Selasa, 28 April 2009

Suyono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang yang baru



TANGERANGNEWS-Kajati Banten Dondy K Soedirman melantik Suyono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, menggantikan Agus Sutoto yang dipromosikan menjabat Asisten Pidana Umum (Aspidum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan, di Pendopo Pemkab Tangerang, Sesala (21/4).Promosi jabatan setelah Jaksa Agung Hendarman Supandji mengeluarkan SK tanggal 27 February 2009. Kajari Tangerang yang dilantik sebelum menjabat Aspidsus Kejati Nusa Tenggara Barat Mataram.

Kajati dalam sambutan nya mengatakan, melalui pergantian jabatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik dari sebelum nya. Selama ini Kejari Tangerang, cukup dikenal karena telah meraih peringkat ke dua se Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana korupsi terbanyak tanpa menilai kwalitas kasus.“ Untuk itu, Kajari yang baru justru lebih tanggap dengan situasi saat ini agar dapat menangkal setiap persoalan internal dan eksternal,” ujarnya.

Hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kajari Tangerang, Ketua PN Tangerang, Harry Swantoro SH, Kapolrestro Kota Tangerang, Kapolrestro Tiga Raksa, Walikota Tangerang, Wahidin Halim, Bupati Tangerang, Ismet Iskandar serta para undangan lain nya.Sementara, acara pisah sambut berlangsung di hotel Imperial Lippo Karawaci Selasa Malam (21/4).(den)

Sabtu, 25 April 2009

Selamat pagi Tangerang


BENYAMIN DAVNIE KANDIDAT KUAT SEKDA KABUPATEN TANGERANG



DAVNIE SEKDA KANDIDAT KUAT KABUPATEN TANGERANG

Kepala Bapeda Pemkab Tangerang Benyamin Davnie digadang-gadang menjadi bakal calon Sekda Kabupaten Tangeran menggantikan Sekda lama Nanang Komara yang hengkang ke Kota Tangerang Selatan

Calon sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Tangerang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Pendopo Gubernur Banten, di Serang.
Uji kelayakan dan kepatutan itu akan langsung dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Jumat (24/4) .

Namun, kabar yang beredar, jumlah itu antara dua dan tiga orang. Tiga nama yang dipastikan mengikuti tes tersebut adalah Hermansyah, yang kini menjabat Plt Sekda Pemkab Tangerang menggantikan Nanang Komara yang pindah tugas menjadi Sekretaris Kota Tangerang Selatan. Sebelum menjabat Plt Sekda Pemkab Tangerang, Hermansyah adalah Asda II Pemkab Tangerang serta Hidayat kepala BP2T.

Kemudian, satu nama lagi adalah Benyamin Davnie, yang kini menjabat Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang. Untuk diketahui, Hermansyah tak lama lagi memasuki masa pensiun. Sedangkan Benyamin Davnie masa pensiunnya masih lama, sehingga ia memiliki peluang yang sangat besar untuk menduduki sekda definitif.

Selama ini Benyamin dikenal sebagai birokrat yang bersih dan santun. “Benyamin juga punya konsep tentang pembangunan ke depan. Ini penting agar pembangunan di kabupaten tangerang dan Banten merangkak lebih baik.

Sosok Benyamin dipandang sebagai figur yang tepat untuk menjadi Sekda mendampingi Bupati Tangerang Ismet Iskandar. Siapa pun yang menjadi Bupati akan sangat memerlukan figur birokrat sebagai pendampingnya. Karena hal itu dapat memudahkan kerja. Kita dapat memastikan bahwa Benyamin Davnie merupakan salah satu birokrat yang memenuhi kriteria ideal. “Mudah-mudahan saja kehadiran Benyamin membawa perubahan bagi masa depan Kabupaten Tangerang.

Kiprah Benyamin Davnie

Kiprah Benyamin Davnie sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang cukup prestisius diantaranya “sukses program” pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2007 lalu, direplikasikan dalam bentuk program padat karya oleh Kabupaten Tangerang yang baru saja dicanangkan oleh Bupati Tangerang pada tanggal 11 Agustus lalu.

Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Benyamin Davnie mengatakan "Langkah awal program ini adalah dengan membentuk fasilitator yang direkrut dari masyarakat yang akan ditempatkan di setiap kecamatan secara proporsional". Fasilitator yang telah dibentuk itu, langsung membentuk pelaksana kegiatan dari tingkat desa dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) hingga kecamatan dalam bentuk Badan Kelompok Masyarakat (BKM).

"Kegiatan yang nanti dikerjakan, berdasarkan hasil pengajuan masyarakat di bidang infrastruktur, sosial, pertanian, kesehatan dan lainnya, yang kesemuanya dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya hal ini dapat berarti pula sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran," terangnya.

Davnie melanjutkan, bahwa kegiatan replikasi PNPM Mandiri ini telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2008 sebesar Rp. 45 miliar dari pos hibah. Dari jumlah dana tersebut, sebesar Rp. 5 miliar adalah untuk kegiatan bedah rumah. Penyaluran dana diterima langsung oleh masyarakat melalui rekening masing-masing BKM dengan sejumlah dana yang telah ditetapkan.

Tahun 2009 mendatang, pemerintah pusat akan menambah dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk Kabupaten Tangerang hingga mencapai Rp 91 miliar. Dana tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dana PNPM tahun 2008 yang hanya mencapai Rp 54,3 miliar. Sesuai rencana, dana tersebut akan dibagikan kepada 36 kecamatan dengan kisaran antara Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar untuk masing-masing kecamatan.

Alokasi anggaran PNPM tahun 2009 meningkat sebesar Rp 37 miliar dari tahun 2008. Sebab, kebutuhan anggaran untuk PNPM ini juga semakin meningkat di setiap desa dan kecamatan. Membesarnya dana bantuan PNPM yang dikucurkan ke Kabupaten Tangerang karena realisasi penyerapan PNPM di tahun 2008 dianggap berhasil. Penyerapan PNPM di Kabupaten tahun 2008 mencapai lebih dari 80 persen.
Hasil dan bukti pembangunan PNPM tahun 2008 di Kabupaten Tangerang itu diperlihatkan melalui pameran replikasi PNPM yang digelar di GSG Pemkab Tangerang di Tigaraksa, Rabu (31/12)lalu.

Jumat, 24 April 2009

Anti Korupsi

PANTAI UTARA MEMPRIHATINKAN



Di wartakan Oleh Budi Usman

ABRASI PANTURA SIAGA 1

Tingkat abrasi (pengikisan) Pantai Tangerang hingga kini mencapai 51 persen dari total keseluruhan, yaitu 51 kilometer. Hal ini disebabkan oleh arus pantai yang cukup deras, tanggul penahan air yang lemah, kurangnya lahan hutan bakau, serta sisa-sisa eksplorasi pasir laut liar yang terjadi sekitar 3-5 tahun lalu.
Menurut Kepala Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Benyamin Davnie, dalam dua tahun belakangan, pemerintah daerah telah menggelontorkan uang total Rp 2 miliar guna mencegah laju abrasi. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi.
"Memang kebutuhan dana untuk penanggulangan abrasi sangat besar. Ke depannya, kami akan mencoba mengajukan ke tingkat provinsi dan pusat," ujar Benyamin, Selasa (11/11) di Jakarta. Benyamin juga mengatakan, pihaknya akan lebih intensif dalam membangun tanggul penahan air, serta memperluas hutan bakau yang berada di Pantai Tangerang. Mengenai kerugian, Benyamin mengaku tidak mengetahui angkanya. Namun, ia mengatakan bahwa kerugian material tetap ada.

Abrasi pantai di kawasan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, semakin parah. Tingkat pengikisan pantai atau abrasi di sepanjang pantai laut utara, terutama di Kecamatan Sukadiri sudah sangat mengkhawatirkan. Dua desa yakni Desa Karang Serang dan Desa Tanjung Kait terancam tergenang menjadi lautan.

Puluhan rumah penduduk kini berjarak tak lebih dari 10 meter dari bibir pantai. Ombak yang terus menggerus kawasan tersebut dikhawatirkan akan menyapu bersih rumah-rumah penduduk. Faktor penyebab abrasi ini adalah faktor alam dan penggalian pasir yang dulu dilakukan warga setempat.
"Abrasi pesisir Tanjung Pasir, Teluk Naga ,karang serang dan Tanjung Kaitjuga semakin parah meski saat ini penduduk setempat tak lagi menggali dan menjual pasir pantai," kata Direktur Eksekutif Komunike Tangerang Utara Budi Usman di Teluk Naga, Minggu (18/1/09).

Budi mengakui, masyarakat setempat dulu memang menggali pasir untuk dijual kepada pihak swasta. Pasir-pasir tersebut digunakan sebagai bahan bangunan. Di kawasan tersebut, dahulu juga dilakukan penjualan air laut untuk budidaya kerang.
Akan tetapi, saat ini, jual beli dan penggalian pasir itu sudah dilakukan. Bahkan, saat ini yang paling dibutuhkan warga Tanjung Pasir justru keseriusan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menghambat abrasi agar tidak menjadi makin parah.

Dalam pengamatan, pesisir Tanjung Pasir,karang serang dan Tanjung Kait sepanjang tiga kilometer sudah jauh menjorok ke darat. Abrasi pun telah menyusutkan lebar pantai hingga tinggal beberapa meter saja. Di beberapa lokasi, penduduk membuat tanggul batu kali atau menempatkan kantung-kantung pasir. Jarak bibir pantai dengan rumah-rumah penduduk terkadang tidak sampai lima meter, sehingga bila pasang tiba, rumah-rumah penduduk tergenang.

Di perairan dangkal tampak beberapa pohon kelapa yang hampir mati. Pohon-pohon tersebut ada yang berjarak 10 meter, ada pula yang berjarak 30 meter dari garis pantai ke arah laut. Bahkan, rangka bangunan dan warung bekas milik warga sekarang ini juga terlihat masih berdiri di perairan dangkal.
Sangat cepat
Menurut penduduk setempat, areal di mana pohon-pohon kelapa sekarang berdiri di tengah laut itu dulu merupakan kebun kelapa.

"Abrasi di sini terjadi dengan cepat, terutama sekitar tahun 1999-2003. Dalam kurun waktu tersebut, di kawasan Tanjung Pasir ini belasan rumah penduduk tersapu ombak, bahkan dua lapangan bola tempat bermain warga terendam hingga menjadi laut. Penduduk yang tadinya tinggal sekitar 50 meter ke arah laut dari garis pantai sekarang membangun rumah kembali ke arah darat, sehingga permukiman nelayan di sini menjadi penuh sesak," kata Yani, seorang nelayan.
Menurut dia, penduduk setempat banyak yang memiliki surat girik namun tidak ada lagi tanahnya. Banyak di antara mereka yang menggadaikan surat tanahnya ke bank dengan hanya mendapatkan uang gadai Rp 1 juta-Rp 2 juta. Namun tak jarang penduduk yang merasa frustrasi merobek-robek dan membuang surat girik tersebut.

Di bagian barat kawasan Tanjung Pasir bahkan terdapat sebuah kebun kelapa seluas empat hektar yang belum lama terendam air laut. Saat ini, kawasan tersebut dibendung dengan tanggul kantong pasir oleh masyarakat setempat.
Yang merisaukan, tanggul kantong pasir itu mempunyai lebar sekitar empat meter, sementara di belakang tanggul terdapat lahan tambak seluas sekitar 10 hektar. Yani khawatir tanggul itu suatu saat jebol.

Kerusakan pesisir Tanjung Pasir sebenarnya disebabkan pula oleh rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai. Apalagi saat ini, terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu besar.
Pada tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Tangerang pernah menanam 165.000 pohon bakau di beberapa tempat, tetapi sekarang sudah musnah
Tingkat pengikisan pantai atau abrasi di sepanjang pantai laut utara, terutama di Kecamatan Sukadiri sudah sangat mengkhawatirkan. Dua desa yakni Desa Karang Serang dan Desa Tanjung Kait terancam tergenang menjadi lautan.

Dari tahun lalu, semula abrasi melanda pesisir sekitar 30 kilometer panjangnya dan sekitar ratusan meter dari garis pantai. Namun saat ini daratan yang digerus ombak menjadi lautan bertambah 2 sampai 3 kilometer pada pesisir sepanjang 50 kilometer.

Namun hingga kini baik pemerintah Desa, kecamatan hingga pemerintah Kabupaten Tangerang tidak merespon usaha tersebut, tetapi sebaliknya terkesan menutup mata. “Biasa pemerintah mah begitu, kalau belum ada korban masih tenang saja, karena mereka hingga kinipun mereka tidak menggubris,” kata Madsani.
Dia mengungkapkan, setiap hari tanah yang tergerus ombak terus meluas menjorok ke darat. Akibat peristiwa ini, masyarakat sekitar pesisir merasa cemas dan khawatir menjadi korban abrasi.
Dengan meluasnya abrasi di dua desa di Kecamatan Sukadiri ini, ratusan rumah terancam terkikis.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyediakan lahan ditanami pohon bakau (mangrove), tetapi ditebangi warga setempat untuk keperluan bahan kayu. Selain itu, juga tekah dibangun turab yang terbuat dari bambu. Turab tersebut rusak, karena tidak kuat menahan ombak.

Dibagian lain, ketika ditanyakan permintaan membangun tanggul permanen di dua desa itu, Kepala Dinas PU Binamarga, Dedi Sutardi mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) dan sebelumnya harus dilakukan kajian terlebih dahulu atas pembangunan tanggul itu. “Mesti dikaji dulu. Mendesak atau tidak?,” kata Dedi. Bahkan Pemkab Tangerang beberapa waktu lalu pernah mengerjakan proyek turap mengunakan bambu di pantura tapi hasilnya belum memadai.

Demikian pula guna mengurangi kecepatan gelombang, di bibir pantai disusun batu belah mengunakan kawat, namun akibat kuatnya terjangan gelombang, maka sebagian batu akhir berderakan di dasar laut.

Sementara itu, Bupati Tangerang, H. Ismet Iskandar mengatakan dirinya prihatin terhadap gelombang pasang yang menghantam kawasan pantura belakangan ini sehingga merugikan penduduk terutama para nelayan.Pihak Pemkab Tangerang, katanya, sudah peduli terhadap masalah ini dengan memasang batu belah tersusun kawat tapi gelombang besar sulit untuk dijinakkan karena adanya kekuatan alam.

KITA berharap agar penduduk yang berada di dekat pantai supaya secepatnya pindah ke lokasi yang lebih aman agar dapat menghindari bencana,dan semoga pemerintah dapat melakukan antisipasi komprehensif dan serius agar jangan sampai "bencana" tersebut makin meluas dan dahsyat !!!***

Jumat, 17 April 2009

APBD UNTUK RAKYAT




Oleh : Budi Usman,Ketua Presedium Bakor Tangerang Utara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp 2,068 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp 1,789 triliun merupakan pendapatan sehingga defisit anggaran di wilayah berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa ini sekitar Rp 278 miliar. Menurut anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang Barhum HS dari Fraksi PDIP dalam APBD 2009 ini, pendapatan asli daerah mencapai Rp 312 miliar, dengan rincian pos pajak daerah sebesar Rp 143 miliar, retribusi daerah Rp 62,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp 9,175 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 97,254 miliar.

Adapun pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 1,194 miliar, terdiri atas bagi hasil pajak/hasil bukan pajak sebesar Rp 289 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 885,236 miliar, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 49,765 miliar.
Kemudian, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 282,623 miliar, antara lain berasal dari hibah Rp 5 miliar, dana darurat Rp 3 miliar, bagi hasil pajak provinsi Rp 254,623 miliar, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lain sebesar Rp 20 miliar.Dijelaskan pula besaran penyertaan modal bagi BUMD di Kabupaten Tangerang yakni sebesar Rp 22 miliar. “Di APBD 2009 ini, PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar lima persen.

Sejumlah persoalan di tahun 2009 masih menjadi masalah yang mengadang di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. Mulai dari jalan rusak hingga beras untuk keluarga miskin (raskin) harus menjadi perhatian serius.Di Kabupaten Tangerang, beragam persoalan yang muncul juga tidak kalah peliknya, seperti jumlah warga miskin yang kini mencapai 245.000 keluarga. Selain itu, banyaknya pengangguran memicu tindak kriminal serta aksi anarki warga, seperti yang membakar Kantor Proyek PLTU Banten III.Persoalan lain yang muncul adalah banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, bencana banjir yang terjadi setiap tahun, hingga maraknya ulah nakal pejabat yang tega menyelewengkan beras untuk warga tidak mampu.

Bupati Tangerang Ismet Iskandar sebelumnya pernah berjanji akan memprioritaskan lanjutan pembangunan infrastruktur jalan, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Di antara ruas jalan utama yang menjadi prioritas adalah Jalan Raya Sepatan-Mauk dan Jalan Raya Cadas-Mauk.Kedua ruas jalan utama itu menjadi prioritas sebagai faktor menunjang pertumbuhan ekonomi di tiga daerah terkait. Mudah mudahan, tahun 2009 mendatang pembangunan ruas jalan dimaksud sudah rampung.

Implementasi Otonomi Daerah disikapi secara berbeda, disatu pihak menyikapi dengan optimisme sementara di pihak lain menyikapinya dengan pesimisme. Pihak yang optimis beranggapan bahwa otonomi daerah merupakan solusi untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteran, dapat memberdayakan rakyat di daerah bahkan otonomi daerah diyakini sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa serta dipandang sebagai perekat baru bagi persatuan bangsa. Pihak yang pesimis mempediksikan jika tidak hati-hati era otonomi daerah justru dapat menimbulkan semangat primodialisme kedaerahan yang sempit yang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, hanya menguntungkan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, KKN tidak akan berkurang hanya pindah dari pusat ke daerah, dengan kata lain otonomi daerah hanya akan memakmurkan dan mensejahterahkan sebagian kecil elit lokal di daerah terutama eksekutif dan legislatif, sementara rakyat daerah tetap saja tidak mendapatkan alokasi dari kekayaan nasional dan daerah. Padahal fungsi alokasi sangat bergantung pada perumusan kebijakan daerah yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemda dan DPRD dengan instrumennya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bertitik tolak dari hal tersebut diatas tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sejauhmana alokasi APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat ? Dari jawaban atas persoalan tersebut kita bisa mengetahui apakah benar kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD dan Pemda yang tertuang dalam APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat atau sebaliknya hanya akan menguntungkan sebagian elit daerah yang berada dikedua lembaga tersebut.


Pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain : sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilitasi yang meliputi antara lain pertahanan keamanan, perekonomian dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun instrumen untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki peranan dan posisi yang strategis dan penting karena APBD merupakan instrumen Kebijakan Daerah yang menjabarkan rencana kerja dan program kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. APBD secara teknis umumnya dirumuskan oleh PEMDA dan selanjutnya dibahas di Dewan untuk mendapatkan persetujuan penetapannya. Jadi jelas bahwa dengan mekanisme ini Pemda dan Dewan memiliki peranan yaang menentukan dalam penetapan anggaran, jika rancangan eksekutif tidak disetujui oleh Dewan maka Pemda tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Posisi Dewan yang cenderung lebih kuat menyebabkan pihak eksekutif berusaha dengan segala cara agar program kerjanya disetujui oleh Dewan. Oleh karena itu agar disetujui program kerjanya pihak eksekutif harus pandai melobi dan bernegoisasi dengan pihak eksekutif.


Faktor kewenangan DPRD yang besar dan usaha eksekutif agar program kerjanya disetujui berpotensi menimbulkan praktek KKN di daerah. Misalnya eksekutif cenderung akan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan DPRD atau menyetujui apapun usulan DPRD khususnya yang menyangkut anggaran belanja DPRD. Apalagi karena secara teknis operasional dan administratif Pelaksana Anggaran adalah eksekutif, hal inilah yang berpeluang menimbulkan KKN antara pihak legislatif dan eksekutif.

Pemerintah Masa Depan

Keinginan mengubah kepemerintahan yang baik masih menjadi impian. Perubahan politik yang berlangsung selama tujuh tahun ini ternyata tidak berkorelasi dengan terjadinya kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan yang baik. Perubahan kepemerintahan hanya berbuah struktur, tetapi tidak mengubah perilaku aktor pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu merevitalisasikan kapasitas politik (political capacity) pemerintah daerah agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berbagai perencanaan kebijakan publik daerah, termasuk kemampuan mereka merumuskan visi, tujuan, dan strategi alternatif yang efektif berdasar pada skala prioritas, bisa melibatkan berbagai pihak (stake holders).

Pemerintah daerah masa depan jelas membutuhkan kemampuan birokrat-birokrat daerah yang inovatif yang bisa memecahkan problema publik dan mampu mengimplementasikan program-program pelayanan publik secara kreatif seraya terus mencari solusi baru secara efisien. Oleh sebab itu, perlu segera meninggalkan tradisi pemerintahan daerah yang tidak terbuka menerima gagasan orang lain dan cenderung dimonopoli birokrasi pemerintah daerah harus dibuang jauh-jauh.

Oleh sebab itu harus diupayakan posisi secara lebih wajar dan dengan kewenangan yang lebih seimbang Prinsipnya harus ada balance of power antara eksekutif dan legislatif terutama dalam hal penyusunan Anggaran Daerah. Posisi yang lebih seimbang antara eksekutif dan eksekutif lebih memungkinkan kedua lembaga ini untuk saling bersinerji, yang satu tidak menjadi subordinansi yang lain sehingga satu sama lain tidak bisa memaksakan kehendak. Prinsip kedua yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran daerah adalah adanya transparansi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk ikut mengontrol penyusunan Anggaran Daerah atau dengan kata lain harus ada “ruang publik”. Ruang publik dimaksud harus secara nyata disediakan sehingga masyarakat atau publik memiliki akses untuk ikut serta memberi arah Anggaran Daerah. Jika ketiga pilar tersebut di atas yakni Pemerintah Daerah (eksekutif), DPRD (Legislatif) dan publik masing-masing memiliki peran yang seimbang dan dapat bersinerji satu sama lain maka cita-cita , Insya Allah akan dapat terwujud.***

HARTANTO EDI WIBOWO,JAZULI dan ZAKI ISKANDAR ,Teratas di Dapil Banten III








TANGERANGNEWS-Inilah para calon anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Banten III yang meliputi Kabupaten dan Kota Tangerang. Urutan pertama, adik kandung Ani Yudhoyono (Istri SBY) Hartanto Edhie Wibowo dengan perolehan suara sebanyak 4.683. Sedangkan urutan kedua adalah Caleg dari PKS yang sudah tidak asing lagi di Tangerang yakni Jazuli Juwaini. Mantan calon Bupati Tangerang itu memperoleh 3.878 suara.

Ke -3 adalah Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, putra Bupati Tangerang Ismet Iskandar dengan perolehan 3.051 suara.Sementara itu, Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mendapatkan suara sebanyak 1.697 suara. Sedangkan caleg dari kalangan popular seperti Maylafaiza dari PAN hanya mendapatkan 160. Begitupun rekanan politiknya yang juga mantan presenter ANTV Yasmin Mumtaz hanya mendapatkan 349 suara. Artis Mardiana Bugis (Nana Mardiana) dari PPRN juga hanya mendapatkan suara 405 dan Mantan presenter RCTI Adolf Posumah dari PDP hanya meraih 67 suara. Mantan Wali Kota Tangerang Deddy Syafei caleg PDIP yang mendapatkan suara 507, jauh lebih rendah daripada Sutradara Ginting yang belum lama ini meninggal dunia, yang mendapatkan 1.692 suara.

Pengarah Pokja Tabulasi Penghitungan Suara KPU Kota Tangerang Dadang Hermawan ketika dikonfirmasi belum bisa memutuskan perolehan kursi terkait perolehan suara caleg tersebut. “Untuk DPR RI bukan wewenang KPU Kota Tangerang untuk menentukan kursinya, melainkan KPU Pusat,” pungkasnya (rangga)

Tangerangnews.com, 16 April 2009