata Carkiman (42) warga Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri.

Dia mengatakan, untuk mengurangi kecepatan gelombang itu pihaknya melakukan penumpukan batu untuk memecah ombak tapi tidak maksimal karena kerasnya hantaman.

Dalam tiga pekan terakhir ini sudah sekitar 1,8 meter lahan milik nelayan yang diterjang ombak sehingga pohon kelapa yang siap panen tumbang.

Pendapat senada juga diutarakan Susanto Jabri (39) warga Desa Kramat yang belakang rumahnya sudah mendekati bibir pantai padahal sembilan bulan lalu masih ada jarak sekitar 20 meter dari pantai.

Sedangkan abrasi terparah berada di Desa Karang Serang dan Desa Kramat Kecamatan Pakuhaji karena areal pantai itu letaknya lebih landai ketimbang daerah lainnya.

Penyebab abrasi karena banyaknya pohon bakau (mangrove) yang ditebang oleh warga setempat untuk bahan kayu bakar memenuhi kebutuhan memasak makanan akibat mahalnya minyak tanah menyalakan kompor.

Bahkan Pemkab Tangerang beberapa waktu lalu pernah mengerjakan proyek turap mengunakan bambu di pantura tapi hasilnya belum memadai.

Demikian pula guna mengurangi kecepatan gelombang, di bibir pantai disusun batu belah mengunakan kawat, namun akibat kuatnya terjangan gelombang, maka sebagian batu akhir berderakan di dasar laut.

Sementara itu, Bupati Tangerang, H. Ismet Iskandar mengatakan dirinya prihatin terhadap gelombang pasang yang menghantam kawasan pantura belakangan ini sehingga merugikan penduduk terutama para nelayan.

Pihak Pemkab Tangerang, katanya, sudah peduli terhadap masalah ini dengan memasang batu belah tersusun kawat tapi gelombang besar sulit untuk dijinakkan karena adanya kekuatan alam.

Dia berharap agar penduduk yang berada di dekat pantai supaya secepatnya pindah ke lokasi yang lebih aman agar dapat menghindari bencana.(*)

COPYRIGHT © 2007