HASIL PEMILU 2004

NEXT TIME

nyata!!!

Derita Panjang Nelayan Pantura

Tanggal :	19 Jan 2009
Sumber :	Sinar Harapan

Prakarsa Rakyat,

Oleh
Parluhutan Gultom

TANGERANG-Suasana wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura), persisnya di Kampung Sukawali, Desa Rawa Saban, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Jumat (16/1) siang, tampak lengang.
Hanya ada beberapa warga asyik ngobrol di saung (gubuk terbuka) yang berdiri di pinggiran jalan utama. Seratus meter dari lokasi itu, sekitar 500 perahu motor nelayan tampak terparkir.
Ya, sejak dua pekan terakhir, bibir pantai utara mulai dijejali oleh ratusan kapal nelayan. Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat ribuan nelayan tak kuasa bergerak ke laut lepas.
Tak pelak, kondisi itu pun membuat ekonomi nelayan menjadi terpuruk. Bahkan untuk bertahan hidup, para nelayan terpaksa berutang dengan sejumlah warung nasi yang ada.
“Cuaca lagi tak bersahabat. Gelombang besar pertanda laut sedang pasang. Daripada karam, lebih baik kami menunggu sampai cuaca kembali normal,” kata Haerun Kamal, salah seorang nelayan yang mengaku sudah menganggur sejak 15 hari terakhir.
Uang hasil melaut terakhir dua pekan lalu, kini sudah tak tersisa lagi. Agar bisa bertahan, Haerun Kamal terpaksa mengutang makan di warung nasi langganannya. “Biasanya kami seminggu berada di laut dan dua hari di darat. Sekali melaut, bisa menghasilkan Rp 300.000. Kami berharap badai segera berlalu,” katanya.
Keluhan senada juga dilontarkan Sugono, nelayan lainnya. Nelayan muda ini bahkan terpaksa menunda pernikahannya akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
“Harusnya saya menikah akhir Februari ini. Tapi karena cuaca buruk, saya jadi tidak bisa melaut. Alhasil, pernikahan terpaksa ditunda dulu sampai April karena biaya kurang,” ujar Sugono polos.
Keluhan Haerun Kamal dan Sugono hanya bagian kecil dari derita yang kini dialami ribuan nelayan Pantura, Tangerang. Selain persoalan cuaca yang tak menentu, para nelayan kini juga masih dihadapkan dengan persoalan bahan bakar minyak (BBM).
Mereka berharap, pemerintah bisa lebih memerhatikan nasib nelayan. Harapan itu semata demi perubahan nasib menjadi yang lebih baik.

Puting Beliung
Sebelumnya, puluhan rumah warga di pesisir Utara Tangerang rusak diterjang angin puting puting beliung. Puluhan rumah warga yang rusak berada di Kampung Kebon Cobek dan Kampung Bebulak, yang lokasinya berada persis di bibir pantai laut Jawa. Mayoritas kerusakan melanda bagian atap rumah warga.
“Kejadian seperti ini sudah menjadi langganan kami setiap kali cuaca memburuk. Maklumlah, lokasi perkampungan ini sangat dekat dengan pantai. Namun demikian, sebagian warga yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah,” kata Ahmad Yani, warga setempat.
Kepala Desa Muara Ahmad Supriyatno mengatakan, rumah warga yang rusak sebanyak 20 unit. Namun, tidak ada warga yang mengungsi. Bahkan pagi ini, warga sudah memperbaiki kembali atap rumahnya yang rusak.
“Hanya ada beberapa rumah yang belum diperbaiki karena atap rumah mereka yang terbuat dari asbes rusak parah. Tapi sebagian besar rumah sudah diperbaiki karena hanya mengalami kerusakan ringan,” kata Supriyatno. n

Kampanye Damai Pemilu 2009

Road Show Anak Muda Anti Narkoba di SMK Pustek Serpong Tangsel 23/2/2009

Silaturahmi ANti Narkoba Anak Muda Anti Narkoba di SMAN 2 Balaraja 20/2/08

Bajak Sawah

PUNGLI PANTURA DI TUTUP

TELUKNAGA - Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tangerang menutup tujuh Pos Penimbangan dan Pengawasan Jalan (PPJ). Alasannya, Dishubkominfo tengah menyusun perbaikan sistem kerja di pos PPJ itu.
Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tangerang Deden Sugandhi mengakui, penutupan dan penghentian operasi ketujuh pos PPJ itu dikarenakan maraknya terjadi pungutan liar (pungli). Ketujuh pos PPJ itu tersebar di beberapa titik, di antaranya Pos PPJ Teluknaga, Pos PPJ Perancis, Pos PPJ Dadap dan sebagainya. Ia sering menerima laporan bahwa petugas di Pos PPJ itu tidak melakukan tugasnya sesuai surat perintah. Di antaranya, menerima dan meminta sejumlah uang dari sopir angkutan barang yang kelebihan muatan.

“Memang benar banyak laporan seperti itu. Angkutan barang kelebihan beban yang seharusnya diturunkan, ternyata bisa lolos dengan membayar. Pos-pos PPJ Itu sudah dihentikan. Tapi saya tidak hafal titik-titiknya. Datanya ada di kantor,” kata Deden saat dihubungi, Minggu (15/2). Deden mengatakan, dirinya telah memanggil petugas di pos-pos PPJ itu untuk dimintai pertanggungjawabannya. Namun, dia belum dapat memastikan apakah petugas-petugas tersebut akan dikenakan sanksi atau tidak. Padahal, tidak sedikit petugas dishub di Pos PPJ yang sudah menyalahi tugas.
Di antaranya, dengan menarik retribusi izin dispensasi jalan bagi angkutan barang, bus dan sejenisnya. Sedangkan kewenangan para petugas itu sebenarnya hanya membantu kelancaran lalu lintas. Terpisah, lembaga dari Tangerang Corruption Watch (TCW) meminta kepada pihak berwenang untuk mengusut praktik pungli di sejumlah pos PPJ milik Dishub.
TCW mensinyalir pos PPJ itu telah dijadikan ajang korupsi. “Pelanggaran yang sudah berjalan tetap harus diusut,” kata Palek Sutardi, koordinator TCW wilayah utara Tangerang.
Untuk itu, kata Palek, pihaknya meminta kepada Bawasda maupun lembaga hukum lainnya untuk segera mengusut dugaan korupsi di pos PPJ tersebut. Pantauan wartawan koran ini, Pos PPJ di sejumlah titik, sejak sepekan terakhir memang tidak difungsikan. Sejumlah petugas Dishub yang biasa melakukan pungutan di PPJ tersebut, juga tidak terlihat lagi. (bha)

RUKI MANTAN KETUA KPK AKAN DIPANGGIL PANWASLU KOTA TANGERANG

TANGERANG- Diduga kampanye terselubung, Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang akan memanggil mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Banten.

Ketua Panwaslu Kota Tangerang Syafril Elain mengatakan pemanggilan terhadap Ruki terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Ruki dalam acara Temu Budaya Masyarakat Minang yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Minang (IKM) Pasar Anyar, di Gedung Olah Raga (GOR) Kota Tangerang, Jumat (20/2) malam.

"Dalam acara itu Ruki hadir dan menyampaikan orasi berisi kampanye,"ujarnya.

Tidak hanya itu saja, Ruki juga meminta agar nanti menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu nanti dengan mencontreng nomer urut yang dimilikinya. “Kami akan panggil Pak Ruki dan meminta langsung klarifikasi beliau apakah benar telah kampanye di acara itu,” ujar Syafril, Minggu (22/2).

Dan jika hasil klarifikasi ternyata Ruki benar kampanye, kata Syafril, pihaknya akan menjerat Ruki dengan pasal 269 UU RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ancaman hukumannya paling ringan 3 bulan penjara dan paling berat 12 bulan penjara dan denda paling sedikit Rp3 juta dan paling banyak Rp12 juta.

Sementara itu Harry Zaini, Ketua Tim Pemenangan Ruki membantah tudingan yang disampaikan Panwaslu. Menurutnya, kapasitas Ruki dalam acara itu diundang untuk didaulat sebagai Dewan Pembina IKM dan tidak satupun mengajak warga yang hadir untuk memilihnya dalam Pemilu nanti. Dan jika ada itu bukan dari Ruki tapi dari warga yang berteriak agar memilih Ruki. (crl)

ABRASI TANGERANG

Abrasi di Pantai Tangerang Makin Parah
Rabu, 04 Februari 2009 11:25 WIB
TEMPO Interaktif, Tangerang:
Kerusakan pesisir pantai utara Tangerang karena abrasi saat ini semakin parah. Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang merusak tanah daratan itu kini kini telah mengancam kehidupan masyarakat yang bermukim di pinggir pantai tersebut. "Kondisi lahan yang tergerus abrasi sudah sangat parah," ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang, Odang Masduki, kepada Tempo, hari ini.Odang mengungkapkan, abrasi di pantai utara Tangerang tiap tahun terus bertambah dan meluas sehingga banyak lahan dan rumah penduduk merubah menjadi lautan."Banyak sertifikat milik warga di atas laut," katanya. Sebutan itu untuk rumah dan tanah milik warga yang telah terendam air laut.Odang mengaku sangat prihatin dengan kondisi pantai dan nasib warga yang kini masih bertahan dibibir pantai tersebut. Dia berjanji kini tengah mencari solusi untuk penanganan abrasi dan nasib warga setempat."Sedang dalam pengkajian kami,"ujarnya.Berdasarkan data terbaru Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang, abrasi kini telah mengerus 13,8 kilometer dari 51 kilometer total panjang pantai di Kabupaten Tangerang. Luas lahan kritis akibat erosi pantai itu kini mencapai 25 hektar sepadan pantai yang memanjang dari pantai Dadap, Kosambi hingga pesisr pantai Kronjo.
JONIANSYAH

REALITA

RANO KARNO : KOMITMEN

l

Pemkab Tangerang Komitmen Bangun Tangsel

TANGERANG--MI: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten akan komitmen mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga terbentuk pemerintahan definitif.

"Tidak ada yang berubah komitmen Pemkab Tangerang untuk mendukung pembangunan Kota Tangsel," kata Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Kamis (5/1). Pernyataan Rano tersebut jawaban atas kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait beredarnya informasi ketidakharmonisan hubungan antara Pemkab Tangerang dengan penjabat Wali Kota Tangsel yang diusulkan Gubernur Banten.

Padahal Pemkab Tangerang menginginkan posisi penjabat Wali Kota Tangsel diisi dari jajaran pejabat Kabupaten Tangerang sebagai pemerintah induk.

Rano mengatakan, Pemkab Tangerang akan mendukung penuh pembangunan dan kemajuan Kota Tangsel dengan menyiapkan aset, sumber daya manusia dan bantuan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan sementara.

Pemkab Tangerang menyiapkan dana sekitar Rp39,7 miliar untuk pembangunan Kota Tangsel hingga terbentuk pemerintahan definitif. Batuan dana tersebut terdiri dari anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan Rp15 miliar per tahun yang diberikan selama dua tahun dan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Rp9,7 miliar.

Selain itu, Pemkab Tangerang juga menyiapkan dua unit kendaraan dinas untuk penjabat Wali Kota dan Sekretaris Kota (Sekot) Tangsel yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 sekitar Rp2 miliar.

Menurut Rano, pelayanan masyarakat di Kota Tangsel harus tetap berjalan meski belum terbentuk pemerintahan definitif, dengan demikian dibutuhkan hubungan yang selaras antara Pemkab Tangerang dengan pemkot terbaru di Provinsi Banten tersebut. (Ant/OL-02)