zoom

Persaudaraan merupakan sebuah nilai universal yang senantiasa dicita-citakan oleh segenap umat manusia. Persaudaraan yang terjalin dengan tulus ikhlas akan menumbuhkan rasa saling menyayangi dan saling memiliki. Dari situlah kemudian muncul kepedulian dan kerjasama yang kemudian melahirkan persatuan kokoh nan kuat.
Maka tidaklah salah apabila setiap agama mengajarkan mengenai pentingnya arti persaudaraan diantara sesama manusia. Keharmonisan dunia hanya akan tercapai apabila satu sama lain diantara masyarakat warga dunia, tanpa memandang agama, suku, ras, bangsa dan negara dapat senantiasa bergandengan erat dalam sebuah persaudaraan sejati

(PAD) Pemerintah Kabupaten Tangerang dari segala sektor perizinan tahun 2010 diprediksikan menyusut menjadi Rp 27 milyar.

Pemekaran Kota Tangerang Selatan berdampak cukup besar terhadap pemerintahan induknya yakni Kabupaten Tangerang. Dampak itu setidaknya
pada sektor keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tangerang dari segala sektor perizinan tahun 2010 diprediksikan menyusut
menjadi Rp 27 milyar.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemkab M Hidayat mengungkapkan, setelah Tangsel terbentuk, prediksi pendapatan sektor
perizinan yang tidak bisa lagi diurus Pemkab atau hilang, mencapai 50persen dari jumlah pendapatan per tahun.
Pendapatan dari sektor perizinan pada tahun 2008 mencapai Rp 48 miliar. Sementara pada tahun 2009, ditarget sebesar Rp 49 miliar. Dan pada tahun
2010 hanya Rp 22 miliar, sisanya sebesar Rp 27 miliar berada dikantong Kota Tangsel," ungkap Hidayat.

Diakui Hidayat, turunnya PAD Pemkab pada 2010, karena sekitar 70 persen pendapatan sektor perizinan berasal dari bidang properti atau perumahan
yang sebagian besar berada di wilayah Kota Tangsel. "Masyarakat Tangsel sadar hukum, ketika akan membangun rumah mereka pasti membayar pajak.
Sementara sektor hiburan dan industri sangat kecil," jelas Hidayat.

Kini, Pemkab membidik sektor industri Tangerang Utara untuk menaikan PAD-nya. Pemkab juga menggenjot pembangunan di sebelah utara Tangerang.
Pergudangan dan industri skala kecil menjadi patokannya. Kosambi,Teluknaga, Sepatan, dan Sepatan Timur memiliki potensi untuk berkembang,
seperti di Kota Tangsel. "Banyak investor yang akan melakukan pembangunan
dan bekerja sama dengan pemerintah daerah," ucap Hidayat. (serpongkita/poy

nostalgia...

IBu gubernur banten sidak ke tps kp melayu barat teluknaga tangerang

Bu gubernur sidak ke tps kp melayu barat telukn aga tangerang

AIRIN DISEBUT-SEBUT CALON WALIKOTA TANGSEL

CIPUTAT-Meski pemilihan walikota baru digelar tahun 2010 mendatang, namun sejumlah tokoh mulai menebar simpati melalui berbagai spanduk atau baliho. Mereka yang mulai menebar simpati ini memang sejak awal disebut bakal maju dalam Pilkada mendatang.

Nama-nama seperti Yayat Sudrajat, Ayi Ruhiyat (Asisten Daerah II Kota Tangsel), Nanang Komara (Setda Kota Tangsel), Arif Wahyudi (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang), Airin Rachmi Diany (Mantan Calon Wakil Bupati Tangerang), Media Warman (Anggota DPRD Banten) dan sejumlah nama lainnya adalah sebagian di antara sekian banyak nama yang disebut-sebut menjadi calon kandidat bursa walikota Tangsel.

Dari pantauan di sejumlah ruas jalan Kota Tangsel, poster, spanduk bahkan baliho milik sebagian nama-nama tersebut sudah marak terpasang. Rata-rata bunyi kalimat dalam baliho itu berisi dukungan, ajakan dan kenginan Kota Tangsel menjadi kota yang lebih mandiri. Misalnya spanduk milik Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang berbunyi ‘Mari Bangun Kota Tangsel Menjadi Kota Madiri,’ yang terpasang di persimpangan jalan kawasan BSD, Pamulang dan Ciputat.

Lain Lagi dengan Yayat Sudarajat yang juga seorang pejabat di lingkungan Pemkab Tangerang. Dalam spanduknya, Yayat menyatakan ‘Kota Baru, Harapan Baru oleh Pembaharu, Kota Tangsel Milik Kita’. Bahkan selain melalui spanduk, Yayat telah mendeklarasikan niatnya maju sebagai kandidat walikota Tangsel beberapa waktu lalu di Bogor, Jawa Barat.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Adi Prayitno mengatakan, gairah politik akan semakin tinggi pada daerah pemekaran. Pasalnya, di sebuah daerah ‘tidak bertuan’ ini persaingan antarkandidat semakin terbuka. “Kota baru tidak memiliki incumbent, makanya semua orang yang merasa mampu maju menjadi kandidat akan mengambil langkah jauh-jauh hari,” kata Koordinator Lingkar Madani (LIMA) Banten ini, Selasa (2/6).

Masih kata dia, sebenarnya terlalu dini bagi sejumlah nama yang telah mencul ke permukaan untuk menyodorkan kemampuannya menjadi walikota definitif. “Sah-sah saja memang. Namun, alangkah lebih baik jika biarkan dulu pejabat yang ada menyelesaikan seluruh kewajibannya melengkapi susunan pemerintahan kota ini. Kita lihat DPRD-nya saja belum ada,” ujarnya.

Sedikit mengulas, setiap kota baru pasti menyertakan aura politik yang tidak kecil. Sebab, data yang dimilikinya, sebuah pemekaran tidak lepas dari kepentingan politik sejumlah elit. “Prediksi awal akan sangat banyak elit-elit politik Kota Tangsel yang akan muncul untuk memenuhi kursi-kursi kandidat walikota Tangsel,” pungkasnya. (cr-3)

sehat gratis ??

Tak ada yang meragukan lagi bahwa kesehatan bukanlah barang murah yang dapat di beli dan nikmati oleh seluruh rakyat di negeri ini. Kita sudah muak mendengar berita di media tanah air yang menyiarkan: seorang ibu nekat kabur dari rumah sakit setelah melahirkan karena tak memiliki biaya; seorang pria nekat menjadi pencopet karena terpaksa tak punya uang untuk membiayai istrinya yang dioperasi; tak mampu obati tumor anak, seorang ibu terpaksa menjadi pengemis di jalan untuk mengumpulkan uang, dan lain sebagainya.

Bagi rakyat kecil, di saat sehat harus berhadapan dengan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok; pendidikan; sewa rumah; dan bayar listrik. Kemudian dikala tidak sehat, alias sakit, harus berhadapan dengan harga obat yang mahal, ongkos rumah sakit yang juga tidak sedikit, dan bisa-bisa malah jadi korban mal praktik dokter karena orang miskin biasanya ditangani secara sembarangan. Sembuh tidak sembuh jika orang miskin jatuh sakit yang tersisa hanyalah kebangkrutan. Urusan penyakit dan penanganannya sudah seperti lingkaran setan bagi kaum miskin.

Kemiskinan menjadikan mereka begitu dekat dengan sumber penyakit. Namun dewasa ini penyakit tidak melulu karena perilaku hidup yang jorok. Ledakan industri makanan misalnya, ikut menceburkan masyarakat ke dalam kubangan penyakit berbahaya. Politik Kesehatan ala Pemerintahan SBY-Kalla -- Pada saat pemilu, Presiden selalu bergembar- gembor akan memperbaiki pelayanan kesehatan bagi rakyat, rakyat akan mendapat kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Kini janji tersebut tinggal janji. Betapa tidak, setiap minggu kami masih saja menerima pengaduan dari warga miskin yang menjadi anggota agar dibantu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Pemerintah selalu berkelit dengan keterbatasan anggaran ketika didesak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena dana cekak pula pemerintah belum berhasil membuat pintar rakyat sehingga mereka bisa menghindari penyakit dan rumah sakit. Tapi kita tidak percaya begitu saja, coba anda banyangkan andai Pemerintah SBY-Kalla mau menggunakan cicilan hutang luar negeri, hasil keuntungan industri pertambangan dan harta koruptor untuk membiayai pembangunan dalam bidang kesehatan, berapa juta rakyat yang dapat di selamatkan dari aneka macam bahaya penyakit dan kekurangan gizi ?

Puskesmas yang semestinya bisa menyehatkan banyak rakyat, penampilannya belum berperan secara optimal. Selama ini fungsi puskesmas baru sebatas pusat pelayanan kesehatan, dan belum berfungsi sebagai pusat pendidikkan dan pelatihan bagi penduduk setempat dalam mengenal cara hidup sehat. Tak heran, ketika wabah penyakit menjalar, pemerintah seringkali gagal untuk bergerak lebih cepat mengantisipasinya. Dari pengamatan lapangan, kami masih menemui berbagai hambatan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan tingkat RT-RW- Kelurahan (tidak mau memberikan surat keterangan tidak mampu), dan banyak dari mereka yang belum mengetahui kebijakan pemerintah tentang layanan kesehatan gratis bagi rumah tangga miskin. Dan masih juga ada pegawai kesehatan seperti pegawai Puskesmas, jajaran Rumah Sakit, jajaran Dinas Kesehatan, yang dengan sadar sering mempersulit rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Misalnya, rakyat miskin yang mau mendapatkan layanan gratis di RS harus memiliki prosedur yang lengkap (memiliki GAKIN/ ASKESKIN (sekarang Jamkesmas) / SKTM. Padahal mereka tak memiliki kartu tersebut karena tak dicatat sebagai rakyat miskin oleh BPS atau oleh pejabat pemerintahan ditingkat lokal), dan terkadang ada di antara mereka yang melakukan pungutan liar terhadap rakyat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.