Kamis, 02 April 2009

Demokrat berjaya di Banten


Hingga tadi malam pukul 23.00 WIB, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) masih menghitung perolehan suara masing-masing parpol dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Serang- Berdasarkan pantauan Radar Banten kemarin di beberapa TPS menunjukkan bahwa Partai Demokrat tampaknya mengungguli sementara Partai Golkar, PKS, dan PDIP. Kendati demikian, di TPS-TPS tempat menyontreng beberapa kepala daerah di Banten, Demokrat kalah.
Keunggulan partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini memang sudah terasa sejak partai ini melaksanakan kampanye terbuka di Alun-alun Barat Kota Serang. Saat itu, puluhan ribu massa Demokrat tumplek di Alun-alun. Namun perkiraan perolehan suara ini masih menunggu penghitungan resmi dari KPU.
Di TPS 13 Kaligandu, Kota Serang, Partai Demokrat mendulang suara 72 yang diikuti PKS 48, PAN 45, dan PDIP 20. Demokrat juga unggul di TPS 18 Perumahan Ciracas Indah dengan perolehan suara 74, disusul Golkar 12, PKS 11, Gerindra 8 dan PDIP hanya mendapatkan 3 suara. Begitu juga di TPS 21 Penancangan, lagi-lagi Demokrat unggul dengan raihan suara 55, PKS 25, Gerindra 24, dan Golkar 12.
Di TPS 6 Ciwaktu, Serang -lokasi Walikota Serang Bunyamin mencontreng -Demokrat dapat 56 suara, PKS 45, Golkar 40, PDIP 37, dan PAN 21. Sementara di TPS 16 Cipocok Jaya, tempat Gubernur Atut mencontreng, Demokrat berada di urutan kedua dengan perolehan suara 67, di urutan pertama Golkar 100, ketiga PKS 46, PAN 13, dan Gerindra 10.
Tidak hanya di Serang. Partai Demokrat juga unggul di Kabupaten Pandeglang. Di TPS 16 Kelurahan Saruni, Demokrat meraih 79, PPP 75, Golkar 36, PKS 18, Gerindra 12, dan PDIP hanya 6 suara. Sementara di TPS 15 di kelurahan yang sama, Demokrat hanya kalah satu suara dengan PPP. Di TPS ini Demokrat meraih suara 80, PPP 81, Golkar 20, PKS 13, PDIP 10, dan Gerindra 9. Di Rutan Pandeglang yakni di TPS 37, Partai Demokrat juga unggul dengan perolehan suara 10, PPP 8, Partai Golkar 4, PAN 4, dan Partai Gerindra 3.
Di Kota Tangerang, yakni di TPS 1 Kelurahan Pinang, perolehan suara tiga besar meliputi DPR RI Inayah berjumlah 78 suara dari PPP, Ebrown Lubuk 13 suara dari Partai Golkar, dan Dian H 6 suara dari Partai Golkar.
Di TPS 07 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Demokrat meraih 51 suara. Di TPS ini yang unggul adalah Partai Golkar dengan suara 64, PKPB 19, PPP 15, dan Gerindra 8.
Perolehan suara Demokrat di Pemilu 2009 ini naik tajam bila dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, Demokrat berada di posisi keempat yang kalah jauh dengan Golkar (posisi pertama), PDIP (posisi kedua), dan PKS (posisi ketiga).
Sementara untuk calon anggota DPD, anak Gubernur Ratu Atut Chosiyah Andika Hazrumy mengungguli calon lainnya. Andika hampir unggul di semua TPS. Selain Andika, posisi yang masuk dua besar adalah Taufikurahman Ruki. Sementara posisi ketiga dan keempat belum aman karena masing-masing calon masih berpeluang untuk mengejarnya. (alt/esl/tnt/cr-1/mg-02/mg-01)

Walikota Tangsel Shaleh MT



January 25, 2009
Shaleh MT Resmi Menjadi Penjabat Walikota Tangsel
SERANG–Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten HM Shaleh MT resmi dilantik menjadi Penjabat Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) di Aula Setda Provinsi Banten oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, Sabtu kemarin (24/1).
Shaleh MT terpilih dari dua calon lainnya, yakni Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Hery Harianto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Benyamin Davni.

Shaleh dilantik berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.36-883 tahun 2009 yang ditandatangani pada 23 Januari lalu. Surat itu menyebutkan masa jabatan Penjabat Walikota Tangsel yakni satu tahun.
Dalam sambutannya, Mendagri berharap Shaleh dapat melaksanakan tugas dengan didasarkan pada program yang cermat yang berorientasi hasil, efektif, efisien, dan akuntabel. Ia juga meminta Shaleh untuk mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah, memfasilitasi pembentukan DPRD, serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang digelar 2010 mendatang.

Selain pelantikan, kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu juga diisi dengan peresmian Kota Tangsel oleh Mendagri yang didampingi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan ditandai pembukaan selubung peta dan penandatanganan prasasati Kota Tangsel.
Pembentukkan Kota Tangsel berdasarkan UU nomor 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangsel di Provinsi Banten yang disahkan DPR RI pada 26 November tahun lalu di Jakarta. Kota dengan luas 147,19 Km2 itu terdiri dari tujuh kecamatan, yakni Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu.
Dalam kesempatan tersebut Mendagri menjelaskan, pembentukan Kota Tangsel bertujuan untuk mempersingkat rentang kendali birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan acceptabilitas masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan di Provinsi Banten khususnya di Kota Tangsel. “Kota Tangsel itu berpotensi dalam perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata,” terangnya.

Gubernur Ratu Atut Chosiyah berharap Shaleh dapat menjalankan tugas dengan selurus-lurusnya dan memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Shaleh, kepada wartawan seusai pelantikan mengatakan, ia akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang sudah jelas. Untuk pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), ia akan berkoordinasi dengan kabupaten induk, yakni Kabupaten Tangerang. “Untuk personil akan lebih banyak dari Pemkab Tangerang dibandingkan dari Pemprov, karena Pemprov juga sangat membutuhkan personil,” ujarnya.
Ditambahkan, apabila ada tekanan dari kabupaten induk, maka ia akan meminta bantuan kepada Gubernur dan Mendagri. “Anggaran dan semuanya telah diatur, kami hanya mengikuti peraturan yang berlaku,” tegas Shaleh kepada Radar Banten.

Sementara itu seusai pelantikan Mendagri mengungkapkan bahwa terpilihnya Shaleh sebagai Penjabat Walikota Tangsel dikarenakan pangkat, jabatan, dan golongannya lebih tinggi dibandingkan calon lainnya. “Selain itu, Shaleh juga memiliki wawasan yang lebih dibanding yang lain,” ungkapnya kepada wartawan usai acara peresmian pembentukan Kota Tangsel dan pelantikan Penjabat Walikota Tangsel.
Di bagian lain, Ketua Presidium Pembentukan Tangsel Jarka Sinoer menyayangkan ketidakhadiran Bupati Tangerang Ismet Iskandar. “Padahal undangan telah dikirimkan, bahkan sudah saya telepon,” ungkapnya.
Dalam acara itu hadir Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Bupati Pandeglang Ahmad Dimyati Natakusumah, Anggota KPU Pusat Endang Sulastri, Anggota Bawaslu Bambang Eka, sejumlah pejabat eselon I Depdagri, sejumlah pejabat Pemprov Banten, dan tokoh masyarakat.(mg-inna)




Posted by S-Simple at 11:58 AM
Labels: politik

DISDIK ADAKAN FORUM SKPD



Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan kemarin, Rabu, 18-03-2009 dapat dikatakan cukup mendapat perhatian peserta. Dari 250 peserta yang di undang 95% diantaranya dapat hadir.

Pada penyelenggaraan kali ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengundang 250 orang yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi B), Unsur Bappeda, Camat/Delegasi Kecamatan, LSM pemerhati pendidikan se-Kabupaten Tangerang.

Inti dari penyelenggaraan Forum SKPD adalah Paparan oleh Kepala Dinas Pendidikan TA. 2009. Setelah Paparan, Kadinas membuka diskusi atau dialog dengan seluruh peserta dan di sambut oleh peserta dengan berbagai pertanyaan dan pendapat serta tanggapan berdasarkan potensi, permasalahan dan kondisi yang ada menurut cara pandang peserta. Lebih spesifik, kemudian dibuat beberapa kelompok dari setiap perwakilan SKPD yang datang guna membahas khusus suatu permasalah tertentu.*** Cecep data

Kamis, 26 Maret 2009

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berhasil meraih ISO, yang dinilai sebagai sekolah bertaraf internasional


PAMULANG - Sebanyak lima sekolah di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berhasil meraih ISO, yang dinilai sebagai sekolah bertaraf internasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang menyatakan, kelima sekolah itu terdiri tiga sekolah tingkat SLTP dan dua lainnya setingkat SLTA.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Ahmad Suwandhi mengatakan, pihaknya memiliki program penjaminan mutu pendidikan sekolah dan pelayanan sekolah dengan bersertifikat internasional. Ia mengatakan, lima sekolah yang telah mendapatkan ISO sebagai sekolah bertaraf internasional adalah SMAN 1 Pamulang, SMAN 1 Cisauk, SMPN 1 Pamulang, SMPN 2 Cisauk, dan SMPN 1 Cisauk. “Di sini sudah terdapat lima sekolah yang meraih ISO,” ungkap Suwandhi ketika dihubungi telepon gengamnya, Senin (23/2).

Suwandhi tak menyebut kriteria apa saja agar sekolah itu bisa meraih ISO. Kata dia, yang berkompeten memberi keterangan mengenai hal itu adalah pihak sekolah. “Ada baiknya tanya ke sekolah bersangkutan saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Pamulang Rita Juwita menuturkan, SMPN 1 Pamulang berhasil meraih ISO 9001:2008 dari tim SAI Global Indonesia. Adapun standar penilaian ISO itu meliputi kejelasan struktural, seperti fungsi, kewajiban, dan tugas kepala sekolah dan tenaga pendidik. Selain itu, penilaian lainnya termasuk mengenai manajerial, manajemen pelayanan, serta kelengkapan fasilitas sekolah.

“Kita juga berupaya melakukan peningkatan sarana sekolah, peningkatan SDM dan proses pembelajaran,” jelasnya. Rita mengatakan, sekolah ini sebelumnya merupakan salah satu SMP rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang ditetapkan dengan surat keputusan direktur pembinaan SMP Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor: 543/C3/KEP 2007, tertanggal 14 Maret 2007. (ang)

Sumber: www.radarbanten.com

Gubernur Banten Atut Chosiah

ARTIKEL


KETIKA MUSIM LELANG = PROYEK TIBA

Oleh : Budi Usman,Ketua Presedium Bakor Tangerang Utara.


Apa pun modusnya, pembocoran anggaran proyek tidak akan sangat sulit jika tidak dilakukan secara berjemaah. Kalau bermain sendiri, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Alih-alih mendapatkan untung, Anda malah bisa dijebak dan dijerat hukum. Biar aman dan untung, harus berkolusi dengan pejabat di departemen/dinas via pemimpin proyek hingga ke para kasir di kantor kas agar tagihan dana proyek lancar. Belakangan ini jasa oknum anggota Wakil Rakyat pun diperlukan agar sebuah proyek dapat disetujui dalam APBN dan APBD.
Asas profesionalisme tidak laku dalam modus itu. Yang terpenting, ada hubungan ayah-anak atau bentuk kekerabatan lainnya, hubungan karena dari partai politik yang sama atau karena si pengusaha donatur partai, anggota kelompok atau kedekatan pengusaha dengan pejabat tinggi negara. Dengan pendekatan inilah si Badu bisa menjadi ketua panitia pengadaan, si Udin menjadi pemimpin proyek, dan si Poltak menjadi pemasok barang atau jasa yang dibutuhkan departemen. Semua yang masuk jaringan hubungan atau kedekatan itu harus mendapatkan bagiannya. Dari petinggi dinas atau SKPD hingga para kasir.
Menurut Bambang Soesatyo Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Contoh kasus yang paling nyata tentang praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah adalah kerapuhan aspal jalan-jalan raya di Jakarta serta praktek pelanggaran tata ruang yang gila-gilaan dalam beberapa tahun terakhir ini. Curah hujan yang rendah sekalipun dengan cepat menimbulkan genangan air pada hampir semua ruas jalan, yang kemudian menyebabkan jalan dengan cepat berlubang.
Dalam dua contoh kasus ini, bisa dilihat bagaimana para birokrat negara atau pemerintah daerah tutup mata (kolutif) terhadap praktek menurunkan spesifikasi barang dan mutu pekerjaan yang dilakukan para kontraktor maupun konsultan proyek. Modus korupsi seperti ini sudah meluas. Maksudnya, dipraktekkan di hampir semua departemen atau lembaga negara dan pada semua pemerintahan daerah.
Menyedihkan karena kebocoran akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu masih berlangsung hingga kini. Pada 2000-an sekarang, nilai riil kebocoran APBN dan APBD per tahun anggaran bisa mencapai kisaran Rp 60-70 triliun. Jumlah ini ekuivalen 20 persen anggaran pengadaan barang dan jasa per tahun. Maka tidak aneh jika sekitar 80 persen dari 20 ribu pengaduan tindak pidana korupsi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut pelanggaran terhadap Keputusean Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah.

Dari hasil kajian ICW pada 2005-2008, terungkap bahwa mekanisme pelaksanaan proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan langsung dianggap oleh pejabat tinggi bukan merupakan pelanggaran yang serius. Padahal hal itu dilarang secara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah mengingat nilai proyek di atas Rp 50 juta harus melalui mekanisme pelelangan (tender). Dari temuan ICW, terdapat 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan, yang modusnya menggunakan penunjukan langsung.

Selain indikasi korupsi yang terjadi dengan melakukan penunjukan langsung, modus korupsi lainnya yang kerap terjadi pada proses pengadaan adalah praktek markup (48 kasus), pemerasan (50 kasus), penyimpangan kontrak (1 kasus), dan proyek fiktif (8 kasus). Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan menunjukkan masih buruknya sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktek korupsi di sektor tersebut.

Dengan kata lain, mekanisme kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi yang sarat dengan perburuan rente masih menjadi penyakit serius yang menghambat pemerintah yang bersih. Hal ini mengingat ancaman nyata dalam korupsi pengadaan adalah buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan sehingga tidak dapat melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien. Demikian halnya dengan pemborosan anggaran yang terjadi karena penyusunan anggaran proyek yang digelembungkan. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Fenomena tersebut tidak hanya dapat dilihat pada modus korupsi yang terjadi, tapi juga dapat diketahui dari pemetaan sektor-sektor yang selama ini rawan terjadinya korupsi. Dari data media massa yang dikumpulkan selama 2005, diketahui bahwa korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi (66 kasus). Diikuti kemudian oleh sektor anggaran Dewan (58 kasus) dan infrastruktur (22 kasus). Yang terakhir ini bisa dikatakan memiliki keterkaitan dengan isu korupsi dalam pengadaan barang/jasa mengingat sebagian belanja pemerintah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti dirilis oleh Adnan Topan Husodo, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch ( Koran Tempo, 18 Juli 2006) Korupsi politik adalah sebagaimana disebutkan di atas, inti dari korupsi pengadaan barang dan jasa adalah penyuapan. Penyuapan dapat dideskripsikan sebagai mekanisme saling menukar sumber daya kekuasaan dan uang. Penjelasan lebih jauhnya, sumber daya kekuasaan mewujud dalam kewenangan, otoritas, informasi, jumlah, dan besarnya proyek yang menjadi domain pejabat, sedangkan kekuasaan uang ada pada diri pelaku usaha/pebisnis/pengusaha.

Karena itu, memandang korupsi pengadaan barang/jasa tidak serta-merta hanya dianggap sebagai gejala penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur birokrasi belaka, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari memperoleh sumber daya politik dan sumber daya ekonomi. Dengan kata lain, korupsi pengadaan bukan saja bicara soal korupsi birokrasi, melainkan bersinggungan erat dengan korupsi politik. Pertautan keduanya sungguh jelas.

Wahai PNS Jagalah Netralitas dlm PEMILU




Oleh : Budi Usman,Aktifis Pantura dan mantan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang


Posisi pegawai negeri sipil (PNS) yang strategis selalu menjadi incaran partai politik. Sehingga, sejak era reformasi PNS dilarang terlibat dan melibatkan diri sebagai anggota maupun pengurus parpol demi menjaga netralitas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Benarkah pembatasan itu efektif….. ?
Upaya-upaya tidak terpuji dalam menggiring Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan suaranya kepada Caleg dan Parpol tertentu semakin kental terasa. Apa pun motif, dalih atau alasannya, tindakan Bupati atau siapa saja, dalam mempengaruhi netralitas PNS pada pemilu, tidak dibenarkan. Sebab, netralitas PNS merupakan perintah hukum, yang harus ditaati PNS itu sendiri.
Politisasi Birokrasi
Netralitas PNS dalam pemilu legeslatif, secara tegas dinyatakan
• "Partai politik peserta pemilu dan / atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye, dan juru kampanye dalam pemilu".
• "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama waktu kampanye".
• "Yang dimaksud dengan pejabat negara dalam undang-undang ini, meliputi presiden, wakil presiden, menteri/kepala lembaga pemerintahan nondepartemen, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
Aneh bin ajaib, bahkan sangat disayangkan, sekaligus amat memalukan, mengapa sedemikian ketatnya rambu hukum untuk menjaga netralitas PNS dalam pemilu legeslatif, tidak juga mampu meniadakan aksi pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, termasuk kepala desa atau sebutan lain, yang bersifat politisasi birokrasi.
Aksi politik tidak terpuji yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (birokrasi negara) itu, bisa merusak netralitas PNS dalam pemilu legeslatif. Mengapa? Karena kultur birokrasi negara kita, sarat ciri feodalisme, paternalisme dan primordialisme.
Ketiga ciri tersebut, tampak terutama dalam watak pribadi rata-rata bawahan yang bersifat sub-ordinasi bawahan terhadap atasan. Pegawai bawahan, takut melakukan perlawanan terhadap tindakan atau perintah atasan, walau jelas-jelas bawahan menyadari tindakan atau perintah atasan mereka merupakan pelanggaran hukum.
Selain itu, kendati PNS sadar mandat hukum mereka, adalah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi, tetapi ketika atasan, khususnya yang mempunyai kewenangan memberi sanksi administratif kepada bawahan, maka upaya Bupati menggiring PNS untuk memilih tanda gambar (caleg/parpol) tertentu, membuat penggunaan hak politik PNS di bilik suara tidak sesuai tuntutan hati nuraninya, tetapi sesuai perintah atasan.
Tim Sukses
Seharusnya, hak politik PNS yang memang hanya di bilik suara itu, dijunjung tinggi seluruh pejabat negara, struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, maupun kepala desa (sebutan lain), sesuai perintah undang-undang. Sebab, berbeda dengan anggota TNI dan Polri, yang -sesuai perintah hukum- tidak menggunakan hak suara, PNS (masih) berhak menggunakan hak politik warga negara, di bilik suara.
Selain di bilik suara, PNS tidak boleh melibatkan diri secara langsung atau tak langsung, sengaja atau tak sengaja, dalam seluruh bentuk keberpihakan PNS kepada peserta pemilu.
Konsisten dengannya, setiap PNS tidak dibenarkan oleh hukum untuk menjadi tim sukses atau tim kampanye yang mana pun. PNS pun dilarang ikut dalam kampanye pemilu, baik pemilu legesIatif maupun pemilihan presiden.
PNS juga tidak diizinkan mempengaruhi warga masyarakat untuk memilih, atau tidak memilih parpol atau perorangan peserta pemilu legislatif, sebagaimana tidak juga diperkenankan menonjolkan kelebihan caleg tertentu, sembari menjelek-jelekkan pasangan calon lainnya.
Kejahatan Politik
Sikap netral PNS dalam Pemilu mendatang, merupakan prasyarat mutlak berlangsungnya pemilihan umum yang bersifat luber dan jurdil. Sebab, kalau ada PNS yang bersikap tidak netral, apalagi sampai terang-terangan berpihak kepada Caleg tertentu, maka penggunaan fasilitas negara di bawah kendali kekuasaannya, dapat terarah (secara prioritas) bagi pemenangan caleg atau parpol tertentu.