MENYOAL KINERJA GUBERNUR BANTEN..

BAGAIMANA MENURUT ANDA KINERJA Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, SE ???

(lahir di Ciomas, Serang, Banten, 16 Mei 1962; umur 47 tahun) adalah Gubernur Banten saat ini. Ia adalah Gubernur Wanita Indonesia pertama. Pada 4 Januari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim radiogram tentang keputusan presiden (keppres) penetapan gubernur melalui Departemen Urusan Dalam Negeri. Radiogram No 121.36/04/SJ tertanggal 4 Januari 2007 ditandatangani Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurjaman.

Radiogram berisi permintaan kepada Ketua DPRD Banten agar mengadendakan dan menetapkan jadwal rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.Bersama wakil gubernur terpilih Mohammad Masduki, ia dilantik pada 11 Januari 2007 dalam Sidang Paripurna Istimewa di Cipocok Jaya, Serang. Pelantikannya dipimpin oleh Ketua DPRD Ady Surya Dharma.

Pelantikan yang dilakukan oleh Menteri Urusan Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf dihadiri sekitar 2700 undangan. Selain Gubernur Jakarta Sutiyoso, hadir juga Ketua DPR-RI Agung Laksono dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad serta bupati/walikota se-Provinsi Banten dan sejumlah tokoh nasional lain.
Sidang paripurna mendapat pengamanan sedikitnya 2500 anggota kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, serta petugas Dinas Perhubungan di sekitar Gedung DPRD dan sepanjang jalan menuju lokasi pelantikan.

Sebelumnya, Ratu Atut terpilih sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan Djoko Munandar pada 11 Januari 2002. Ketika Djoko Munandar dicopot dari jabatannya karena terkait kasus korupsi, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Banten. Ia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai gubernur sebuah Provinsi di Indonesia.

Dalam penjalankan amanah APBD, Gubernur Banten selaku pimpinan dari Pemerintah Provinsi Banten haruslah senantiasa berorientasi pada pembangunan Banten yang keseluruhan, utuh, dan sempurna atau tidak parsial. Setelah tersusun program kegiatan, terdapat beberapa indikator untuk menilai keberhasilan kinerja.Melansir pernyataan Yayat suhartono ,

pertama adalah indikator hasil (output) yang sangat berkaitan dengan penggunaan dana. Apakah dana yang terkumpul untuk melaksanakan program habis terpakai dengan baik. Dalam menentukan indikator kinerja pada LKPJ 2008, Gubernur sangat dominan sekali penggunakan indikator ini, bahkan terkesan hanya menjadikan indikator output sebagai satu-satunya indikator. Gubernur secara detail melaporkan penggunaan dana belanja APBD ke dalam kelompok-kelompok belanja, seperti belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil, dan belanja tidak tersangka. Jika hanya menilai kinerja Gubernur dari indikator output semata, maka sangat mudah sekali mendapatkan kategori “sangat baik” dalam pencapaian target, karena hanya bertumpu pada angka-angka matematis saja.

Kedua adalah indikator pendapatan (outcome) yang memunculkan timbal balik antara program pembangunan dan pendapatan. Apakah program pembangunan yang dilakukan menghasilkan timbal baik pendapatan bagi kas daerah. Acap kali, Gubernur melupakan indikator ini dalam penyusunan LKPJ 2008. Penggunaan dana belanja APBD hanya berorientasi pada penghabisan anggaran belanja (output) tanpa memperhatikan timbal balik pendapatan bagi kas daerah yang bisa diperoleh dari proyek-proyek pembanguanan strategis.

Ketiga, indikator manfaat (benefit) yang berujung pada kemanfaatan dan kemaslahatan pembangunan bagi rakyat berdasarkan skala prioritas. Apakah program pembangunan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan benar-benar bermanfaat serta dirasakan oleh rakyat. Selama ini program pembangunan sering sekali meninggalkan indikator ini sebagai penentu hasil kinerja. Selama ini dana belanja dihabiskan untuk mengejar target output semata dan pembangunan terkesan hanya memenuhi kebutuhan sekelompok kecil di masyarakat Banten. Jika kita mau jujur, kinerja Gubernur dapat dikatakan sangat baik, manakala pendidikan murah, kesehatan, infrasturuktur, transportasi, perekonomian kerakyatan dapat terealisir dengan nyata di depan mata, bukan di atas kertas. Jika kita nilai dari indikator manfaat, bisa jadi kinerja Gubernur akan jauh dari sempurna. Apakah mungkin capaian pembangunan dikatakan sangat baik, jika pendidikan dan kesehatan masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar rakyat Banten, infrastruktur transportasi masih jauh dari standar, dan perekonomian masih terkesan dimonopoli kelompok tertentu.

Keempat, indikator dampak atau pengaruh (impact). Apakah program pembangunan yang dijalankan pemerintah berpengaruh terhadap rakyat secara luas. Apakah peningkatan kualitas aparat publik berpengaruh pada peningkatan pelayanan publik. Apakah program penegakkan supermasi hukum membuat jera para koruptor dan menceraikan persekongkolan hina pengusaha-penguasa-pengadilan. Apakah prioritas peningkatan infrastruktur berpengaruh dengan meningkatnya laju perekonomian kerakyatan. Apakah program pemasyarakatan IPTEK berujung pada masyarakat Banten yang cerdas. Apakah program pelayanan kesehatan dapat menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat Banten secara keseluruhan. Indikator pengaruh hampir tidak ditemukan sebagai salah satu penentu capaian keberhasilan kinerja Gubernur.

Kembali membaca Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten, berarti menemukan ketimpangan dan ketidakadilan di sana. Gubernur hanya menilai capaiannya dari indikator output saja. Kinerja Gubernur 2007-2009 hanya dinilai melalui pendekatan positivis dan matematis di mana angka sangat berjaya di atas segala-galanya. Seharusnya Gubernur membuka mata, hati, dan telinga dalam menilai kinerja pembangunannya. Gunakan indikator yang lebih adil dan jujur supaya nampak kebenaran itu dengan nyata. Sesuaikan indikator normatif yang digunakan oleh pemerintah dengan indikator masyarakat? Jika indikator ini berbeda, lantas untuk siapa pemerintah membangun?***