TANGERANGUTARARAYA.BLOGSPOT.COM

zoom

2009-07-24T20:28:00.000-07:00

Persaudaraan merupakan sebuah nilai universal yang senantiasa dicita-citakan oleh segenap umat manusia. Persaudaraan yang terjalin dengan tulus ikhlas akan menumbuhkan rasa saling menyayangi dan saling memiliki. Dari situlah kemudian muncul kepedulian dan kerjasama yang kemudian melahirkan persatuan kokoh nan kuat.
Maka tidaklah salah apabila setiap agama mengajarkan mengenai pentingnya arti persaudaraan diantara sesama manusia. Keharmonisan dunia hanya akan tercapai apabila satu sama lain diantara masyarakat warga dunia, tanpa memandang agama, suku, ras, bangsa dan negara dapat senantiasa bergandengan erat dalam sebuah persaudaraan sejati

(PAD) Pemerintah Kabupaten Tangerang dari segala sektor perizinan tahun 2010 diprediksikan menyusut menjadi Rp 27 milyar.

2009-07-24T20:12:00.000-07:00

Pemekaran Kota Tangerang Selatan berdampak cukup besar terhadap pemerintahan induknya yakni Kabupaten Tangerang. Dampak itu setidaknya
pada sektor keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tangerang dari segala sektor perizinan tahun 2010 diprediksikan menyusut
menjadi Rp 27 milyar.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemkab M Hidayat mengungkapkan, setelah Tangsel terbentuk, prediksi pendapatan sektor
perizinan yang tidak bisa lagi diurus Pemkab atau hilang, mencapai 50persen dari jumlah pendapatan per tahun.
Pendapatan dari sektor perizinan pada tahun 2008 mencapai Rp 48 miliar. Sementara pada tahun 2009, ditarget sebesar Rp 49 miliar. Dan pada tahun
2010 hanya Rp 22 miliar, sisanya sebesar Rp 27 miliar berada dikantong Kota Tangsel," ungkap Hidayat.

Diakui Hidayat, turunnya PAD Pemkab pada 2010, karena sekitar 70 persen pendapatan sektor perizinan berasal dari bidang properti atau perumahan
yang sebagian besar berada di wilayah Kota Tangsel. "Masyarakat Tangsel sadar hukum, ketika akan membangun rumah mereka pasti membayar pajak.
Sementara sektor hiburan dan industri sangat kecil," jelas Hidayat.

Kini, Pemkab membidik sektor industri Tangerang Utara untuk menaikan PAD-nya. Pemkab juga menggenjot pembangunan di sebelah utara Tangerang.
Pergudangan dan industri skala kecil menjadi patokannya. Kosambi,Teluknaga, Sepatan, dan Sepatan Timur memiliki potensi untuk berkembang,
seperti di Kota Tangsel. "Banyak investor yang akan melakukan pembangunan
dan bekerja sama dengan pemerintah daerah," ucap Hidayat. (serpongkita/poy

nostalgia...

2009-07-12T13:08:00.000-07:00

IBu gubernur banten sidak ke tps kp melayu barat teluknaga tangerang

2009-07-08T03:41:00.000-07:00

Bu gubernur sidak ke tps kp melayu barat telukn aga tangerang

2009-07-08T03:10:00.000-07:00

AIRIN DISEBUT-SEBUT CALON WALIKOTA TANGSEL

2009-06-28T03:28:00.000-07:00

CIPUTAT-Meski pemilihan walikota baru digelar tahun 2010 mendatang, namun sejumlah tokoh mulai menebar simpati melalui berbagai spanduk atau baliho. Mereka yang mulai menebar simpati ini memang sejak awal disebut bakal maju dalam Pilkada mendatang.

Nama-nama seperti Yayat Sudrajat, Ayi Ruhiyat (Asisten Daerah II Kota Tangsel), Nanang Komara (Setda Kota Tangsel), Arif Wahyudi (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang), Airin Rachmi Diany (Mantan Calon Wakil Bupati Tangerang), Media Warman (Anggota DPRD Banten) dan sejumlah nama lainnya adalah sebagian di antara sekian banyak nama yang disebut-sebut menjadi calon kandidat bursa walikota Tangsel.

Dari pantauan di sejumlah ruas jalan Kota Tangsel, poster, spanduk bahkan baliho milik sebagian nama-nama tersebut sudah marak terpasang. Rata-rata bunyi kalimat dalam baliho itu berisi dukungan, ajakan dan kenginan Kota Tangsel menjadi kota yang lebih mandiri. Misalnya spanduk milik Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang berbunyi ‘Mari Bangun Kota Tangsel Menjadi Kota Madiri,’ yang terpasang di persimpangan jalan kawasan BSD, Pamulang dan Ciputat.

Lain Lagi dengan Yayat Sudarajat yang juga seorang pejabat di lingkungan Pemkab Tangerang. Dalam spanduknya, Yayat menyatakan ‘Kota Baru, Harapan Baru oleh Pembaharu, Kota Tangsel Milik Kita’. Bahkan selain melalui spanduk, Yayat telah mendeklarasikan niatnya maju sebagai kandidat walikota Tangsel beberapa waktu lalu di Bogor, Jawa Barat.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Adi Prayitno mengatakan, gairah politik akan semakin tinggi pada daerah pemekaran. Pasalnya, di sebuah daerah ‘tidak bertuan’ ini persaingan antarkandidat semakin terbuka. “Kota baru tidak memiliki incumbent, makanya semua orang yang merasa mampu maju menjadi kandidat akan mengambil langkah jauh-jauh hari,” kata Koordinator Lingkar Madani (LIMA) Banten ini, Selasa (2/6).

Masih kata dia, sebenarnya terlalu dini bagi sejumlah nama yang telah mencul ke permukaan untuk menyodorkan kemampuannya menjadi walikota definitif. “Sah-sah saja memang. Namun, alangkah lebih baik jika biarkan dulu pejabat yang ada menyelesaikan seluruh kewajibannya melengkapi susunan pemerintahan kota ini. Kita lihat DPRD-nya saja belum ada,” ujarnya.

Sedikit mengulas, setiap kota baru pasti menyertakan aura politik yang tidak kecil. Sebab, data yang dimilikinya, sebuah pemekaran tidak lepas dari kepentingan politik sejumlah elit. “Prediksi awal akan sangat banyak elit-elit politik Kota Tangsel yang akan muncul untuk memenuhi kursi-kursi kandidat walikota Tangsel,” pungkasnya. (cr-3)

sehat gratis ??

2009-06-23T00:26:00.000-07:00

Tak ada yang meragukan lagi bahwa kesehatan bukanlah barang murah yang dapat di beli dan nikmati oleh seluruh rakyat di negeri ini. Kita sudah muak mendengar berita di media tanah air yang menyiarkan: seorang ibu nekat kabur dari rumah sakit setelah melahirkan karena tak memiliki biaya; seorang pria nekat menjadi pencopet karena terpaksa tak punya uang untuk membiayai istrinya yang dioperasi; tak mampu obati tumor anak, seorang ibu terpaksa menjadi pengemis di jalan untuk mengumpulkan uang, dan lain sebagainya.

Bagi rakyat kecil, di saat sehat harus berhadapan dengan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok; pendidikan; sewa rumah; dan bayar listrik. Kemudian dikala tidak sehat, alias sakit, harus berhadapan dengan harga obat yang mahal, ongkos rumah sakit yang juga tidak sedikit, dan bisa-bisa malah jadi korban mal praktik dokter karena orang miskin biasanya ditangani secara sembarangan. Sembuh tidak sembuh jika orang miskin jatuh sakit yang tersisa hanyalah kebangkrutan. Urusan penyakit dan penanganannya sudah seperti lingkaran setan bagi kaum miskin.

Kemiskinan menjadikan mereka begitu dekat dengan sumber penyakit. Namun dewasa ini penyakit tidak melulu karena perilaku hidup yang jorok. Ledakan industri makanan misalnya, ikut menceburkan masyarakat ke dalam kubangan penyakit berbahaya. Politik Kesehatan ala Pemerintahan SBY-Kalla -- Pada saat pemilu, Presiden selalu bergembar- gembor akan memperbaiki pelayanan kesehatan bagi rakyat, rakyat akan mendapat kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Kini janji tersebut tinggal janji. Betapa tidak, setiap minggu kami masih saja menerima pengaduan dari warga miskin yang menjadi anggota agar dibantu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Pemerintah selalu berkelit dengan keterbatasan anggaran ketika didesak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena dana cekak pula pemerintah belum berhasil membuat pintar rakyat sehingga mereka bisa menghindari penyakit dan rumah sakit. Tapi kita tidak percaya begitu saja, coba anda banyangkan andai Pemerintah SBY-Kalla mau menggunakan cicilan hutang luar negeri, hasil keuntungan industri pertambangan dan harta koruptor untuk membiayai pembangunan dalam bidang kesehatan, berapa juta rakyat yang dapat di selamatkan dari aneka macam bahaya penyakit dan kekurangan gizi ?

Puskesmas yang semestinya bisa menyehatkan banyak rakyat, penampilannya belum berperan secara optimal. Selama ini fungsi puskesmas baru sebatas pusat pelayanan kesehatan, dan belum berfungsi sebagai pusat pendidikkan dan pelatihan bagi penduduk setempat dalam mengenal cara hidup sehat. Tak heran, ketika wabah penyakit menjalar, pemerintah seringkali gagal untuk bergerak lebih cepat mengantisipasinya. Dari pengamatan lapangan, kami masih menemui berbagai hambatan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan tingkat RT-RW- Kelurahan (tidak mau memberikan surat keterangan tidak mampu), dan banyak dari mereka yang belum mengetahui kebijakan pemerintah tentang layanan kesehatan gratis bagi rumah tangga miskin. Dan masih juga ada pegawai kesehatan seperti pegawai Puskesmas, jajaran Rumah Sakit, jajaran Dinas Kesehatan, yang dengan sadar sering mempersulit rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Misalnya, rakyat miskin yang mau mendapatkan layanan gratis di RS harus memiliki prosedur yang lengkap (memiliki GAKIN/ ASKESKIN (sekarang Jamkesmas) / SKTM. Padahal mereka tak memiliki kartu tersebut karena tak dicatat sebagai rakyat miskin oleh BPS atau oleh pejabat pemerintahan ditingkat lokal), dan terkadang ada di antara mereka yang melakukan pungutan liar terhadap rakyat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.

RANO KARNO

2009-06-17T22:17:00.000-07:00

Artis terjun ke politik, pantes gak sih? Kalo menurut gw ya wajar-wajar aja. Artis juga warga negara biasa yang punya hak memilih dan dipilih. Di dunia perpolitikan, kita bahkan bisa liat beberapa artis yang “bisa bicara” dan bukan sekedar “penyumbang suara” bagi partai. Bahkan di luar negeri, Amerika tercatat memiliki beberapa Presiden dan Gubernur dengan latar belakang artis dan ternyata mempunyai kinerja yang bisa dibilang bagus.

Setiawan Djodi, Sophan Sopian, Marissa Haque, Rieke Diah Pitaloka, Sys NS, dan beberapa artis lain merupakan contoh artis Indonesia yang sukses berkarir di parpol dan punya kemampuan untuk bicara. Keberhasilan Rano Karno jadi wakil bupati Tangerang dan Dede Yusuf jadi wakil gubernur Jawa Barat juga merupakan bukti bahwa artis mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin.

Beberapa hari yang lalu, waktu gw memuji pencalonan Dede Yusuf di Pilkada Jawa Barat. Gw berpendapat bahwa negara ini butuh kaum muda sebagai pemimpin. Tapi muda yang kayak gimana? Sebagai pemimpin sebuah kota, usia Saiful yang baru sekitar 28 tahun bagi gw bukan muda, tapi terlalu muda. Mungkin lebih baik kalo Saiful dicalonkan 10-15 tahun lagi supaya dia udah bener-bener mateng. 28 mah hanya setaun lebih tua dari gw atuh… liat gw? Masih ABG kan? hahahaha……

Pandangan politik. Setiawan Djodi, Marissa Haque, Rieke Diah Pitaloka, Sys NS, Rano Karno, dan Dede Yusuf selama ini dikenal orang sebagai artis yang punya pandangan politik sendiri, terlepas dari pro-kontranya. Jadi, ketika mereka dicalonkan, orang udah bisa menilai kira2 gimana sih karakter artis itu, kemampuannya memimpin, dll. Gak blank kayak orang ngeliat Saiful Jamil. Bahkan, kalo artis senior kayak Deddy Mizwar dan Iwan Fals mau terjun ke politik, gw yakin banyak parpol bakal rebutan narik mereka karena kedua artis itu selama ini udah terkenal tentang pandangannya dan sifat kritisnya dalam bernegara.

Pendidikan. Oke, gak semua artis yang terjun ke politik punya titel mentereng kayak Marissa Haque. Tapi, meskipun pendidikan sangat dibutuhkan, toh orang bisa menilai gimana kualitas pemikiran seseorang dari penampilan luarnya. Agus Marto pernah bilang “Gak perlu seorang dokter untuk jadi kepala rumah sakit”. Dalam hal ini gw sepakat, tapi ada perkecualian. Kepala rumah sakit memang gak perlu seorang dokter. Tapi mungkin gak rumah sakit dikepalai ama kuli bangunan? Enggak kan? Tetep ada batasannya. Sama dengan artis yang terjun ke politik. Mungkin kebanyakan artis gak sempet kuliah tinggi-tinggi, tapi dari cara si artis itu ngomong, tingkah lakunya, gayanya, dll kita bisa menilai apakah dia berpendidikan atau enggak.

PERSITA TERDEGRADASI.....

2009-06-17T09:27:00.000-07:00

TANGERANG—Pil pahit setidaknya harus ditelan Persita. Bagaimana tidak, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu harus menelan kegetiran selama berlaga di Liga Super Indoenesia (LSI) musim ini. Bahkan kini, Tim Ungu-Ungu terancam tersingkir dari kompetisi paling bergengsi di tanah air itu.

Atas prestasi yang belum maksimal itu, Persita kemungkinan harus turun satu peringkat ke Liga Divisi Utama pada musim kompetisi tahun depan. Laga akhir melawan Persik di Stadion Brawijaya Rabu (10/6), menguatkan ancaman Persita harus terjun ke Divisi Utama.

Terdegradasi dari LSI, menjadi pilihan sulit, bukan saja bagi pemain namun tentunya juga bagi manajemen Persita. Kabarnya, manajemen Persita pun sudah bersiap untuk melepas sejumlah pemainnya.

"Sampai saat ini belum ada kepastian (melepas pemain), tapi kemungkinan besar akan banyak," kata Sekretaris Persita, Ali Subhan saat usai Persita dikandaskan Persik 1-3 di Stadion Brawijaya Rabu (10/6) lalu.

Namun ia mengaku belum memastikan siapa saja pemain yang akan dipertahankan untuk kompetisi musim depan. "Yang jelas akan ada seleksi dan degradasi," ujarnya seraya memperkirakan melihat kondisi saat ini, akan banyak pemain yang kemungkinan memilih pindah.

Dari informasi yang berkembang, pemain muda yang memilih pindah dari Persita diantaranya disebut-sebut Yusuf Sutan Mudo, Arwin, Yulian Hontong, Sunar Sulaiman, Supriyadi dan juga penjaga gawang Bayu Cahyo Wibowo.

Kemungkinan itu diakui Pelatih Persita Zainal Abidin. Bahkan Zaenal sendiri juga mengaku belum pasti apakah kembali dikontrak atau tidak oleh Persita. "Kalau saya nurut saja," ungkap Zainal.

Sementara General Manajer Persita, Eka Wibayu menyatakan, sah-sah saja semua prediksi miring terkait prestasi tak memuaskan yang ditorehkan Persita pada musim ini. Eka menyatakan belum yakin Persita turun peringkat ke divisi utama sebelum mendengar langsung dari induk olahraga sepakbola.

“Kita rencananya akan ke BLI (Badan Liga Indonesia) hari Rabu nanti, mau cari informasi lanjutan,”katanya kemarin (11/6).

Mengenai seleksi pemain atau bahkan melepas pemainnya, kata Eka, Manajemen Persita terlebih dahulu akan membahas hasil LSI. Setelah hasilnya diketahui, manajemen akan menentukan. “Soal seleksi atau melepas pemain itu dinamika yang biasa terjadi setelah kompetisi selesai. Kan kita punya pemain binaan U-21, yang punya prestasi bisa kita usulkan masuk ke skuad Persita senior,”tandas Sekretaris Gapensi Kabupaten Tangerang ini.(det/fit)

PASTIKAN SEKOLAHMU BEBAS PUNGUTAN Gerakan Antikorupsi agar Sekolah Gratis

2009-06-12T11:05:00.000-07:00

PASTIKAN SEKOLAHMU BEBAS PUNGUTAN
Gerakan Antikorupsi agar Sekolah Gratis

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan didirikan negara Indonesia adalah mencerdaskan seluruh rakyat. Cara yang digunakan untuk mencapainya dengan memanfaatkan institusi pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi. Melalui institusi tersebut negara diberi kewajiban untuk membuka akses bagi semua anggota masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan bermutu.

Secara lebih tegas hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 30 amandemen keempat UUD 1945. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian agar benar-benar menjamin kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, negara diharuskan menyediakan anggaran untuk sektor pendidikan. Jumlahnya tidak boleh kurang 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal yang sama ditegaskan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi. Karenanya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun

Kedua aturan tersebut dengan jelas menerangkan bahwa mutu dan bebas biaya dalam pelayanan pendidikan menjadi satu bagian. Artinya, selain harus membiayai seluruh kegiatan operasional pendidikan, pemerintah pun bertanggungjawab dalam peningkatan mutu guru, ketersediaan buku ajar, serta peralatan dan perlengkapan belajar mengajar.

Namun, dari hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2003 hingga 2008, di beberapa daerah, antara lain; Jakarta, Tangerang, Garut, Lombok, Makasar, Padang, Banjarmasin, Sumba, Bau-Bau, dan Padang, kenaikan anggaran pendidikan justru diikuti kenaikan biaya yang ditanggung oleh orang tua murid untuk penyelenggaraan sekolah.

Pada tingkat SDN, orang tua murid pada beberapa daerah tersebut dalam satu tahun mengaku mengeluarkan total biaya sebesar Rp. 4,7 juta Sebanyak Rp 1.5 juta untuk biaya yang langsung dikeluarkan bagi sekolah, seperti membayar iuran komite, pembelian buku pelajaran, pendaftaran ulang atau membayar kegiatan ekstrakurikuler. Sisanya Rp 3,2 juta, untuk membiayai kegiatan pendidikan yang tidak secara langsung diberikan kepada sekolah. Contohnya, transportasi ke sekolah, membeli tas, serta seragam.

Biaya pendidikan yang mahal dengan sendirinya menghambat warga, terutama kelompok miskin untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Tingkat partisipasi pendidikan akan menurun, sedangkan angka putus sekolah makin bertambah. Targetan menyelesaikan program wajib belajar pada tahun 2008 dipastikan tidak tercapai.

Pada sisi lain, walaupun orang tua telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan yang mereka terima masih buruk. Tergambar dari berbagai indikator penunjang layanan seperti bangunan sekolah, peralatan dan perlengkapan mengajar, serta pengajarnya berada dalam keadaan yang buruk. Ratusan ribu bangunan sekolah dalam kondisi tidak layak pakai, bahkan banyak diantaranya yang roboh. Begitupun peralatan dan perkengkapan belajar mengajar yang masih kurang. Pada sisi pengajar, selain kurang dan tidak merata, secara kualitas mayoritas guru dinilai masih bermutu rendah.

Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Pada tingkat sekolah dasar (SD) sebagai contoh, dari total guru SD sebanyak 1.234.927, sekitar 609.217 atau 49,3 persen tidak layak mengajar. Begitupun kondisi ruang belajar , dari total 865.258 ruang SD, 47,9 persen rusak, 23,3 persen diantaranya dalam kondisi rusak berat.

Telah terjadi anomali dalam pendidikan nasional. Secara logika, tambahan anggaran semestinya mampu menekan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid dan mendorong perbaikan layanan pendidikan. Dalam kenyataan, walau anggaran yang disediakan negara terus bertambah, tapi dana yang dikeluarkan orang tua makin meningkat, tapi di sisi lain, pelayanan justru bertambah buruk.

Oleh karena itu, Indonesia Corruption Watch sebagai lembaga yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, mendorong partisipasi aktif warga untuk melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi, salah satunya praktek korupsi di sekolah. Saat ini ICW bekerja sama dengan Yappika, sebuah lembaga nirlaba yang mempunyai perhatian khusus kepada kebijakan pelayanan yang adil dan berkualitas, seperti pelayanan pendidikan, dan Dompet Dhuafa, lembaga nirlaba yang khidmad dalam pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, mencanangkan Program “Pastikan Sekolahmu Bebas Pungutan”

MENYOAL KINERJA GUBERNUR BANTEN..

2009-06-11T17:19:00.000-07:00

BAGAIMANA MENURUT ANDA KINERJA Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, SE ???

(lahir di Ciomas, Serang, Banten, 16 Mei 1962; umur 47 tahun) adalah Gubernur Banten saat ini. Ia adalah Gubernur Wanita Indonesia pertama. Pada 4 Januari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim radiogram tentang keputusan presiden (keppres) penetapan gubernur melalui Departemen Urusan Dalam Negeri. Radiogram No 121.36/04/SJ tertanggal 4 Januari 2007 ditandatangani Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurjaman.

Radiogram berisi permintaan kepada Ketua DPRD Banten agar mengadendakan dan menetapkan jadwal rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.Bersama wakil gubernur terpilih Mohammad Masduki, ia dilantik pada 11 Januari 2007 dalam Sidang Paripurna Istimewa di Cipocok Jaya, Serang. Pelantikannya dipimpin oleh Ketua DPRD Ady Surya Dharma.

Pelantikan yang dilakukan oleh Menteri Urusan Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf dihadiri sekitar 2700 undangan. Selain Gubernur Jakarta Sutiyoso, hadir juga Ketua DPR-RI Agung Laksono dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad serta bupati/walikota se-Provinsi Banten dan sejumlah tokoh nasional lain.
Sidang paripurna mendapat pengamanan sedikitnya 2500 anggota kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, serta petugas Dinas Perhubungan di sekitar Gedung DPRD dan sepanjang jalan menuju lokasi pelantikan.

Sebelumnya, Ratu Atut terpilih sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan Djoko Munandar pada 11 Januari 2002. Ketika Djoko Munandar dicopot dari jabatannya karena terkait kasus korupsi, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Banten. Ia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai gubernur sebuah Provinsi di Indonesia.

Dalam penjalankan amanah APBD, Gubernur Banten selaku pimpinan dari Pemerintah Provinsi Banten haruslah senantiasa berorientasi pada pembangunan Banten yang keseluruhan, utuh, dan sempurna atau tidak parsial. Setelah tersusun program kegiatan, terdapat beberapa indikator untuk menilai keberhasilan kinerja.Melansir pernyataan Yayat suhartono ,

pertama adalah indikator hasil (output) yang sangat berkaitan dengan penggunaan dana. Apakah dana yang terkumpul untuk melaksanakan program habis terpakai dengan baik. Dalam menentukan indikator kinerja pada LKPJ 2008, Gubernur sangat dominan sekali penggunakan indikator ini, bahkan terkesan hanya menjadikan indikator output sebagai satu-satunya indikator. Gubernur secara detail melaporkan penggunaan dana belanja APBD ke dalam kelompok-kelompok belanja, seperti belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil, dan belanja tidak tersangka. Jika hanya menilai kinerja Gubernur dari indikator output semata, maka sangat mudah sekali mendapatkan kategori “sangat baik” dalam pencapaian target, karena hanya bertumpu pada angka-angka matematis saja.

Kedua adalah indikator pendapatan (outcome) yang memunculkan timbal balik antara program pembangunan dan pendapatan. Apakah program pembangunan yang dilakukan menghasilkan timbal baik pendapatan bagi kas daerah. Acap kali, Gubernur melupakan indikator ini dalam penyusunan LKPJ 2008. Penggunaan dana belanja APBD hanya berorientasi pada penghabisan anggaran belanja (output) tanpa memperhatikan timbal balik pendapatan bagi kas daerah yang bisa diperoleh dari proyek-proyek pembanguanan strategis.

Ketiga, indikator manfaat (benefit) yang berujung pada kemanfaatan dan kemaslahatan pembangunan bagi rakyat berdasarkan skala prioritas. Apakah program pembangunan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan benar-benar bermanfaat serta dirasakan oleh rakyat. Selama ini program pembangunan sering sekali meninggalkan indikator ini sebagai penentu hasil kinerja. Selama ini dana belanja dihabiskan untuk mengejar target output semata dan pembangunan terkesan hanya memenuhi kebutuhan sekelompok kecil di masyarakat Banten. Jika kita mau jujur, kinerja Gubernur dapat dikatakan sangat baik, manakala pendidikan murah, kesehatan, infrasturuktur, transportasi, perekonomian kerakyatan dapat terealisir dengan nyata di depan mata, bukan di atas kertas. Jika kita nilai dari indikator manfaat, bisa jadi kinerja Gubernur akan jauh dari sempurna. Apakah mungkin capaian pembangunan dikatakan sangat baik, jika pendidikan dan kesehatan masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar rakyat Banten, infrastruktur transportasi masih jauh dari standar, dan perekonomian masih terkesan dimonopoli kelompok tertentu.

Keempat, indikator dampak atau pengaruh (impact). Apakah program pembangunan yang dijalankan pemerintah berpengaruh terhadap rakyat secara luas. Apakah peningkatan kualitas aparat publik berpengaruh pada peningkatan pelayanan publik. Apakah program penegakkan supermasi hukum membuat jera para koruptor dan menceraikan persekongkolan hina pengusaha-penguasa-pengadilan. Apakah prioritas peningkatan infrastruktur berpengaruh dengan meningkatnya laju perekonomian kerakyatan. Apakah program pemasyarakatan IPTEK berujung pada masyarakat Banten yang cerdas. Apakah program pelayanan kesehatan dapat menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat Banten secara keseluruhan. Indikator pengaruh hampir tidak ditemukan sebagai salah satu penentu capaian keberhasilan kinerja Gubernur.

Kembali membaca Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten, berarti menemukan ketimpangan dan ketidakadilan di sana. Gubernur hanya menilai capaiannya dari indikator output saja. Kinerja Gubernur 2007-2009 hanya dinilai melalui pendekatan positivis dan matematis di mana angka sangat berjaya di atas segala-galanya. Seharusnya Gubernur membuka mata, hati, dan telinga dalam menilai kinerja pembangunannya. Gunakan indikator yang lebih adil dan jujur supaya nampak kebenaran itu dengan nyata. Sesuaikan indikator normatif yang digunakan oleh pemerintah dengan indikator masyarakat? Jika indikator ini berbeda, lantas untuk siapa pemerintah membangun?***

Orang miskin yang sakit jangan lagi ditambah susah

2009-06-05T17:48:00.000-07:00

Orang miskin yang sakit jangan lagi ditambah susah
Sakit..adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan..namun jika dia datang tidak memilih apakah kita lagi punya 'duit' untuk berobat atau tidak..yang jelas saat itu juga harus segera diobati.

Sementara faktanya..saat ini banyak warga kita, khususnya di Tangerang..masuk kategori 'miskin' atau 'SADIKIN' Sakit Sedikit jatuh Miskin. Sedangkan masyarakat yang hidupnya apa adanya karena miskin,juga sangat rentan dengan segala macam penyakit.

Dimana peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini?

Ada paling tidak 8 hal yang harus dilakukan :

1. Harus Ada kemauan kuat dari pemerintah dan wakil rakyat untuk PEDULI kepada yang miskin
2. Buatlah DATABASE orang yang miskin dengan "kriteria yang jelas" dan harus secara berkala di update
3. Identifikasi semua elemen yang bisa diSINERGIkan,misalnya: RS pemerintah,RS swasta, Lembaga zakat, Dinas Pajak, Bupati /Walikota/Kepala daerah dan DPRD
4. Perbesar porsi ANGGARAN untuk membantu yang miskin, efisiensi anggaran dan bebaskan dari calo proyek dan korupsi di birokrasi maupun legislatif
5. Perbesar kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga yang credible
6. Buat kebijakan pada seluruh RS Swasta untuk menyediakan porsi tertentu untuk membantu yang miskin
7. Mudahkan prosedur untuk melayani mereka, dan semua harus menjaga komitmennya
8. Buat konversi pajak pada RS swasta untuk menangani yang miskin

Sakit bukan kemauan kita dan mereka..maka bantulah mereka mudahkanlah ..semoga keberkahan akan menyelimuti kehidupan kita...

contoh definisi 'miskin'
Menurut statistik Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, terdapat 17 kriteria warga miskin, yakni
1.luas lantai rumah <8 meter persegi.
2.jenis lantai rumah dari tanah,
3.dinding rumah terbuat dari kayu atau papan berkualitas rendah,
4.jamban atau MCK tidak ada.
Kemudian,
5.sumber air minum bukan air bersih,
6.penerangan yang digunakan bukan listrik,
7.bahan bakar yang digunakan minyak tanah, kayu, dan arang.
Lalu,
8.frekuensi makan dalam sehari kurang dari tiga kali,
9.kemampuan membeli daging atau ayam tidak ada,
10.pendidikan kepala keluarga belum pernah sekolah atau minimal SD,
11.kemampuan berobat ke Puskesmas atau klinik tidak ada,
12.pekerjaan sebagai petani, nelayan, perkebunan dan buruh.
Selain itu,
13.kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap anggota keluarga tidak ada, dan
14. kepemilikan aset atau barang berharga minimal Rp 500 ribu,
15. penghasilan maksimal Rp 125 ribu per bulan per jiwa untuk kriteria sangat miskin.
16.Penghasilan maksimal Rp 150 ribu per bulan per jiwa untuk kriteria miskin.
Kemudian,
17.penghasilan maksimal Rp 175 ribu per bulan per jiwa untuk kriteria hampir miskin.

pertanyaannya sudah tepatkah kriteria tsb?

SBY

2009-06-03T23:11:00.001-07:00

Majalah TIME telah memilih 100 Tokoh Berpengaruh Dunia Tahun 2009 (TIME 100). Dari ke-100 Tokoh dibagi menjadi 5 kategori, yaitu : Leaders & Revolutionaries, Builders & Titans, Artist & Entertainers, Heroes & Icon, dan Scientists & Thinkers. Hebatnya Presiden kita, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) masuk dalam daftar tersebut. Bagaimana tanggapan SBY atas masuknya dalam 100 Tokoh Dunia 2009 ?

“Oh sudah keluar ya, Alhamdulillah. Pak SBY tentu merasa sangat bangga masuk dalam TIME 100,” kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng. Read the rest of this

Tags: Hillary Clinton, Edward Kennedy, Gordon Brown, Christine Lagarde, Thomas Dart, Avigdor Lieberman, Joaquín Guzmán, Nouri al-Maliki, Susilo Bambang Yudhoyono, Boris Johnson, Norah al-Faiz, Elizabeth Warren, Paul Kagame, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Wang Qishan, Xi Jinping, David McKiernan, Ashfaq Kayani, Barack Obama, The Twitter Guys, T. Boone Pickens, Ted Turner, Tessa Ross, Carlos Slim, Brad Pitt, Meredith Whitney, Suze Orman, Lauren Zalaznick, Timothy Geithner, Nandan Nilekani, Stella McCartney, Jamie Dimon, Sheila Bair, moot, Alexander Medvedev, Alan Mulally, Robin Chase, Jack Ma, Bernie Madoff, Rush Limbaugh, M.I.A., Sam and Dan Houser, Kate Winslet, Werner Herzog, William Kentridge, Penélope Cruz, Lang Lang, John Legend, Elizabeth Diller and Ricardo Scofidio, Gustavo Dudamel, Jeff Kinney, Tavis Smiley, The View, Zac Efron, Tina Fey, Tom Hanks, Jay Leno, A.R. Rahman, Judith Jamison, Michelle Obama, Chesley B. Sullenberger, Richard Phillips, Seth Berkley, Michael Eavis, Leonard Abess, Hadizatou Mani, Rick Warren, Van Jones, Somaly Mam, Rafael Nadal, Suraya Pakzad, Jeff Bezos, Tiger Woods, George Clooney, Brady Gustafson, Sister Mary Scullion, Oprah Winfrey, Sarah Palin, Manny Pacquiao, Nouriel Roubini, Amory Lovins, Jon Favreau, Dambisa Moyo, Dan Barber, Yoichiro Nambu, Roland Fryer, Martin Lindstrom, Barbara Hogan, David Sheff, Steven Chu, Paul Krugman, Connie Hedegaard, Daniel Nocera, Stephan Schuster and Webb Miller, Nicholas Christakis, Doug Melton, Paul Ekman, Shai Agassi, Nate Silver, 100 Tokoh Berpengaruh Dunia 2009, TIME 100

Suami Gubernur Banten Raih Suara Terbanyak

2009-05-31T21:17:00.000-07:00

Suami Gubernur Banten Raih Suara Terbanyak

Serang, CyberNews. H Hikmat Tomet, suami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan mulus melaju ke Senayan setelah meraih suara terbanyak pada Pemliu) 9 April 2009 dari daerah pemilihan (Dapil) II Banten Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.

Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Hikmat Tomet calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golongan Karya (Golkar) meraih 70.259 suara, disusul Zulkieflimansyah dari PKS dengan 30.000 suara, Tb Iman Ariyadi (Golkar) 17.739 suara.

Sedangkan Partai Demokrat Adiyaman Amir Saputra meraih 14.732 suara dan Ahmad Rifa'i Saputra sebanyak 13.904 suara.

Sementara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Andika Hazrumy anak Gubernur Banten Atut Chosiyah juga unggul meraih 114.614 suara, disusul Abdi Sumaithi (01) 26.444 suara, Abdurachman (02) 22.656 suara, Mumun Malihah 16.206 suara, dan Matin Syarkowi 15.979 suara.

Ketua KPU Kabupaten Serang, HA Lutfi Nuriman, Senin, mengatakan, rekapitulasi ini baru menyelesaikan penghitungan suara di 18 kecamatan dan sisanya 10 kecamatan hingga kini belum selesai.

Dalam penghitungan sementara Partai Golkar di Kabupaten Serang unggul dengan meraih 58.979 suara, Demokrat 46.070 suara, PDI Perjuangan 32.283 suara, PKS 32.955 suara, PPP 21.417 suara, Hanura 21.906 suara, PAN 17.228 suara, dan Gerindra 13.923 suara.

(Ant /CN08)

Gubernur Banten serius....

2009-05-31T08:48:00.000-07:00

SEPUTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA

2009-05-30T05:10:00.001-07:00

SEPUTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA

oleh : Budi Usman, aktifis Pantura tinggal di Teluknaga Kab Tangerang

Bahasa yang lebih tegas adalah pengelola pengadaan tidak perlu khawatir berhubungan dengan penegak hukum selama tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Acuan suatu tindakan disebut tindak pidana korupsi adalah UU No.31/1999 yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan, Keppres 80/2003, perlu dikaitkan dengan UU No.31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi.

Pemahaman yang luas mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan adalah adanya tindakan melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dengan demikian, kesalahan dalam proses pengadaan (hal ini jamak) tidak selalu dapat dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Pengadaan yang dimulai dengan satu keinginan atau niatan untuk semata-mata untuk mencapai tujuan pengadaan (tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain) pasti terhindar dari tuduhan korupsi. Tetap perlu dicatat bahwa niat seperti itu masih tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pengadaan. Dalam sistem pengadaan yang dibangun selama ini, keinginan untuk melakukan korupsi dapat ditengarai dengan tingkat transparansi yang terjadi dari suatu proses pengadaan.

Aspek transparansi dalam proses pengadan yang diatur dalam Keppres 80/2003 meliputi antara lain kewajiban mengumumkan pelelangan yang dibarengi dengan memberi waktu yang cukup bagi peserta lelang untuk mempersiapkan penawarannya.
Keppres 80/2003 sudah mengatur bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengadaan dan melihat hasilnya. Hasil pengadaan bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan. PPK wajib memberikan informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada masyarakat yang memerlukan penjelasan. Dengan adanya UU No.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), proses dan hasil pengadaan tidak termasuk dalam ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan tidak mengumumkan proses pengadaan secara terbuka di surat kabar yang ditetapkan berdasarkan Keppres 80/2003 adalah perbuatan melawan hukum. Selama ini banyak keluhan dari panitia pengadan bahwa seringkali anggaran untuk mengumumkan pelelangan di surat kabar tidak disediakan. Pada kasus ini dapat disebut telah terjadi tindakan melawan hukum karena Pengguna Anggaran wajib menyediakan biaya pengumuman. Bahkan ada kasus, suatu instansi secara sengaja tidak menganggarkan biaya pengumuman untuk tidak memberi kesempatan pelelangan secara terbuka.

Pada tahap pelaksanaan kontrak, yang termasuk korupsi adalah perbuatan curang (misalnya mengurangi kualitas) pada waktu melaksanakan pekerjaan, atau perbuatan curang pada waktu menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika selama ini ada kesan bahwa pelaku usaha tidak dapat dituntut secara hukum karena melakukan korupsi maka dengan ketentuan ini pelaku usaha juga dapat dituntut. Seringkali tindakan ini juga melibatkan unsur pengelola pengadaan, khususnya penerima barang atau pekerjaan.

Pengertian tindak pidana korupsi dalam pengadaan juga dapat terjadi bila terdapat perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tentunya secara melawan hukum dengan memaksa penyedia memberi sesuatu atau membayar sesuatu, misalnya komisi atau fee. Pada prinsipnya, semua komisi atau potongan yang terjadi dari suatu transaksi menjadi hak negara
Tak bisa dipungkiri bahwa proses pengadaan barang/jasa merupakan sumber kebocoran utama APBD. Ada beberapa penyebab mengapa persoalan korupsi timbul secara masif, seperti:

a. Aturan main yang kaku, tapi tidak konsisten. Pemda wajib melaksanakan dua aturan yang berbeda: Keppres 80/2003 dan Permendagri 13/2006. Ada perbedaan diantara keduanya, misalnya tidak adanya istilah uang muka kerja dan pembayaran termin dalam Permendagri 13/2006 karena pembayaran kepada pihak ketiga (yakni terbitnya SP2D-LS) baru boleh dilakukan apabila pekerjaan telas selesai dilaksanakan (sudah terjadi serah terima barang/pekerjaan/jasa).

b. Dalam kondisi mendesak, Keppres 80/2003 harus ditabrak. Misalnya ketika suatu aset sangat dibutuhkan, sementara jika melalui proses pengadaan normal membutuhkan waktu lebih dari 30 hari. Dalam hal ini masyarakat tidak mau tahu ada mekanisme macam-macam untuk Pemda bisa menyediakan kebutuhan mereka…

c. Ada kesan aturan dari Pusat dibuat multitafsir, tidak konsisten, atau banyak celah dan kelemahan, agar pihak-pihak tertentu memperoleh keuntungan. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh instansi vertikal yang berada di daerah yang memiliki anggaran minim untuk meningkatkan kesejahteraan mereka…

d. Dalam politik ekonomi dikenal istilah uang pelicin (grease money) yang ternyata memperoleh pembenaran dari para birokrat. Uang pelicin sering tidak dikategorikan sebagai korupsi “besar” atau berefek jangka panjang, sehingga selalu dibiarkan. Seolah-olah inilah cara untuk “meningkatkan kesejahteraan pegawai rendah”. Akibatnya, selalu dicari celah untuk melakukan PL, misalnya dengan cara memecah-mecah nilai proyek pengadaan sehingga tidak ahrus melalui lelang…

e. Daerah sendiri belum banyak yang memiliki keberanian untuk mendisain regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Mengapa tidak dicoba membuat Perda tentang pengadaan barang/jasa? Pemerintah sendiri tidak pernah menjelaskan secara tegas apakah kebijakan seperti ini bisa dibuat oleh daerah atau tidak. Selama ini yang ahli dan berkompeten untuk menjelaskan, melatih, menguji (dan meluluskan), dan membuat regulasi hanyalah BAPPENAS. BAPPENAS sebagai lembaga negara yang mengurusi perencanaan diberikan wewenang juga untuk MELAKSANAKAN segala aspek terkait pengadaan barang/jasa.

f. Efek dari persoalan-persoalan di atas adalah: aparatur di daerah menghindar dari penunjukan sebagai panitia lelang, bahkan untuk jadi PPTK pada kegiatan pengadaan yang dipihak-ketigakan. Kenapa? Karena kuatir menjadi ATM Berjalan aparat dari instansi vertikal… Ini sangat menyedihkan! Pembangunan fasilitas dan penyediaan pelayanan publik menjadi sangat terganggu…

Uten Sutendy Pengamat Sosial Politik, Direktur Media Komunika dan Forum for Information and Regional Development Studies (FIRDES) mengatakan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi di sejumlah instansi birokrasi pemerintah, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, anggota dewan, dan sejumlah pejabat penting di kejaksaan. Hingga saat ini sudah lebih dari 27 pejabat walikota, bupati, dan gubernur di tanah air yang masuk dalam perangkap KPK karena terlibat dalam kasus korupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara mencapai ratusan milyar rupiah.

Ketika pemerintahan reformasi berkuasa, mulai ada angin perubahan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pemerintah era reformasi mengeluarkan sejumlah aturan untuk mengeleminir kecenderungan tindakan korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Upaya strategik yang dilakukan diantaranya ialah membuat dan mengeluarkan aturan bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui Kepres No. 80.

Dalam Kepres tersebut diatur, tiap pengeluaran uang Negara dari APBD atau APBN yang nilainya di atas 50 juta harus dilakukan melalui mekanisme tender secara terbuka, yaitu diumumkan di surat kabar lokal dan nasional yang sudah ditentukan. Pola ini dilakukan untuk memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada rekanan yang ingin ikut serta dalam kegiatan tender, sehingga secara tidak langsung dapat menutup celah pintu masuk bagi para oknum pejabat untuk berkolaborasi atau berkoalisi dengan kroni atau kolega terdekat dalam melakukan tindakan korupsi terhadap dana APBD atau APBN.

Di dalam Kepres dijelaskan peserta tender yang nilai penawarannya paling rendah atau dokumennya paling lengkap adalah yang berhak dinyatakan sebagai pemenang. Sebaliknya, dokumen perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Kepres atau nilai penawarannya tinggi, sekalipun perusahaan tersebut milik seorang pengusaha yang menjadi kroni atau kolega terdekat, mitra atau rekan lama si oknum pejabat, maka perusahaan tersebut tidak berhak menjadi pemenang atau mendapatkan pekerjaan.

Menurut Uten Sutendy , belakangan muncul lagi beberapa modus baru yang dibangun oleh para oknum pejabat—diantaranya bekerjasama dengan anggota dewan-- agar mereka bisa lolos dan aman dari perangkap Kepres, atau luput dari ciuman aparat KPK, kepolisian dan kejaksaan. Modus yang dikeluarkan polanya bermacam-macam.

Pertama, oknum pejabat berkoalisi dengan berbagai oknum asosiasi kontraktor dan konsultan dalam menentukan syarat-syarat tambahan dalam kegiatan tender selain yang diatur dalam Kepres No. 80. Misalnya, tiap peserta tender harus mencantumkan kartu atau surat keanggotaan salah satu asosiasi pengusaha, kontraktor atau konsultan. Dengan begitu, hanya kontraktor atau pengusaha yang masuk menjadi anggota asosiasi atau organisasi tersebut yang boleh ikut dalam tender terbuka. Padahal dalam Kepres No. 80 yang menjadi dasar pijakan hukum yang lebih kuat, hal tersebut tidak menjadi persyaratan.

Kedua, membangun kolaborasi antara oknum pejabat dengan anggota dewan dalam menetapkan judul proyek di dalam daftar isian proyek (DIP) atau mengesahkan pengeluaran uang Negara melalui persetujuan anggota dewan secara kolektif. Dengan begitu, oknum pejabat merasa mendapat legitimasi dan perlindungan politik ketika melakukan korupsi dari nilai proyek yang dikerjakan. Inilah yang terjadi dalam kasus korupsi Al Amin Nasution. Atau kasus korupsi “berjamaah” yang dilakukan pejabat Kabupaten Pandegelang dengan Anggota DPRD dimana Bupati dan anggota dewan sama-sama menyepakati peminjaman dana sebesar 200 milyar ke Bank Jabar yang kemudian dipertanyakan keabsahannya.

Ketiga, membuat komitmen di muka dengan menentukan nilai cash-back. Sebelum salah satu peserta tender dimenangkan, si pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan panitia pengadaan barang dan jasa membuat kesepakatan dengan calon pemenang tender tentang seberapa besar cash-back yang akan diberikan ke instansi. Kisarannya rata-rata di angka 20-30 persen per proyek. Kadang tidak melihat besar kecilnya nilai proyek yang ditenderkan. Agar calon yang dijagokan bisa lolos dari seleksi tender, panitia pengadaan barang mencari-cari kesalahan pesaing, mulai dari kesalahan administrasi, teknis, aritmatika tulisan dll.

Keempat, dengan menggunakan pola “pinjam bendera”. Mekanisme tender secara formal tetap dilakukan, tetapi perusahaan-perusahaan yang ikut dalam proses tender sebelumnya sudah dikondisikan bahwa perusahaan mereka sifatnya hanya dipinjam dengan fee dua–tiga persen bagi perusahaan pendamping dan lima persen bagi perusahaan yang dimenangkan. Kemudian yang mengerjakan kegiatan proyek adalah “orang-orang dalam” pemerintahan sendiri. Sehingga tidak aneh jika ada seorang kontraktor yang memiliki banyak perusahaan mendapat keuntungan melimpah tiap tahun tanpa bekerja apa-apa, cukup meminjamkan perusahaannya kepada oknum pejabat di sebuah pemerintah daerah (Pemda).

Kelima, di instansi tertentu di sebuah departemen atau lembaga Negara, tindakan korupsi dilakukan melalui mekanisme program ”sumbangan” atau “bantuan” untuk kegiatan berupa pembangunan fisik sarana pendidikan, pelatihan, atau bentuk bantuan pembukaan lapangan usaha baru. Pola ini memungkinkan pengeluaran dana pemerintah di instansi tersebut terbebas dari kewajiban untuk ditenderkan secara terbuka sebagaimana diatur Kepres. Pihak rekanan cukup hanya menyerahkan sebuah dokumen yayasan atau lembaga non-profit dengan persyaratan cukup sederhana: Akte yayasan atau lembaga, NPWP, keterangan domisili, dan nomor rekening. Itupun seringkali hanya dipinjam benderanya saja. Yang melaksanakan kegiatan penyaluran sumbangan dalam berbagai bentuknya biasanya para oknum pejabat di lingkungan instansi pemerintah sendiri.

Keenam, penyerahan uang dalam bentuk cash. Mengingat kemampuan KPK saat ini dianggap makin canggih dalam mengendus praktek korupsi, maka tindakan korupsi yang dilakukan oknum pejabat saat ini pun makin canggih dan hati-hati jangan sampai tercium pejabat KPK, pers atau lembaga pemantau lainnya. Dalam menerima dana hasil negoisasi dan akal-akalan dengan rekanan, para pelaku tidak mau menerima dana dalam bentuk cek, atau transfer malalui rekening pribadi. Melainkan harus dalam bentuk cash langsung, seberapa besar pun uang hasil korupsi tersebut. Seperti yang dipraktekan oleh Urip dari Kejaksaan Agung RI dan Artalyta dalam kasus BLBI.

Nilai uang dari APBN dan APBD dari tahun ke tahun terus naik dan membengkak jumlahnya, tetapi angka kemiskinan relatif belum berkurang, pembangunan infrastruktur jalan tiap tahun tambal sulam karena kualitas pembangunan jalan yang sangat buruk. Tarif angkutan, tol, listrk, PDAM, telepon terus naik, sementara pelayanan publik yang diberikan pemerintah secara umum belum atau masih jauh dari kata memuaskan. Jauh panggang dari pada api***

Gedung SMAN 1 Teluknaga

2009-05-29T08:59:00.000-07:00

Jalan Raya Balaraja-Kresek di Blokir

2009-05-22T09:42:00.000-07:00

Jalan Raya Balaraja-Kresek di Blokir

BALARAJA - Puluhan warga desa Merak RT 05/03 Kecamatan Sukamulya, terpaksa melakukan pemblokiran jalan Balaraja-Kresek, kemarin.

Setelah pemerintah tidak ada upaya melakukan perbaikan jalan yang kondisinya sudah rusak parah lima bulan lalu.
Aksi protes warga ini dilakukan dengan cara memagar jalan sepanjang delapan meter dan di tengah-tengahnya ditanami dua pohong pisang. Tidak hanya itu, wargapun menancapkan beberapa triplek yang diberikan tulisan ‘Kolam belut boga Ismet’ dan ‘Sumur Ismet’. Sambil memegang pancing, bahkan warga menganggap jika kubangan tersebut bukan jalan raya, tapi kolam pemancingan milik Ismet Iskandar.
Dalam aksinya, warga menuntut segera dilakukan perbaikan secara permanen, jika tidak secara permanen maka jalan itu tidak akan bertahan lama, karena jalan itu selalu dilewati oleh kendaraan besar yang menuju proyek PLTU tiga Banten (Kemiri).
Mereka juga mengeluhkan lambannya pemerintah. Yang tidak segera melakukan perbaikan jalan, dan hanya melakukan dengan cara menanbal dengan tanah beberapa bulan yang lalu, itupun hanya asal-asalan.
Akibatnya jika musim kemarau, debu akan terasa mengganggu warga.
Ungkapan kekesalan warga salah satunya dilontarkan oleh Taslim, warga desa Merak RT 05/03 Kecamatan Sukamulya, menurutnya. Ia merasa terganggu karena rumahnya berada persis di depan jalan raya. Selain debu, jalan rusak ini selalu tergenang air bila hujan turun. Bahkan setiap hari menyebabkan kemacetan sampai puluhan kilometer. Beberapa hari lalu terdapat kejadian dua truk terguling dijalan yang berlubang.

“Saya dan warga yang lain merasa terganggu dengan konsidi jalan seperti ini, padahal Bapak Bupati berjanji saat kampanye yang lalu akan memperbaiki jalan Balaraja-Kresek. Tapi janjinya palsu,” terang Taslim, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Kamis (21/5).
Sementara itu Bripka Wahyu, anggota Polsek Metro Balaraja, begitu kecewa dengan kondisi jalan rusak parah. Menurutnya, akibat jalan rusak angka kecelakaanmeningkat tajam. Meski ia belum bisa memastikan berapa angka pastinya, yang jelas ada peningkatan. (cr-1)

welcome

2009-05-21T01:50:00.000-07:00

Turut berduka cita.....DPRD kabupaten Tangerang tidak hasilkan satu-pun perda inisiatif

2009-05-20T16:59:00.000-07:00

prihatin pada kinerja dprd kabupaten tangerang 2004-2009
Tak Satu Pun Perda Inisiatif Dihasilkan ????

Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Tangerang priode 2009-2014 ,pada jumat 15 mei 2009 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang berdasarkan perolehan suara pada pemilu legislatif yang baru lalu. Hampir seperempat terdiri dari wajah-wajah lama alias incumbent. Berarti sebagian besar adalah sosok wakil rakyat yang baru. Dengan komposisi itu, mestinya harapan untuk perubahan dan perbaikan kinerja sangat tinggi. Hal itu juga terkait dengan penilaian atas kinerja dewan pada periode sebelumnya yang dinilai mengecewakan. Bahkan citra negatif masih melekat, yakni mereka kurang memikirkan nasib rakyat.
KPU Kabupaten Tangerang menetapakn alokasi jumlah kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tangerang,Jumat (15/5).

Berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Tangerang yang di hadiri para saksi Parpol tingkat Kabupaten Tangerang bahwa :

Dapil I.

* Partai Hanura (Drg. Suharni)
* PKS ( Wishnu Yudhamukti)
* Golkar (Intan Nurul Hi.& Mad Romli)
* PPP ( Nazil Fikri)
* PDIP ( Hadi Hartono)
* PBR ( R. Dahyat Tunggara)
* Demokrat(Dedi Sutardi & Susilo H)

Dapil II.

* Partai Hanura (P. Karno)
* Gerindra ( Hendra )
* PKS ( H. Syarifullah)
* Golkar ( Sumardi)
* PPP ( H. Ahmad Kurtubi Su'ud)
* PDIP ( Hj. Ella Sutiawati )
* Demokrat( Sulaiman Haikal & M. Nawa S)

Dapil III.

* Partai Hanura ( H. Dames Taufik )
* PKS ( Sapri)
* PKB ( Muhamad Sururi )
* Golkar ( H. A Jaini )
* PPP ( Tb Entus Satibi )
* DIPP ( Barhum HS & vD.Sukma Wijaya )
* Demokrat ( Napsin )

Dapil IV.

* Partai Hanura ( H. Supajri, SH )
* Gerindra ( H. Gunawan Hastoro )
* PKS ( Sutoni )
* PAN ( Drs. Marlan Akip )
* Golkar ( Bahrudin )
* PDIP ( Muhlis )
* Demokrat( Amran A.& M. Eko Riadi)

Dapil V.

* Partai Hanura ( H. Moh. Saleh Asnawi )
* Gerindra ( Zaid Elhabib )
* PKS ( Arif Wahyudi )
* PAN ( Nani Suparni )
* Golkar( H. Abdul Rahim )
* PPP ( Ahmad Ghojali )
* PDIP ( Toha )
* Demokrat( Bambang P & Aditiya )

Dapil VI.

* Partai Hanura ( Amar )
* Gerindra ( Heri Sumantri )
* PKS ( H Ruhamabean )
* PAN ( TB. Rachmatullah )
* Golkar ( Abdul Kohar )
* PDIP ( Iwan Rahayu )
* Demokrat( Rommy A & Hery Sumardi )

Sesuai amanat YANG DIGADANG-GADANGKAN PIMPINAN dprd KABUPATEN Tangerang bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Tangerang masih dirasakan perlunya sarana untuk peningkatan kinerja DPRD dalam memperjuangkan dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat. Sehingga menjadi kebijakan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai lembaga legislatif daerah serta agar dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang seyogianya dapat di ketahui masyarakat secara luas.

Salah satu yang kini banyak disorot adalah fakta tentang tidak adanya perda inisiatif yang dihasilkan. Selama hampir lima tahun mereka hanya membahas dan mengesahkan perda yang diusulkan oleh eksekutif. Itu pun jumlahnya relatif terbatas, alias masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan riil yang ada di masyarakat. Perda inisiatif adalah perda yang benar-benar merupakan prakarsa Dewan setelah melihat kondisi di lapangan serta menangkap permasalahan yang ada. Itulah fungsi terpenting dari lembaga wakil rakyat, yakni menyerap aspirasi dan sekaligus memperjuangkannya melalui pembuatan perda-perda.

Sayang, kelemahan justru nampak di sana. Kalau hanya membahas dan menyempurnakan serta menyetujui perda yang berasal dari eksekutif, tentunya tidak sulit, walaupun itu juga bukan pekerjaan yang tidak ada nilainya karena pastilah tetap besar manfaatnya. Namun perda inisiatif mempunyai nilai lebih, karena merupakan wujud kepekaan dan kepedulian terhadap nasib rakyat atau konstituennya. Masyarakat sering merasa ditinggal atau berjarak dengan wakilnya di lembaga legislatif. Mereka merasa hanya dibutuhkan pada saat pemilu, dan setelah itu dilupakan. Wajar apabila akhirnya banyak caleg lama tak terpilih kembali.

Yang dikedepankan selama ini lebih sebagai kekuasaan. DPRD merasa sebagai bagian dari kekuasan, dan itulah yang menyebabkan mereka justru lebih memikirkan kepentingan diri sendiri ketimbang persoalan yang dihadapi rakyatnya. Tidak sedikit yang hanya sibuk memikirkan anggaran, bahkan mencoba menjadi ”calo” atau terlibat dalam proyek padahal mestinya itu bukan ranah mereka. Kreativitas yang muncul lebih terkait dengan upaya menambah isi kantong dengan berbagai pos pengeluaran serta untuk memperoleh fasilitas yang lebih baik. Terungkap pula banyaknya kasus KKN yang melibatkan anggota Dewan.

Dalam mekanisme demokrasi yang baik, lembaga legislatif mestinya menjadi kekuatan pengimbang. Jadi ada check and balance. Tidak semua masalah bisa dijangkau oleh eksekutif, bahkan bisa jadi memang sengaja belum disentuh. Dalam konteks itulah perda yang dihasilkan murni oleh Dewan sangat diperlukan. Banyak masalah yang dihadapi di bidang pertanian, penanaman modal, dan sebagainya. Selain membutuhkan kepedulian, kemunculan perda inisiatif tak bisa diharapkan apabila kebanyakan wakil rakyat terjebak pada kegiatan rutin dan bersifat administratif seperti kunjungan kerja atau rapat anggaran.

Memang masih ada kendala seperti tiadanya klausul penganggaran untuk perda inisiatif Dewan berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 17/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun kendala-kendala seperti itu belum diungkap selama ini, sehingga kalau dijadikan alasan rasanya kurang tepat. Betapapun yang namanya peraturan bisa dikritisi, dan bisa diubah setiap saat. Harus diakui belum ada pemikiran ke arah sana, itulah yang utama. Untuk itu dibutuhkan kepekaan, sekaligus kapabilitas dalam memahami persoalan. Kita inginkan Dewan yang tidak saja kuat, melainkan juga mumpuni pada periode mendatang.

Selamat Datang Tangerang Utara.......

2009-05-18T22:00:00.000-07:00

JK dan SBY Diprediksi Menembus Putaran Kedua Pilpres Prediksi Lembaga Survei Nasional

2009-05-18T21:53:00.001-07:00

JK dan SBY Diprediksi Menembus Putaran Kedua Pilpres
Prediksi Lembaga Survei Nasional

JAKARTA - Dua bakal capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono diprediksi menembus putaran kedua pada pemilu presiden (pilpres). Dua pasangan itu akan meninggalkan capres-cawapres PDIP-Partai Gerindra Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro).

''Pilpres kali ini sepertinya akan berlangsung dalam dua putaran. Akan sangat berat bagi SBY-Boediono untuk langsung menang di satu putaran. Mereka akan mendapat tantangan serius dari JK-Win,'' kata Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar Bakry dalam diskusi di gedung DPR kemarin (15/5).

Umar mengatakan, JK tak bisa diremehkan. Sebab, JK merupakan antitesis semua kelemahan SBY yang dicitrakan kepadanya. Mulai lamban mengambil sikap, sok jaga image, dan elitis. Itu, lanjut Umar, bisa dilihat pada beberapa kebijakan JK seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan keberhasilan menyelesaikan konflik Aceh dan Poso. ''Yang perlu dilakukan JK-Win adalah mengatakan kepada rakyat bahwa semua kesuksesan itu adalah upaya JK, bukan SBY,'' tuturnya.

Umar yakin apabila JK-Win pro aktif melakukan itu, bukan tidak mungkin massa pendukung SBY akan berpindah ke JK-Win. ''Pemilih Indonesia tidak ada yang fanatik. Semuanya adalah swing voters yang memilih berdasar persepsinya,'' jelasnya.

Apalagi, kata Umar, pemilih dari Indonesia Timur bisa jadi akan solid mendukung JK. Ini tak lepas dari sentimen masyarakat tersebut yang bangga apabila warga mereka tampil di pentas nasional. ''Pemilu 2004 menunjukkan, yang dicoblos masyarakat Indonesia Timur bukan gambar SBY. Sebagian besar mencoblos gambar JK,'' ungkapnya.

Wiranto pun bisa menyumbang suara. Menurut Umar, pada Pilpres 2004, mantan panglima ABRI itu mampu meraup 26 juta suara. ''Hanya selisih tipis dari Megawati yang lolos ke putaran kedua,'' katanya.

Megawati, menurut Umar, tak mudah lolos ke putaran kedua. Sebab, dia sudah menjadi kartu mati. Apa pun yang dia lakukan untuk meningkatkan elektabilitasnya tak akan berhasil. ''Pemerintahan Megawati sudah dirasakan masyarakat. Berat bagi PDIP menaikannya (lagi). Dia bukan tokoh yang benar-benar baru bagi masyarakat,'' terangnya.

Sementara itu, Boni Hargens mengatakan, duet Megawati-Prabowo bisa menjadi kuda hitam bila posisinya dibalik. Prabowo sebagai capres dan Megawati sebagai cawapres. ''Itu akan membuat perhitungannya menjadi lain,'''ujarnya.

SBY, kata Boni, sebenarnya tidak terlalu kuat. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, menurut dia, hanya menang pencitraan. (aga/agm)

MERETAS IMPIAN KABUPATEN TANGERANG UTARA

2009-05-18T21:05:00.000-07:00

MERETAS IMPIAN KABUPATEN TANGERANG UTARA

Setelah berhasil mendorong Kota Tangerang Selatan dan disahkannya UU Daerah Otonomi Baru Kota Tangerang Selatan (Tangsel) oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 29 September lalu, Bupati Tangerang Ismet Iskandar kembali mewacanakan pembentukan dua wilayah baru di Kabupaten Tangerang yaitu Kabupaten Tangerang Utara dan Kabupaten Tangerang Tengah.Pembentukan dua daerah baru itu kita lakukan setelah melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik.

Untuk merealisasikan wacananya tersebut, Bupati Tangerang mengungkapkan, berkas persayaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang menggantikan PP No 129/2000 telah dipenuhi pihaknya. Bahkan berkas persayaratan itu telah diajukan kepada Badan Legislasi DPR RI di Jakarta bersamaan dengan Rapat Paripurna DPR tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru pada tangal 29 November lalu. Di dalam berkas yang diajukan itu, rencananya Kabupaten Tangerang Utara terdiri dari 11 kecamatan, masing-masing Kosambi, Pakuhaji, Sukadiri, Sepatan, Kemiri, Gunung Kaler, Sepatan Timur, Rajeg, Teluknaga, Kronjo, dan Mauk. Sedangkan di Kabupaten Tangerang Tengah terdiri dari enam kecamatan, masing-masing Kelapa Dua, Pagedangan, Cikupa, Panongan, Legok, dan Cisauk.

Jadi nantinya setelah dimekarkan kembali, Kabupaten Tangerang (daerah induk) hanya tersisa yaitu Kecamatan Tigaraksa, Jambe, Solear, Jayanti, Balaraja dan Cisoka.Sementara yang sudah dimekarkan dalam Pemerintahan Kota Tangsel seperti tertuang dalam UU Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tangerang Selatan ialah Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Setu, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara.

Dengan demikian, apabila terealisasi pada suatu saat nantinya, maka Kabupaten Tangerang akan termekarkan menjadi lima daerah kota/kabupaten yaitu Kota Tangerang Selatan (tinggal menunggu pengesahan Presiden RI), Kabupaten Tangerang Utara, Kabupaten Tangerang Tengah dan Kabupaten Tangerang (induk) serta Kota Tangerang (yang teleh dimekarkan sejak tahun 1993).

Semoga cita dan mimpi pembentukan Kabupaten Tangerang Utara Pantura benar terwujud bukan hanya diatas kertas namun benar terjadi....

Wasssalam

MEGA PRO !!

2009-05-17T01:01:00.000-07:00

Mega-Prabowo

2009-05-17T00:27:00.000-07:00

Tujuh Parpol Dukung Megawati-Prabowo

Buzz up!
JAKARTA--MI: Pasangan capres Megawati Soekarnoputri dan cawapres Prabowo Subianto didukung tujuh partai politik di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

Dalam sambutannya saat pendaftaran pasangan Megawati-Prabowo di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (16/5), Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan tujuh parpol yang mendukung yaitu PNI Marhaenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, Partai Merdeka, dan Partai Kedaulatan.

Megawati dan Prabowo didampingi tim sukses tiba di Gedung KPU sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum Pramono menyampaikan sambutan, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menjelaskan dengan singkat tentang proses pendaftaran.

Ketua KPU mengatakan bahwa proses verifikasi dokumen persyaratan administratif dilaksanakan mulai sejak diterimanya dokumen hingga Senin (18/5). Apabila ada kekurangan, maka parpol maupun gabungan parpol diberikan kesempatan untuk melengkapi.

Setelah penyerahan dokumen berisi persyaratan administratif, pasangan Megawati dan Prabowo diberi kesempatan untuk berpidato.

Dalam pidatonya, Megawati berpesan pada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. "Untuk hal-hal yang terjadi pada pemilu legislatif, jangan terulang lagi," katanya.

Sementara itu, bakal cawapres Prabowo dalam pidatonya berpesan agar pendukung PDIP dan Gerindra melaksanakan proses demokrasi dengan sebaik-baiknya.

Selama proses pendaftaran Megawati dan Prabowo, pendukung kedua pasangan tersebut yang berada di ruang pendaftaran selalu meneriakkan yel-yel 'Mega Pro'. Sementara itu, di luar Gedung KPU ratusan pendukung PDIP dan Gerindra berkumpul untuk memberikan dukungan bagi capres dan cawapres pilihan mereka.

Selain mengibar-ngibarkan bendera PDIP dan Gerindra, mereka juga menggelar pertunjukan tari reog yang mengiringi rombongan Megawati-Prabowo keluar dari Gedung KPU. (Ant/OL-01)

PENEGAKAN NILAI ETIKA DALAM SPIP TIDAK TERLEPAS DARI KODE ETIK PNS (PP NO 24. TAHUN 2004)

2009-05-16T18:23:00.000-07:00

Kode Etik PNS terhadap negara:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien dan efektif;
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Kode Etik PNS dalam Satuan Kerja:
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Kode Etik PNS dalam bermasyarakat:
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Kode Etik PNS terhadap diri sendiri:
a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
e. memiliki daya juang yang tinggi;
f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Kode Etik PNS terhadap sesama PNS;
a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Jangan Ada Pungli di Sekolah

2009-05-06T13:27:00.000-07:00

Ismet: Saya
Akan Tindak
Tegas Jika Ada Pungli
TIGARAKSA - Menjelang tahun ajaran baru sekolah, pungutan liar (pungli) kerap mencuat. Dan, pemerintrah daerah tak bosan untuk terus mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan liar dan pungutan yang memberatkan calon siswa.
Bupati Tangerang Ismet Iskandar kembali mengingatkan hal ini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kabupaten Tangerang, di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Senin (4/5).

Peringatan ini selain menjelang tahun ajaran baru, juga terkait akan diselenggarakannya program sekolah gratis di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SMP.
Ismet mengingatkan sekolah di Kabupaten Tangerang untuk tidak mengutip pungutan liar terkait biaya gratis tingkat SMP yanga akan dilaksanakan tahun ini.
“Pemerintah daerah akan memonitor pelaksanaan kebijakan biaya sekolah gratis ini. Saya akan tindak tegas jika ada pihak yang menerapkan biaya yang memberatkan,” ungkap Ismet.

Ismet mengatakan, jika program penggratisan biaya sekolah untuk SMP ini berjalan baik, Pemkab Tangerang akan menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SMA.
Diketahui, peringatan Hardiknas di Kabupaten Tangerang ini diikuti ribuan siswa dan mahasiswa, termasuk para guru yang tergabung dalam PGRI.

Dalam sambutannya, Ismet menyinggung peningkatan mutu pendidikan masih merupakan garapan yang sangat relevan guna menyiapkan SDM yang cerdas sekaligus memiliki daya saing. Dalam menjabarkan rencana strategis Depdiknas tahun 2005-2009, Pemkab Tangerang menetapkan tiga pilar kebijakan, masing-masing pemerataan dan perluasan akses pendidikan, pendidikan mutu, relevan, dan daya saing pendidkan yang dibarengi penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Dalam perintatan Hardiknas ini, dilakukan pemberian penghargaan kepada kalangan yang telah membuktikan loyalitasnya kepada pendidikan, antara lain dua orang yang berdedikasi dalam memajukan dunia pendidikan, yaitu Kamang selaku pengawas pendidikan TK-SD dari Kecamatan Sukamulya dan Djunaedi Kepala SD Kaliasin, Kecamatan Kresek. Dalam peringatan ini juga dilakukan penyerahan tumpeng HUT Ismet Iskandar yang ke-61 dari panitia Hardiknas. Tanggal lahir Ismet bersamaan dengan Hardiknas, yakni 2 Mei. (dai)

PUSPEM TANGSEL DAN DPRD 300 MILYAR

2009-04-30T20:07:00.000-07:00

Pembangunan Kantor Puspem dan DPRD Butuh Dana Rp 300 M Lebih
30 April 2009 , 18:45
• Metro
SERPONG- Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengakui kesulitan dana dalam pembangunan dua kantor pemerintahan sekaligus. Hasil Musrembang siang tadi memastikan proyek pembangunan kantor Puspem dan DPRD Kota Tangsel membutuhkan dana lebih dari Rp 300 Milliar.

"Untuk membangun kantor dewan dan puspem dana hibah dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Tangerang masih kurang. Membangun kedua kantor itu membutuhkan dana lebih dari Rp 300 M," ungkap Sekot Tangsel Nanang Komara kepada wartawan usai mengelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Tangsel bersama puspida setempat di Puspiptek, Serpong.

Karena itu, lanjut Nanang, pada Musrembang tingkat Propinsi pada 5-6 Mei mendatang, Pemkot Tangsel akan mengajukan beberapa hal penting kepada Pemprop Banten diantarannya pengajuan dana pembangunan kantor Puspem berlantai delapan itu, termasuk kantor dewan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kendaraan pribadi para pejabat.

"Saat ini Pemkot Tangsel mengalami keterbatasan dana. Tahun depan, APBD Kota Tangsel harus lebih banyak. Karena, dana hibah, dana bagi hasil, dana pendidikan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Tangerang tidak mencukupi untuk memberdayakan atau membangun kota baru ini," jelas Nanang.

Menurut Nanang, pengajuan APBD Kota Tangsel 2010 bukan karena ingin membangun semata, melainkan pada tahun depan Pemkot Tangsel menargetkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) sekitar Rp 700 Milliar."APBD 2010 sebagai modal kita untuk bisa meraih PAD tahun depan sebesar Rp 700 M, dan itu harus terwujud," ungkap Nanang.

Kepala Bappeda Kota Tangsel Hasdanil mengaku, Pemkot Tangsel dalam rapat Musrembang menargetkan 6 prioritas didalam perencanaan pembangunan, diantaranya pelaksanaan pemerintahan mandiri, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan menangulangi Situ Gintung."Diluar 6 prioritas tersebut, SDM termasuk regulasi perencanaan kita juga," ungkap Hasdanil.(iin)

Suyono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang yang baru

2009-04-28T12:58:00.000-07:00

TANGERANGNEWS-Kajati Banten Dondy K Soedirman melantik Suyono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, menggantikan Agus Sutoto yang dipromosikan menjabat Asisten Pidana Umum (Aspidum) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan, di Pendopo Pemkab Tangerang, Sesala (21/4).Promosi jabatan setelah Jaksa Agung Hendarman Supandji mengeluarkan SK tanggal 27 February 2009. Kajari Tangerang yang dilantik sebelum menjabat Aspidsus Kejati Nusa Tenggara Barat Mataram.

Kajati dalam sambutan nya mengatakan, melalui pergantian jabatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik dari sebelum nya. Selama ini Kejari Tangerang, cukup dikenal karena telah meraih peringkat ke dua se Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana korupsi terbanyak tanpa menilai kwalitas kasus.“ Untuk itu, Kajari yang baru justru lebih tanggap dengan situasi saat ini agar dapat menangkal setiap persoalan internal dan eksternal,” ujarnya.

Hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kajari Tangerang, Ketua PN Tangerang, Harry Swantoro SH, Kapolrestro Kota Tangerang, Kapolrestro Tiga Raksa, Walikota Tangerang, Wahidin Halim, Bupati Tangerang, Ismet Iskandar serta para undangan lain nya.Sementara, acara pisah sambut berlangsung di hotel Imperial Lippo Karawaci Selasa Malam (21/4).(den)

Selamat pagi Tangerang

2009-04-25T16:51:00.000-07:00

BENYAMIN DAVNIE KANDIDAT KUAT SEKDA KABUPATEN TANGERANG

2009-04-25T05:54:00.000-07:00

DAVNIE SEKDA KANDIDAT KUAT KABUPATEN TANGERANG

Kepala Bapeda Pemkab Tangerang Benyamin Davnie digadang-gadang menjadi bakal calon Sekda Kabupaten Tangeran menggantikan Sekda lama Nanang Komara yang hengkang ke Kota Tangerang Selatan

Calon sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Tangerang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Pendopo Gubernur Banten, di Serang.
Uji kelayakan dan kepatutan itu akan langsung dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Jumat (24/4) .

Namun, kabar yang beredar, jumlah itu antara dua dan tiga orang. Tiga nama yang dipastikan mengikuti tes tersebut adalah Hermansyah, yang kini menjabat Plt Sekda Pemkab Tangerang menggantikan Nanang Komara yang pindah tugas menjadi Sekretaris Kota Tangerang Selatan. Sebelum menjabat Plt Sekda Pemkab Tangerang, Hermansyah adalah Asda II Pemkab Tangerang serta Hidayat kepala BP2T.

Kemudian, satu nama lagi adalah Benyamin Davnie, yang kini menjabat Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang. Untuk diketahui, Hermansyah tak lama lagi memasuki masa pensiun. Sedangkan Benyamin Davnie masa pensiunnya masih lama, sehingga ia memiliki peluang yang sangat besar untuk menduduki sekda definitif.

Selama ini Benyamin dikenal sebagai birokrat yang bersih dan santun. “Benyamin juga punya konsep tentang pembangunan ke depan. Ini penting agar pembangunan di kabupaten tangerang dan Banten merangkak lebih baik.

Sosok Benyamin dipandang sebagai figur yang tepat untuk menjadi Sekda mendampingi Bupati Tangerang Ismet Iskandar. Siapa pun yang menjadi Bupati akan sangat memerlukan figur birokrat sebagai pendampingnya. Karena hal itu dapat memudahkan kerja. Kita dapat memastikan bahwa Benyamin Davnie merupakan salah satu birokrat yang memenuhi kriteria ideal. “Mudah-mudahan saja kehadiran Benyamin membawa perubahan bagi masa depan Kabupaten Tangerang.

Kiprah Benyamin Davnie

Kiprah Benyamin Davnie sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang cukup prestisius diantaranya “sukses program” pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2007 lalu, direplikasikan dalam bentuk program padat karya oleh Kabupaten Tangerang yang baru saja dicanangkan oleh Bupati Tangerang pada tanggal 11 Agustus lalu.

Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Benyamin Davnie mengatakan "Langkah awal program ini adalah dengan membentuk fasilitator yang direkrut dari masyarakat yang akan ditempatkan di setiap kecamatan secara proporsional". Fasilitator yang telah dibentuk itu, langsung membentuk pelaksana kegiatan dari tingkat desa dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) hingga kecamatan dalam bentuk Badan Kelompok Masyarakat (BKM).

"Kegiatan yang nanti dikerjakan, berdasarkan hasil pengajuan masyarakat di bidang infrastruktur, sosial, pertanian, kesehatan dan lainnya, yang kesemuanya dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya hal ini dapat berarti pula sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran," terangnya.

Davnie melanjutkan, bahwa kegiatan replikasi PNPM Mandiri ini telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2008 sebesar Rp. 45 miliar dari pos hibah. Dari jumlah dana tersebut, sebesar Rp. 5 miliar adalah untuk kegiatan bedah rumah. Penyaluran dana diterima langsung oleh masyarakat melalui rekening masing-masing BKM dengan sejumlah dana yang telah ditetapkan.

Tahun 2009 mendatang, pemerintah pusat akan menambah dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk Kabupaten Tangerang hingga mencapai Rp 91 miliar. Dana tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dana PNPM tahun 2008 yang hanya mencapai Rp 54,3 miliar. Sesuai rencana, dana tersebut akan dibagikan kepada 36 kecamatan dengan kisaran antara Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar untuk masing-masing kecamatan.

Alokasi anggaran PNPM tahun 2009 meningkat sebesar Rp 37 miliar dari tahun 2008. Sebab, kebutuhan anggaran untuk PNPM ini juga semakin meningkat di setiap desa dan kecamatan. Membesarnya dana bantuan PNPM yang dikucurkan ke Kabupaten Tangerang karena realisasi penyerapan PNPM di tahun 2008 dianggap berhasil. Penyerapan PNPM di Kabupaten tahun 2008 mencapai lebih dari 80 persen.
Hasil dan bukti pembangunan PNPM tahun 2008 di Kabupaten Tangerang itu diperlihatkan melalui pameran replikasi PNPM yang digelar di GSG Pemkab Tangerang di Tigaraksa, Rabu (31/12)lalu.

Anti Korupsi

2009-04-24T10:44:00.000-07:00

PANTAI UTARA MEMPRIHATINKAN

2009-04-24T00:50:00.000-07:00

Di wartakan Oleh Budi Usman

ABRASI PANTURA SIAGA 1

Tingkat abrasi (pengikisan) Pantai Tangerang hingga kini mencapai 51 persen dari total keseluruhan, yaitu 51 kilometer. Hal ini disebabkan oleh arus pantai yang cukup deras, tanggul penahan air yang lemah, kurangnya lahan hutan bakau, serta sisa-sisa eksplorasi pasir laut liar yang terjadi sekitar 3-5 tahun lalu.
Menurut Kepala Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Benyamin Davnie, dalam dua tahun belakangan, pemerintah daerah telah menggelontorkan uang total Rp 2 miliar guna mencegah laju abrasi. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi.
"Memang kebutuhan dana untuk penanggulangan abrasi sangat besar. Ke depannya, kami akan mencoba mengajukan ke tingkat provinsi dan pusat," ujar Benyamin, Selasa (11/11) di Jakarta. Benyamin juga mengatakan, pihaknya akan lebih intensif dalam membangun tanggul penahan air, serta memperluas hutan bakau yang berada di Pantai Tangerang. Mengenai kerugian, Benyamin mengaku tidak mengetahui angkanya. Namun, ia mengatakan bahwa kerugian material tetap ada.

Abrasi pantai di kawasan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, semakin parah. Tingkat pengikisan pantai atau abrasi di sepanjang pantai laut utara, terutama di Kecamatan Sukadiri sudah sangat mengkhawatirkan. Dua desa yakni Desa Karang Serang dan Desa Tanjung Kait terancam tergenang menjadi lautan.

Puluhan rumah penduduk kini berjarak tak lebih dari 10 meter dari bibir pantai. Ombak yang terus menggerus kawasan tersebut dikhawatirkan akan menyapu bersih rumah-rumah penduduk. Faktor penyebab abrasi ini adalah faktor alam dan penggalian pasir yang dulu dilakukan warga setempat.
"Abrasi pesisir Tanjung Pasir, Teluk Naga ,karang serang dan Tanjung Kaitjuga semakin parah meski saat ini penduduk setempat tak lagi menggali dan menjual pasir pantai," kata Direktur Eksekutif Komunike Tangerang Utara Budi Usman di Teluk Naga, Minggu (18/1/09).

Budi mengakui, masyarakat setempat dulu memang menggali pasir untuk dijual kepada pihak swasta. Pasir-pasir tersebut digunakan sebagai bahan bangunan. Di kawasan tersebut, dahulu juga dilakukan penjualan air laut untuk budidaya kerang.
Akan tetapi, saat ini, jual beli dan penggalian pasir itu sudah dilakukan. Bahkan, saat ini yang paling dibutuhkan warga Tanjung Pasir justru keseriusan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menghambat abrasi agar tidak menjadi makin parah.

Dalam pengamatan, pesisir Tanjung Pasir,karang serang dan Tanjung Kait sepanjang tiga kilometer sudah jauh menjorok ke darat. Abrasi pun telah menyusutkan lebar pantai hingga tinggal beberapa meter saja. Di beberapa lokasi, penduduk membuat tanggul batu kali atau menempatkan kantung-kantung pasir. Jarak bibir pantai dengan rumah-rumah penduduk terkadang tidak sampai lima meter, sehingga bila pasang tiba, rumah-rumah penduduk tergenang.

Di perairan dangkal tampak beberapa pohon kelapa yang hampir mati. Pohon-pohon tersebut ada yang berjarak 10 meter, ada pula yang berjarak 30 meter dari garis pantai ke arah laut. Bahkan, rangka bangunan dan warung bekas milik warga sekarang ini juga terlihat masih berdiri di perairan dangkal.
Sangat cepat
Menurut penduduk setempat, areal di mana pohon-pohon kelapa sekarang berdiri di tengah laut itu dulu merupakan kebun kelapa.

"Abrasi di sini terjadi dengan cepat, terutama sekitar tahun 1999-2003. Dalam kurun waktu tersebut, di kawasan Tanjung Pasir ini belasan rumah penduduk tersapu ombak, bahkan dua lapangan bola tempat bermain warga terendam hingga menjadi laut. Penduduk yang tadinya tinggal sekitar 50 meter ke arah laut dari garis pantai sekarang membangun rumah kembali ke arah darat, sehingga permukiman nelayan di sini menjadi penuh sesak," kata Yani, seorang nelayan.
Menurut dia, penduduk setempat banyak yang memiliki surat girik namun tidak ada lagi tanahnya. Banyak di antara mereka yang menggadaikan surat tanahnya ke bank dengan hanya mendapatkan uang gadai Rp 1 juta-Rp 2 juta. Namun tak jarang penduduk yang merasa frustrasi merobek-robek dan membuang surat girik tersebut.

Di bagian barat kawasan Tanjung Pasir bahkan terdapat sebuah kebun kelapa seluas empat hektar yang belum lama terendam air laut. Saat ini, kawasan tersebut dibendung dengan tanggul kantong pasir oleh masyarakat setempat.
Yang merisaukan, tanggul kantong pasir itu mempunyai lebar sekitar empat meter, sementara di belakang tanggul terdapat lahan tambak seluas sekitar 10 hektar. Yani khawatir tanggul itu suatu saat jebol.

Kerusakan pesisir Tanjung Pasir sebenarnya disebabkan pula oleh rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai. Apalagi saat ini, terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu besar.
Pada tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Tangerang pernah menanam 165.000 pohon bakau di beberapa tempat, tetapi sekarang sudah musnah
Tingkat pengikisan pantai atau abrasi di sepanjang pantai laut utara, terutama di Kecamatan Sukadiri sudah sangat mengkhawatirkan. Dua desa yakni Desa Karang Serang dan Desa Tanjung Kait terancam tergenang menjadi lautan.

Dari tahun lalu, semula abrasi melanda pesisir sekitar 30 kilometer panjangnya dan sekitar ratusan meter dari garis pantai. Namun saat ini daratan yang digerus ombak menjadi lautan bertambah 2 sampai 3 kilometer pada pesisir sepanjang 50 kilometer.

Namun hingga kini baik pemerintah Desa, kecamatan hingga pemerintah Kabupaten Tangerang tidak merespon usaha tersebut, tetapi sebaliknya terkesan menutup mata. “Biasa pemerintah mah begitu, kalau belum ada korban masih tenang saja, karena mereka hingga kinipun mereka tidak menggubris,” kata Madsani.
Dia mengungkapkan, setiap hari tanah yang tergerus ombak terus meluas menjorok ke darat. Akibat peristiwa ini, masyarakat sekitar pesisir merasa cemas dan khawatir menjadi korban abrasi.
Dengan meluasnya abrasi di dua desa di Kecamatan Sukadiri ini, ratusan rumah terancam terkikis.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyediakan lahan ditanami pohon bakau (mangrove), tetapi ditebangi warga setempat untuk keperluan bahan kayu. Selain itu, juga tekah dibangun turab yang terbuat dari bambu. Turab tersebut rusak, karena tidak kuat menahan ombak.

Dibagian lain, ketika ditanyakan permintaan membangun tanggul permanen di dua desa itu, Kepala Dinas PU Binamarga, Dedi Sutardi mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) dan sebelumnya harus dilakukan kajian terlebih dahulu atas pembangunan tanggul itu. “Mesti dikaji dulu. Mendesak atau tidak?,” kata Dedi. Bahkan Pemkab Tangerang beberapa waktu lalu pernah mengerjakan proyek turap mengunakan bambu di pantura tapi hasilnya belum memadai.

Demikian pula guna mengurangi kecepatan gelombang, di bibir pantai disusun batu belah mengunakan kawat, namun akibat kuatnya terjangan gelombang, maka sebagian batu akhir berderakan di dasar laut.

Sementara itu, Bupati Tangerang, H. Ismet Iskandar mengatakan dirinya prihatin terhadap gelombang pasang yang menghantam kawasan pantura belakangan ini sehingga merugikan penduduk terutama para nelayan.Pihak Pemkab Tangerang, katanya, sudah peduli terhadap masalah ini dengan memasang batu belah tersusun kawat tapi gelombang besar sulit untuk dijinakkan karena adanya kekuatan alam.

KITA berharap agar penduduk yang berada di dekat pantai supaya secepatnya pindah ke lokasi yang lebih aman agar dapat menghindari bencana,dan semoga pemerintah dapat melakukan antisipasi komprehensif dan serius agar jangan sampai "bencana" tersebut makin meluas dan dahsyat !!!***

APBD UNTUK RAKYAT

2009-04-17T08:37:00.000-07:00

Oleh : Budi Usman,Ketua Presedium Bakor Tangerang Utara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp 2,068 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp 1,789 triliun merupakan pendapatan sehingga defisit anggaran di wilayah berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa ini sekitar Rp 278 miliar. Menurut anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang Barhum HS dari Fraksi PDIP dalam APBD 2009 ini, pendapatan asli daerah mencapai Rp 312 miliar, dengan rincian pos pajak daerah sebesar Rp 143 miliar, retribusi daerah Rp 62,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp 9,175 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 97,254 miliar.

Adapun pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 1,194 miliar, terdiri atas bagi hasil pajak/hasil bukan pajak sebesar Rp 289 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 885,236 miliar, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 49,765 miliar.
Kemudian, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 282,623 miliar, antara lain berasal dari hibah Rp 5 miliar, dana darurat Rp 3 miliar, bagi hasil pajak provinsi Rp 254,623 miliar, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lain sebesar Rp 20 miliar.Dijelaskan pula besaran penyertaan modal bagi BUMD di Kabupaten Tangerang yakni sebesar Rp 22 miliar. “Di APBD 2009 ini, PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar lima persen.

Sejumlah persoalan di tahun 2009 masih menjadi masalah yang mengadang di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. Mulai dari jalan rusak hingga beras untuk keluarga miskin (raskin) harus menjadi perhatian serius.Di Kabupaten Tangerang, beragam persoalan yang muncul juga tidak kalah peliknya, seperti jumlah warga miskin yang kini mencapai 245.000 keluarga. Selain itu, banyaknya pengangguran memicu tindak kriminal serta aksi anarki warga, seperti yang membakar Kantor Proyek PLTU Banten III.Persoalan lain yang muncul adalah banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, bencana banjir yang terjadi setiap tahun, hingga maraknya ulah nakal pejabat yang tega menyelewengkan beras untuk warga tidak mampu.

Bupati Tangerang Ismet Iskandar sebelumnya pernah berjanji akan memprioritaskan lanjutan pembangunan infrastruktur jalan, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Di antara ruas jalan utama yang menjadi prioritas adalah Jalan Raya Sepatan-Mauk dan Jalan Raya Cadas-Mauk.Kedua ruas jalan utama itu menjadi prioritas sebagai faktor menunjang pertumbuhan ekonomi di tiga daerah terkait. Mudah mudahan, tahun 2009 mendatang pembangunan ruas jalan dimaksud sudah rampung.

Implementasi Otonomi Daerah disikapi secara berbeda, disatu pihak menyikapi dengan optimisme sementara di pihak lain menyikapinya dengan pesimisme. Pihak yang optimis beranggapan bahwa otonomi daerah merupakan solusi untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteran, dapat memberdayakan rakyat di daerah bahkan otonomi daerah diyakini sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa serta dipandang sebagai perekat baru bagi persatuan bangsa. Pihak yang pesimis mempediksikan jika tidak hati-hati era otonomi daerah justru dapat menimbulkan semangat primodialisme kedaerahan yang sempit yang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, hanya menguntungkan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, KKN tidak akan berkurang hanya pindah dari pusat ke daerah, dengan kata lain otonomi daerah hanya akan memakmurkan dan mensejahterahkan sebagian kecil elit lokal di daerah terutama eksekutif dan legislatif, sementara rakyat daerah tetap saja tidak mendapatkan alokasi dari kekayaan nasional dan daerah. Padahal fungsi alokasi sangat bergantung pada perumusan kebijakan daerah yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemda dan DPRD dengan instrumennya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bertitik tolak dari hal tersebut diatas tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sejauhmana alokasi APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat ? Dari jawaban atas persoalan tersebut kita bisa mengetahui apakah benar kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD dan Pemda yang tertuang dalam APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat atau sebaliknya hanya akan menguntungkan sebagian elit daerah yang berada dikedua lembaga tersebut.

Pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain : sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilitasi yang meliputi antara lain pertahanan keamanan, perekonomian dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun instrumen untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki peranan dan posisi yang strategis dan penting karena APBD merupakan instrumen Kebijakan Daerah yang menjabarkan rencana kerja dan program kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. APBD secara teknis umumnya dirumuskan oleh PEMDA dan selanjutnya dibahas di Dewan untuk mendapatkan persetujuan penetapannya. Jadi jelas bahwa dengan mekanisme ini Pemda dan Dewan memiliki peranan yaang menentukan dalam penetapan anggaran, jika rancangan eksekutif tidak disetujui oleh Dewan maka Pemda tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Posisi Dewan yang cenderung lebih kuat menyebabkan pihak eksekutif berusaha dengan segala cara agar program kerjanya disetujui oleh Dewan. Oleh karena itu agar disetujui program kerjanya pihak eksekutif harus pandai melobi dan bernegoisasi dengan pihak eksekutif.

Faktor kewenangan DPRD yang besar dan usaha eksekutif agar program kerjanya disetujui berpotensi menimbulkan praktek KKN di daerah. Misalnya eksekutif cenderung akan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan DPRD atau menyetujui apapun usulan DPRD khususnya yang menyangkut anggaran belanja DPRD. Apalagi karena secara teknis operasional dan administratif Pelaksana Anggaran adalah eksekutif, hal inilah yang berpeluang menimbulkan KKN antara pihak legislatif dan eksekutif.

Pemerintah Masa Depan

Keinginan mengubah kepemerintahan yang baik masih menjadi impian. Perubahan politik yang berlangsung selama tujuh tahun ini ternyata tidak berkorelasi dengan terjadinya kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan yang baik. Perubahan kepemerintahan hanya berbuah struktur, tetapi tidak mengubah perilaku aktor pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu merevitalisasikan kapasitas politik (political capacity) pemerintah daerah agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berbagai perencanaan kebijakan publik daerah, termasuk kemampuan mereka merumuskan visi, tujuan, dan strategi alternatif yang efektif berdasar pada skala prioritas, bisa melibatkan berbagai pihak (stake holders).

Pemerintah daerah masa depan jelas membutuhkan kemampuan birokrat-birokrat daerah yang inovatif yang bisa memecahkan problema publik dan mampu mengimplementasikan program-program pelayanan publik secara kreatif seraya terus mencari solusi baru secara efisien. Oleh sebab itu, perlu segera meninggalkan tradisi pemerintahan daerah yang tidak terbuka menerima gagasan orang lain dan cenderung dimonopoli birokrasi pemerintah daerah harus dibuang jauh-jauh.

Oleh sebab itu harus diupayakan posisi secara lebih wajar dan dengan kewenangan yang lebih seimbang Prinsipnya harus ada balance of power antara eksekutif dan legislatif terutama dalam hal penyusunan Anggaran Daerah. Posisi yang lebih seimbang antara eksekutif dan eksekutif lebih memungkinkan kedua lembaga ini untuk saling bersinerji, yang satu tidak menjadi subordinansi yang lain sehingga satu sama lain tidak bisa memaksakan kehendak. Prinsip kedua yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran daerah adalah adanya transparansi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk ikut mengontrol penyusunan Anggaran Daerah atau dengan kata lain harus ada “ruang publik”. Ruang publik dimaksud harus secara nyata disediakan sehingga masyarakat atau publik memiliki akses untuk ikut serta memberi arah Anggaran Daerah. Jika ketiga pilar tersebut di atas yakni Pemerintah Daerah (eksekutif), DPRD (Legislatif) dan publik masing-masing memiliki peran yang seimbang dan dapat bersinerji satu sama lain maka cita-cita , Insya Allah akan dapat terwujud.***

HARTANTO EDI WIBOWO,JAZULI dan ZAKI ISKANDAR ,Teratas di Dapil Banten III

2009-04-17T06:09:00.002-07:00

TANGERANGNEWS-Inilah para calon anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Banten III yang meliputi Kabupaten dan Kota Tangerang. Urutan pertama, adik kandung Ani Yudhoyono (Istri SBY) Hartanto Edhie Wibowo dengan perolehan suara sebanyak 4.683. Sedangkan urutan kedua adalah Caleg dari PKS yang sudah tidak asing lagi di Tangerang yakni Jazuli Juwaini. Mantan calon Bupati Tangerang itu memperoleh 3.878 suara.

Ke -3 adalah Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, putra Bupati Tangerang Ismet Iskandar dengan perolehan 3.051 suara.Sementara itu, Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mendapatkan suara sebanyak 1.697 suara. Sedangkan caleg dari kalangan popular seperti Maylafaiza dari PAN hanya mendapatkan 160. Begitupun rekanan politiknya yang juga mantan presenter ANTV Yasmin Mumtaz hanya mendapatkan 349 suara. Artis Mardiana Bugis (Nana Mardiana) dari PPRN juga hanya mendapatkan suara 405 dan Mantan presenter RCTI Adolf Posumah dari PDP hanya meraih 67 suara. Mantan Wali Kota Tangerang Deddy Syafei caleg PDIP yang mendapatkan suara 507, jauh lebih rendah daripada Sutradara Ginting yang belum lama ini meninggal dunia, yang mendapatkan 1.692 suara.

Pengarah Pokja Tabulasi Penghitungan Suara KPU Kota Tangerang Dadang Hermawan ketika dikonfirmasi belum bisa memutuskan perolehan kursi terkait perolehan suara caleg tersebut. “Untuk DPR RI bukan wewenang KPU Kota Tangerang untuk menentukan kursinya, melainkan KPU Pusat,” pungkasnya (rangga)

Tangerangnews.com, 16 April 2009

WALIKOTA TANGERANG SELATAN KUNJUNGI UIN

2009-04-17T05:05:00.000-07:00

Gedung Rektorat, UINJKT Online – Sejak dilantik Mendagri Mardiyanto 24 Januari lalu, Pjs Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Ir HM Shaleh MT, mengunjungi Kampus UIN Jakarta di Ciputat Timur, Jumat (6/2). Kunjungan walikota yang untuk pertama kalinya ini diterima Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat beserta para pembantu rektor. Sementara HM Shaleh didampingi sejumlah camat dan unsur muspikota lain.

HM Shaleh diterima di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat. Ia disambut hangat oleh Rektor UIN Jakarta disertai suasana keakraban di antara keduanya. Ia di antaranya menyampaikan terima kasih atas penerimaan kunjungannya di Kampus UIN Jakarta.

Agenda pertemuan itu sendiri selain untuk bersilaturahmi juga membicarakan tentang pembangunan di wilayah yang baru dimekarkan tersebut, yakni Kabupaten Tangerang. “(Pertemuan) ini merupakan bagian dari program sosialisasi saya kepada masyarakat sebagai pejabat Walikota Tangsel,” kata HM Shaleh.

Ia menjelaskan bahwa Tangsel merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Banten. Pemekaran dari Kabupaten Tangerang merupakan langkah untuk lebih memajukan daerah yang ada di selatan Kabupaten Tangerang. “Apalagi potensi Tangsel cukup besar, termasuk PAD yang diperoleh setiap tahunnya,” ujarnya.

Pembentukan Kota Tangsel dilakukan berdasarkan UU No 51 Tahun 2008. Kota ini terdiri atas tujuh kecamatan, yakni Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Setu, Serpong, dan Serpong Utara. Luas wilayahnya mencapai 148,19 kilometer persegi dengan penduduk lebih dari 918.783 orang.

Untuk menjalankan roda pemerintahan sementara, APBD Kota Tangsel disumbang dari Pemkab Tangerang sebesar Rp 15 miliar dan dari Pemprov Banten Rp 5 miliar. Sementara bantuan hibah dari DKI Jakarta sekitar Rp 5 miliar. (ns)

Nanang Komara Sekot TANGSEL

2009-04-13T16:35:00.000-07:00

Alhamdulillah akhirnya pejabat sekretaris kota (sekot) Tangerang Selatan telah terpilih. Nanang Komara yang saat ini menjabat sebagai Sekda Pemkab Tangerang yang akan menduduki posisi tersebut, setelah mengungguli dua kandidat lainnya yakni Mas Iman Kusnandar (Asda I Kabupaten Tangerang) dan Hermansyah (Asda II Kabupaten Tangerang).

Setelah Sekot dilantik kemudian, dilanjutkan pelantikan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terdiri atas tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang terdiri Asda I Bidang Pemerintahan, Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Inspektorat Kota (Bawasda), Kepala Bapeda, Kabag BKD Kota Tangsel, Kesbangpol, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, dan delapan dinas.

Delapan dinas yang disetujui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN), setelah sebelumnya dievaluasi oleh Depdagri adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, Dinas Kesehatan dan Sosial, Dinas Pendidikan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
Selamat ya... Semoga Kota Tangerang Selatan semakin maju***

KPU Kabupaten Tangerang : 40 % Pemilih Tangerang Golput

2009-04-13T04:48:00.000-07:00

SERPONG- Sekitar empat puluh persen dari 2.402.523 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Tangerang tidak mengunakan hak pilihnya dalam pemilu Legislatif yang digelar Jum'at lalu. Libur panjang dan anti pemerintahan menjadi faktor pemilih tidak ikut mencontreng alias golput.

Demikian dikatakan Anggota KPU Kabupaten Tangerang Ade Awaluddin kepada wartawan usai melakukan pemantauan pemungutan suara sementara di kantor Kecamatan Serpong, Minggu (12/4). Ade mengungkapkan, gambaran umum dari hasil sampling yang dilakukan KPU setelah pemilu digelar, banyak dari pemilih yang tidak mengikuti karena dua alasan. Pertama, banyak dari pemilih di Kabupaten Tangerang memilih pulang kampung, karena pemilu bertepatan dengan libur panjang. Kedua, ada juga pemilih yang engan mencontreng dengan alasan menolak secara pribadi untuk ikut memilih para caleg dengan alasan anti pemerintahan.

"Pemilu kali ini sekitar 40 persen pemilih merupakan golput. Mereka ini dianggap golput administratif. Mengapa demikian, karena nama mereka sudah terdata di DPT yang ada. Namun, ketika pencontrengan dilakukan mereka sibuk pulang kampung dan ada yang menolak mengikuti pencoblosan, karena tidak suka dengan pemilu yang digelar,"ungkap Ade.

Ade mencontohkan, di Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, misalnya sebanyak 100 dari 300 warga yang menetap dilokasi perumahan itu tidak mengikuti pemilihan karena pulang kampung. Tidak hanya itu, dari sampling yang dilakukan KPU (dari 5.781 TPS), disalah satu TPS dari 350 pemilih, hanya sekitar 170 pemilih yang ikut hadir dalam pencontrengan."Mereka memilih golput karena didasarkan kepada pola pikir masyarakat yang mengerti akan politik," jelasnya.

Selain itu, katanya, hasil rekapan perhitungan sementara pemilu belum menunjukan data signifikan untuk dilaporkan secara umum. Untuk saat ini, KPU lebih memfokuskan pada perhitungan suara caleg DPR-RI."Perhitungan sementara lebih pada caleg DPR-RI, KPU baru menerima sampling ditiga daerah pemilihan, Cikupa, Kemiri dan Serpong," bebernya.(iin)

SD DAN SMP SEKOLAH GRATIS

2009-04-13T03:26:00.000-07:00

Cikokol- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mentargetkan pada tahun ini, tepatnya tahun ajaran baru SD dan setingkat SMP akan menanggung beban biaya sekolah, atau menggratiskannya.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Achmad Suwandi mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan Nasional telah menganggarkan 50% atau sekitar Rp282 miliar pertahun. Sisanya, kata Suwandi, akan diambil dari anggaran biaya tambahan (ABT) pemerintah daerah.

”Meski belum cair, Mendiknas pada 2 Desember 2008 lalu telah menganggarkan
anggaran tersebut. Sayangnya, pihak Pemkab Tangerang sebelumnya, yakni
pada November telah ketuk palu APBD,” paparnya. Anggaran itu, kata dia,
dari pemerintah pusat langsung dikirim ke provinsi lalu dari provinsi
dikirim ke rekening setiap sekolah.*** TN

Kades Pecat Empat Kepala Dusun

2009-04-12T06:13:00.000-07:00

PANGKALAN-Empat Kepala Dusun Desa Pangkalan, Suka Sari, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang di berhentikan sepihak oleh Kepala Desa Pangkalan, Rohmat. Diduga kuat, pemberhentian sepihak tersebut terkait Pemilu Legislatif yang berakhir 9 April lalu.

Keempat Kepala Dusun tersebut adalah masing-masing Rahmat, Mandor Desa Pangkalan Dusun 1, Narsin, Mandor Desa Pangkalan Dusun II, Rindan, Mandor Desa Pangkalan Dusun II dan Igo, Wakil Mandor Desa Pangkalan Dusun 1 yang juga menjabat Ketua RT 2 di Kampung Sukasari.

Pemberhentian sepihak oleh Kades Pangkalan dikatakan Igo tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Mereka tiba-tiba diberi surat pemberhentian pada tanggal 10 April.Sedangkan dalam surat tersebut tertera tanggal 6 April 2009. "Jadi surat diberikan 2 hari setelah pemilu. Seperti sudah direncanakan," kata Igo kepada Tangerang Online, Senin (13/4).

Padahal menurut Igo, dirinya selaku Ketua RT atau Wakil Mandor tidak pernah merasa berbuat salah. Warga di lingkungannya pun tidak pernah ada keluhan. Pemberhentian dirinya selaku Wakil Mandor atau Ketua RT oleh Kades Pangkalan dirasanya sepihak dan tanpa alasan jelas. "Saya gak masalah kalo memang terkait tugas, misal ada warga yang dirugikan atau semacamnya," kata Igo yang telah menjabat Ketua RT sejak 2006 lalu.

Sejauh ini para Mandor tersebut belum mendapat penjelasan secara langsung lantaran Kades Pangkalan, Rohmat, sulit ditemui. Namun diduga pemberhentian para Mandor tersebut terkait pemenangan pemilu legislatif.

Seperti dikatakan Rindan, Kades Pangkalan, Rohmat, pernah meminta doa dan dukungannya bahwa ada keluarganya yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari parpol tertentu. Namun belakangan tidak berhasil terpilih lantaran wilayah para Mandor tersebut memilih caleg lain dari parpol lain. "Diwilayahnya saja tidak dipilih apalagi di wilayah orang lain,"kata Rindan.

Namun sayangnya, saat hendak dikonfirmasi, Kades Pangkalan, Rohmat, tidak berada di kantornya. Saat dihubungi Tangerang Online pun nomer yang bersangkutan tidak aktif. (gendon)

IRONISME PANTAI TANJUNG PASIR TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG

2009-04-12T05:20:00.001-07:00

Minggu 12 April 2009

Tanjung Pasir, desa/pantai yang masuk kecamatan Teluknaga,
berada sekitar 17 kilometer utara kota Tangerang.
Pantainya sebenarnya tidak menarik, air laut keruh tidak nyaman
untuk berenang, wilayah sekitarnya gersang dipenuhi tambak ikan.
Kini di wilayah tambak itu sudah beroperasi Tanjung Pasir Resort,
restoran dan cafe-nya sudah buka, kabarnya nanti akan dilengkapi
dengan Hotel dan Spa. Berita ini tentu membuat penasaran ingin melihatnya, sekalian ber-nostalgia masa remaja dulu saat ramai-ramai bersepeda kesana.

Perjalanan awalnya melewati sisi barat pagar Bandara Soekarno Hatta,
tersendat sedikit karena ada perbaikan jalan didekat ujung bandara,
setelah itu lancar karena jalan beton itu memang masih baru/bagus.
Tapi menyetir harus extra hati2, bukan saja menelusuri tepian kanal
irigasi yang tidak ada pembatas/pengaman, juga karena sepeda motor
berseliweran banyak sekali.

Sekitar setengah jam sudah memasuki kota kecamatan Teluknaga, setelah itu
harus membelok kekanan mengarah ke Tanjung Pasir.
Jalan yang dulunya berupa jalan tanah saja kini telah diaspal, dan
tidak lama kemudian sudah mendekati pantai yang ditandai sejauh
mata memandang yang terlihat hanyalah empang/tambak ikan.

Menjadi tetangga Jakarta memberikan banyak keuntungan bagi Kabupaten Tangerang. Salah satunya menjadi jujukan warga Jakarta yang ingin berwisata ke lokasi yang tidak terlalu jauh.Kabupaten Tangerang juga menawarkan wisata alam pantai sepanjang 40 kilometer. Andai dikelola serius, bisa jadi kawasan yang banyak membantu perekonomian warga Desa Tanjung Pasir itu berkembang sebagai tempat wisata bahari favorit. Seorang nakhoda perahu mengusulkan agar dibuat dermaga di pantai itu sehingga memudahkan warga naik dan turun dari kapal.

Seperti di lansir dari Kompas 27/2/07 sebenarnya kawasan Pantai Tanjung Pasir tersebut menjadi tempat latihan TNI AL," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Yulistiono. Akan tetapi, Yulistiono tak menutup kemungkinan TNI AL bekerja sama dengan pihak lain, umpamanya Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk bersama-sama mengelola kawasan itu. Itu pun kalau Pemerintah Kabupaten Tangerang mau.
Di garis pantai sepanjang itu, terdapat titik yang menjadi wisata andalan, yaitu Pantai Tanjung Pasir .Pantai Tanjung Pasir diklaim Milik TNI AL.sehingga pengelolaan serta “restribusinya” ditarik seijin suruhan oknum TNI AL dengan dalih “iuran” kebersihan dan parkir.Jadi intinya retribusi yang masuk dari ratusan himgga ribuan wisatawan yang hadir tidak masuk sepeserpun kekas Pemerintah Kabupaten Tangerang.Bagaimana solusinya yah??

Setelah menyusuri pinggir jalan sepanjang bibir pantai tanjung pasir setelah melewati sebuah gerbang selamat dating yang dimodif oleh sponsor merk rokok ternama, baru terlihat pintu masuk ke areal pantai tanjung pasir. Di sini kami di kenakan biaya masuk sebesar Rp.3000. Hum... kesan pertama saat pertma kali tiba di area pantai yang sedikit dipadati oleh wisatawan lokal yg berenang dipantai ialah kondisi kotor dan tak terawat.padahal banyak wisatawan lokal yang memanfaatkan wisata murah yg terjangkau. Selain kotor oleh sampah-sampah yang berserakan di pinggiran pantai dan kios-kios pedagang, tingkat abrasi pantai tersebut juga sudah demikian parah sehingga membuat daratan pantai mulai terkikis habis.

Sangat memprihatinkan dan menyedihkan,..Kawasan Tanjung Pasir padahal merupakan kawasan wisata potensial karena selain mengandalkan pantainya, kawasan ini juga punya potensi wisata yang terkenal sampai sekitar Jabodetabek..Mudah2an PEMKAB TAngerang segera menangani masalah ini***

PANTAI TANJUNG PASIR ANDALAN WISATA

2009-04-12T05:20:00.000-07:00

Tangerang Andalkan Wisata Pantai Tanjung Pasir dan Tanjung Kait
TANGERANG - Menjadi tetangga Jakarta memberikan banyak keuntungan bagi Tangerang. Salah satunya menjadi jujukan warga Jakarta yang ingin berwisata ke lokasi yang tidak terlalu jauh.

Tangerang juga menawarkan wisata alam pantai sepanjang 40 kilometer. Di garis pantai sepanjang itu, terdapat dua titik yang menjadi wisata andalan, yaitu Tanjung Pasir dan Tanjung Kait.

Memanfaatkan potensi tersebut, Pemkab Tangerang membangun jalan lintas utara (JLU) menuju lokasi kedua pantai tadi. ''Pembangunannya merupakan paket proyek 2006-2007. Dananya bersumber dari pinjaman Bank Jabar Rp 200 miliar,'' jelas Ketua Komisi B Togu Pardamean Tobing.

Selain untuk pengembangan potensi wisata tadi, menurut Togu, pembangunan jalan itu menarik minat investor. ''Layak dijual kepada investor. Dua pantai itu bisa dijadikan tempat rekreasi andalan Kabupaten Tangerang,'' tukasnya.

Meski memiliki kekayaan alam wisata, lanjut Togu, sampai saat ini pengelolaannya belum maksimal. Selayaknya dinas terkait seperti dinas pariwisata budaya pemuda dan olahraga memanfaatkan potensi itu.

Misalnya, membuat promosi wisata dengan mengadakan even wisata bahari. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendukung Kabupaten Tangerang agar masuk menjadi salah satu kota tujuan wisata selain Bali. ''Buktinya, pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata masih minim. Pihak pemkab seharusnya tanggap,'' katanya. (yer/jpnn/ruk)

DEMOKRAT UNGGUL DI QUICK QOUNT

2009-04-10T15:50:00.000-07:00

BOGOR - Hasil sementara Quick Count Pemilu 2009 oleh berbagai lembaga survei menempatkan Partai Demokrat di urutan teratas. Kemenangan Demokrat adalah karena langkah cepat yang dilakukan SBY sebagai presiden.

Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik, yang juga calon anggota legislatif (caleg) nomor 1 di Bali, mengatakan rakyat merasakan sendiri apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Menyinggung kemenangan Demokrat, dia menilai semuanya adalah karena langkah cepat presiden dalam memperbaiki bangsa ini.

"Dan kalau orang sudah membicarakan presiden SBY, maka asosiasinya langsung ke Partai Demokrat. Itulah yang membawa Demokrat beranjak naik," kata dia saat ditemui di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/4/2009).

Jero Wacik mengatakan, quick count hasil perolehan suara sementara Pemilu 2009 yang menunjukkan Demokrat unggul dari PDI Perjuangan dan Golkar, adalah tanda bahwa rakyat Indonesia semakin percaya pada pemerintah sekarang.

"Dengan melihat ke daerah-daerah bahwa ada keseriusan pemerintah dilihat dalam membangun daerah, ada BLT, ada PNPM," kata dia.

Dijelaskan Jero Wacik, hasil sementara Quick Count mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan Demokrat.

"Ini belum menang. Tapi sudah ada kelihatan tanda-tandanya seperti itu," ungkap dia. (nov)

PEMILU 2009 , apakah membawa perubahan?

2009-04-10T05:12:00.000-07:00

Oleh : Budi Usman ,Mantan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang

Quick Qount LSI : Partai Demokrat Menang.
Hasil hitung cepat ( quick count ) Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, partai Demokrat yang identik dengan SBY itu untuk nasional memperoleh 20,36 persen suara, disusul Golkar 14,77 persen suara dan PDI Perjuangan 14,54 persen suara.

Direktur Eksekutif LSI Denny JA mengatakan, quick count di tujuh provinsi besar, Demokrat unggul di lima provinsi. Demokrat hanya kalah di Jawa Tengah oleh PDI Perjuangan, dan di Sulawesi Selatan oleh Golkar. Tujuh provinsi besar ini, menurut Denny, mampu mewakili 70 persen populasi pemilih di Indonesia."Sehingga bisa dipastikan Demokrat unggul di hampir seluruh provinsi, kecuali di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan," ungkap Denny, dalam jumpa pers di kantor LSI, Jalan Pemuda 70, Jakarta Timur, Kamis (9/4) malam.

Sebelum, selama, dan setelah masa kampanye Pemilu 2009, saya cukup banyak membaca tulisan, berita, hasil survei, dan segala sesuatu yang terkait dengan Pemilu 2009. Sedikit banyak saya punya ketertarikan dengan politik namun saya sama sekali tidak berminat ikut politik praktis (misalnya menjadi kader parpol, anggota parpol, apalagi jadi caleg). Saya sudah senang menjadi seorang guru saja. Soal politik, saya cukup menjadi seorang pemerhati sajalah.
Pada Pemilu 2009 ini, untuk pertama kalinya kita memilih caleg pada kertas suara dengan cara mencentang (V) atau mencontereng, meskipun masih dibenarkan kita hanya mencentang nama atau gambar parpol bila kita bingung memilih caleg yang mana (yang sebagian besar tidak kita kenal). Meskipun mencentang nama caleg sudah disosialisasikan jauh-jauh hari (yang saya rasa sosialisasinya kurang maksimal), namun saya yakin sebagian besar orang tetap berpikir menentukan parpol dulu, baru kemudian memilih calegnya (kalau mau). Jadi, harapan para politisi agar rakyat memilih caleg tanpa melihat parpol sepertinya mustahil. Peralihan dari sistem lama ke sistem baru sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin 5 atau 10 tahun lagi.

Masa kampanye telah berakhir. Kampanye terbuka yang berlangsung 3 minggu kemaren terasa biasa-biasa, tidak gegap gempita seperti 5 tahun lalu, bahkan terkesan lengang. Hanya beberapa parpol besar yang berhasil mengumpulkan massa cukup banyak (yang mungkin sebagian dari massa itu datang karena ‘dibayar’ oleh para calegnya), sementara sebagian besar kampanye parpol sepi peminat. Rupanya rakyat kita sudah cerdas, mereka tidak tertarik lagi mengikuti model kampanye yang diisi dengan obral janji dan pagelaran musik dangdut. Siapa yang mau berpanas-panas dan berhujan ria mendengar orasi politik yang penuh dengan janji-janji. Mendingan di rumah atau bekerja saja ketimbang menghadiri rapat massa.
Menurut saya, kampanye parpol tidak banyak mempengaruhi pilihan pemilih. Sebagian besar pemilih kita sudah mempunyai pilihan parpol mana yang akan dia pilih tanggal 9 April nanti. Persepsi pemilih tentang parpol sudah dibentuk jauh-jauh hari sebelum masa kampanye. Berbagai berita yang berseliweran di media massa ikut andil membentuk opini pemilih terhadap parpol.
Nah, saya punya prediksi sendiri mengenai hasil Pemilu 2009. Ini hanya prediksi pribadi yan didasarkan dari hasil pengamatan dan membaca berbagai berita serta hasil survei yang setiap hari muncul di bebragai portal kita. Sedikit banyaknya hasil survei itu mengandung kebenaran meskipun tidak sampai 90%.
Menurut saya nih, prediksi peringkat perolehan suara parpol pada 9 April nanti adalah sebagai berikut:
1. Partai Demokrat
2. PDIP
3. Golkar
4. PKS
5. PAN
6. PPP
7. Gerindra
8. PKB
9. Hanura
Sebagai catatan, untuk nomor 5 sampai 8 urutannya masih cair, jadi masih bisa berubah lagi. Tetapi untuk nomor 1 hingga 4 kayaknya tidak akan berubah.
Analisisnya sebagai berikut:
1. Partai Demokrat
Partai ini diprediksi sebagai pemenang. Sosok SBY yang bersih dan beriwibawa serta keberhasilannya selama menjadi Presiden sangat menentukan citra Partai Demokrat. Sebagai partai Pemerintah, jelas Partai Demokrat mempunyai akses politik yang kuat untuk membangun jaringan. Iklannya berseliweran setiap hari di layar televisi maupun di media cetak. Selama masa kampanye, partai ini paling banyak menghadirkan massa di berbagai wilayah Indonesia. Waktu kampanye di Serang, saya sampai susah payah mencari jalan alternatif untuk sampai ke Jalan ciceri, sebab area kawasan Alun-alun Serang macet total dipenuhi lautan massa kampanye. Kira-kira peroleh suara partai ini di atas 20%.
2. PDIP
PDIP pernah menjadi partai pemenang Pemilu pada tahun 1999 dan 2004. Tetapi, saat ini citra PDIP mulai pudar. Megawati sebagai tokoh sentral di partai ini sudah tidak sehebat dulu lagi. Hasil survei capres menempatkan popularitas Mega jauh di bawah SBY. Di Indonesia sosok figur sangat menentukan masa depan partai. Jika figurnya mulai pudar, maka citra partainya pun ikut pudar. Otoriterisme Megawati di PDIP membuat kawan-kawan politiknya menjauh dan bergabung dnegan partai lain, sebut saja Permadi, Laksamana Sukardi, Eros Djarot, dll. Menurut prediksi saya, PDIP akan memperoleh suara antara 15% hingga 18%.
3. Golkar
Partai ini masih mempunyai taji yang kuat, namun sebagaimana PDIP, citranya sebagai partai “tua” sudah mulai digerogoti pendatang baru seperti Gerindra dan Hanura. Golkar juga tidak punya figur yang kuat seperti Demokrat dan PDIP. Jusuf Kalla hanya populer di kawasan Timur, namun kurang populer di kawasan barat Indonesia. Namun, gebrakan Jusuf Kalla baru-baru ini dengan mengiklankan sepatu Cibaduyut dapat membuat golongan bawah — terutama pelaku UKM — untuk kembali memilih Golkar, minimal pengrajin sepatu Cibaduyut yang tiba-tiba beken karena iklan sepatu JK. Saya perkirakan suara Golkar tidak jauh beda dengan PDIP sekitar 15% hingga 18%.
4. PKS
Dulu diprediksi PKS bisa menjadi 3 besar Pemilu seteleh PDIP dan Golkar. Tetapi, hasil pengamatan saya beberapa bulan terakhir menunjukkan suara PKS cenderung mengalami penurunan dan terlempar ke nomor 4. Sebagai partai yang anggotanya “bersih” dari korupsi dan skandal, ternyata hal ini menjadi bumerang. Banyak pihak yang tidak senang dengan citra PKS yang mengusung jargon bersih ini. Fitnah, selentingan miring, dan berbagai cobaan datang ke partai ini. Berbagai pencitraan negatif dibentuk melalui serangkaian opini dan berita gelap untuk memojokkan PKS. Semua itu ikut andil untuk membuat persepsi pemilih menjauh dari PKS. Namun jika dikelola dengan baik, cobaan tersebut dapat berubah menjadi bentuk simpati masyarakat bagi PKS sebagai partai yang “dianaiya”. Tapi hal itu berat mengingat waktu tinggal 3 hari lagi? Menurut saya, faktor penurunan suara PKS juga disebabkan oleh kesalahan strategi PKS itu sendiri. Kasus yang tidak bisa dilupakan adalah membuat iklan yang mensejajarkan Soeharto sebagai pahlawan, setara dengan pahlawan lain seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Jenderal Sudriman, dll. Karena Pak Harto masih mempunyai citra kurang baik di mata masyarakat, maka iklan PKS itu membuat citra PKS ikut merosot. Prediksi saya, PKS akan mendapat suara kurang dari 10%, kira-kira antara 5 hingga 8%, kecuali jika ada keajaiban dalam waktu 3 hari ini.

Nah, itulah hasil prediksi saya Bisa benar bisa salah, namanya juga perkiraan. Anda boleh setuju boleh tidak. Hasil sebenarnya baru kita peroleh setelah tanggal 9 April nanti. Lalu partai-partai lain bagaimana nasibnya? Mereka hanya pelengkap penderita saja, tidak banyak dilirik oleh rakyat dan tidak akan lulus parliament threshold. Sebagian besar parpol baru tidak mempunyai akar massa, jadi mereka agak sulit meraih dukungan. Partai-partai baru dibentuk karena ambisi segelintir elit parpol mereka saja, mereka tidak melihat realitas yang ada bahwa parpol di Indonesia sangat ditentukan oleh ketokohan (kecuali PKS) dan kalangan akar rumput yang mendukungnya, Jika tidak punya massa, jangan sekali-sekali bikin partai. Percuma.

UTAMAKAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN JALAN

2009-04-02T22:51:00.000-07:00

TIGARAKSA- Sebagai bupati Tangerang yang masih menjabat, Ismet Iskandar (60) ini sadar benar masalah infrastruktur menjadi sorotan banyak orang.

Pasalnya, posisi strategis wilayah yang dilewati kendaraan penumpang dan barang jalur Sumatera-Jawa itu membuat jalan mendapat beban amat berat. Akibatnya, banyak jalan, baik berstatus jalan negara maupun jalan kabupaten, rusak parah. Kemacetan parah pun terjadi di banyak tempat, misalnya jalur Curug-Parung Panjang Bogor.

"Jika infrastruktur jalan bagus, investor akan datang dan membangun usaha di Kabupaten Tangerang, dan menyerap tenaga kerja," tuturnya.

Oleh sebab itu, tahun 2008/2009 akan dibangun jalan tol Serpong-Balaraja yang ia harap bisa menjadi alternatif pengendara truk pembawa hasil bumi dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya. Agar kondisi jalan tahan lama, Ismet berencana mengganti jalan aspal dengan beton. "Memang biayanya mahal, tapi jalan bagus juga penting untuk menarik investor," lanjutnya.

Program kerja Ismet jika terpilih kembali sebagai Bupati Tangerang adalah memprioritaskan sektor pendidikan. Ia meminjam dana dari bank untuk memperbaiki sekolah rusak.

Guna meningkatkan harkat nelayan, ia berencana membuat pabrik pengolahan tepung ikan dan industri berbasis perikanan di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang.

Kelak pantai utara juga akan diramaikan pembuatan pulau baru untuk kepentingan wisata dan bisnis. Ismet berharap proyek tersebut mampu menyerap investasi dan tenaga kerja.

Ditangan ke dua pemimpin inilah kita berharap pembangunan Kabupaten Tangerang lima tahun kedepan dapat lebih baik lagi. Tidak hanya meng-anak emaskan kawasan-kawasan elit yang ada, tetapi juga menyentuh seluruh kawasan-kawasan dipinggiran yang lebih membutuhkan.

Beberapa Janji Kampanye Pasangan Ismet - Rano Karno yang kami rangkum dari berbagai sumber :

o Pembangunan Stadion Olah Raga Internasional Setaraf Gelora Bung Karno di Pagedangan
o Memperbaiki kualitas kehidupan beragama, menciptakan tata pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada, pemberdayaan perempuan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan warga
o Mengembangkan ruas jalan, membangun Kabupaten Tangerang berbasis lingkungan, salah satu langkah awalnya adalah membenahi kawasan pantai utara (pantura). Kami tidak hanya memperbanyak pohon, tetapi juga dalam pengelolaan sampah
o Pembangunan pelabuhan ikan Cituis, pembangunan kota baru di pantai utara Tangerang

Selamat kepada ke dua pemimpin… jangan lupa janji-janji semasa kampanye untuk segera direalisasikan karena merupakan hutang yang harus dibayar kepada masyarakat Kab. Tangerang. Semoga kepemimpinan anda membawa banyak manfaat bagi Masyarakat di Kab. Tangerang. ***

Demokrat berjaya di Banten

2009-04-02T11:01:00.000-07:00

Hingga tadi malam pukul 23.00 WIB, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) masih menghitung perolehan suara masing-masing parpol dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Serang- Berdasarkan pantauan Radar Banten kemarin di beberapa TPS menunjukkan bahwa Partai Demokrat tampaknya mengungguli sementara Partai Golkar, PKS, dan PDIP. Kendati demikian, di TPS-TPS tempat menyontreng beberapa kepala daerah di Banten, Demokrat kalah.
Keunggulan partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini memang sudah terasa sejak partai ini melaksanakan kampanye terbuka di Alun-alun Barat Kota Serang. Saat itu, puluhan ribu massa Demokrat tumplek di Alun-alun. Namun perkiraan perolehan suara ini masih menunggu penghitungan resmi dari KPU.
Di TPS 13 Kaligandu, Kota Serang, Partai Demokrat mendulang suara 72 yang diikuti PKS 48, PAN 45, dan PDIP 20. Demokrat juga unggul di TPS 18 Perumahan Ciracas Indah dengan perolehan suara 74, disusul Golkar 12, PKS 11, Gerindra 8 dan PDIP hanya mendapatkan 3 suara. Begitu juga di TPS 21 Penancangan, lagi-lagi Demokrat unggul dengan raihan suara 55, PKS 25, Gerindra 24, dan Golkar 12.
Di TPS 6 Ciwaktu, Serang -lokasi Walikota Serang Bunyamin mencontreng -Demokrat dapat 56 suara, PKS 45, Golkar 40, PDIP 37, dan PAN 21. Sementara di TPS 16 Cipocok Jaya, tempat Gubernur Atut mencontreng, Demokrat berada di urutan kedua dengan perolehan suara 67, di urutan pertama Golkar 100, ketiga PKS 46, PAN 13, dan Gerindra 10.
Tidak hanya di Serang. Partai Demokrat juga unggul di Kabupaten Pandeglang. Di TPS 16 Kelurahan Saruni, Demokrat meraih 79, PPP 75, Golkar 36, PKS 18, Gerindra 12, dan PDIP hanya 6 suara. Sementara di TPS 15 di kelurahan yang sama, Demokrat hanya kalah satu suara dengan PPP. Di TPS ini Demokrat meraih suara 80, PPP 81, Golkar 20, PKS 13, PDIP 10, dan Gerindra 9. Di Rutan Pandeglang yakni di TPS 37, Partai Demokrat juga unggul dengan perolehan suara 10, PPP 8, Partai Golkar 4, PAN 4, dan Partai Gerindra 3.
Di Kota Tangerang, yakni di TPS 1 Kelurahan Pinang, perolehan suara tiga besar meliputi DPR RI Inayah berjumlah 78 suara dari PPP, Ebrown Lubuk 13 suara dari Partai Golkar, dan Dian H 6 suara dari Partai Golkar.
Di TPS 07 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Demokrat meraih 51 suara. Di TPS ini yang unggul adalah Partai Golkar dengan suara 64, PKPB 19, PPP 15, dan Gerindra 8.
Perolehan suara Demokrat di Pemilu 2009 ini naik tajam bila dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, Demokrat berada di posisi keempat yang kalah jauh dengan Golkar (posisi pertama), PDIP (posisi kedua), dan PKS (posisi ketiga).
Sementara untuk calon anggota DPD, anak Gubernur Ratu Atut Chosiyah Andika Hazrumy mengungguli calon lainnya. Andika hampir unggul di semua TPS. Selain Andika, posisi yang masuk dua besar adalah Taufikurahman Ruki. Sementara posisi ketiga dan keempat belum aman karena masing-masing calon masih berpeluang untuk mengejarnya. (alt/esl/tnt/cr-1/mg-02/mg-01)

Walikota Tangsel Shaleh MT

2009-04-02T10:28:00.001-07:00

January 25, 2009
Shaleh MT Resmi Menjadi Penjabat Walikota Tangsel
SERANG–Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten HM Shaleh MT resmi dilantik menjadi Penjabat Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) di Aula Setda Provinsi Banten oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, Sabtu kemarin (24/1).
Shaleh MT terpilih dari dua calon lainnya, yakni Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Hery Harianto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Benyamin Davni.

Shaleh dilantik berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.36-883 tahun 2009 yang ditandatangani pada 23 Januari lalu. Surat itu menyebutkan masa jabatan Penjabat Walikota Tangsel yakni satu tahun.
Dalam sambutannya, Mendagri berharap Shaleh dapat melaksanakan tugas dengan didasarkan pada program yang cermat yang berorientasi hasil, efektif, efisien, dan akuntabel. Ia juga meminta Shaleh untuk mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah, memfasilitasi pembentukan DPRD, serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang digelar 2010 mendatang.

Selain pelantikan, kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu juga diisi dengan peresmian Kota Tangsel oleh Mendagri yang didampingi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan ditandai pembukaan selubung peta dan penandatanganan prasasati Kota Tangsel.
Pembentukkan Kota Tangsel berdasarkan UU nomor 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangsel di Provinsi Banten yang disahkan DPR RI pada 26 November tahun lalu di Jakarta. Kota dengan luas 147,19 Km2 itu terdiri dari tujuh kecamatan, yakni Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu.
Dalam kesempatan tersebut Mendagri menjelaskan, pembentukan Kota Tangsel bertujuan untuk mempersingkat rentang kendali birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan acceptabilitas masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan di Provinsi Banten khususnya di Kota Tangsel. “Kota Tangsel itu berpotensi dalam perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata,” terangnya.

Gubernur Ratu Atut Chosiyah berharap Shaleh dapat menjalankan tugas dengan selurus-lurusnya dan memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Shaleh, kepada wartawan seusai pelantikan mengatakan, ia akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang sudah jelas. Untuk pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), ia akan berkoordinasi dengan kabupaten induk, yakni Kabupaten Tangerang. “Untuk personil akan lebih banyak dari Pemkab Tangerang dibandingkan dari Pemprov, karena Pemprov juga sangat membutuhkan personil,” ujarnya.
Ditambahkan, apabila ada tekanan dari kabupaten induk, maka ia akan meminta bantuan kepada Gubernur dan Mendagri. “Anggaran dan semuanya telah diatur, kami hanya mengikuti peraturan yang berlaku,” tegas Shaleh kepada Radar Banten.

Sementara itu seusai pelantikan Mendagri mengungkapkan bahwa terpilihnya Shaleh sebagai Penjabat Walikota Tangsel dikarenakan pangkat, jabatan, dan golongannya lebih tinggi dibandingkan calon lainnya. “Selain itu, Shaleh juga memiliki wawasan yang lebih dibanding yang lain,” ungkapnya kepada wartawan usai acara peresmian pembentukan Kota Tangsel dan pelantikan Penjabat Walikota Tangsel.
Di bagian lain, Ketua Presidium Pembentukan Tangsel Jarka Sinoer menyayangkan ketidakhadiran Bupati Tangerang Ismet Iskandar. “Padahal undangan telah dikirimkan, bahkan sudah saya telepon,” ungkapnya.
Dalam acara itu hadir Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Bupati Pandeglang Ahmad Dimyati Natakusumah, Anggota KPU Pusat Endang Sulastri, Anggota Bawaslu Bambang Eka, sejumlah pejabat eselon I Depdagri, sejumlah pejabat Pemprov Banten, dan tokoh masyarakat.(mg-inna)

Posted by S-Simple at 11:58 AM
Labels: politik

DISDIK ADAKAN FORUM SKPD

2009-04-02T01:28:00.000-07:00

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan kemarin, Rabu, 18-03-2009 dapat dikatakan cukup mendapat perhatian peserta. Dari 250 peserta yang di undang 95% diantaranya dapat hadir.

Pada penyelenggaraan kali ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengundang 250 orang yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi B), Unsur Bappeda, Camat/Delegasi Kecamatan, LSM pemerhati pendidikan se-Kabupaten Tangerang.

Inti dari penyelenggaraan Forum SKPD adalah Paparan oleh Kepala Dinas Pendidikan TA. 2009. Setelah Paparan, Kadinas membuka diskusi atau dialog dengan seluruh peserta dan di sambut oleh peserta dengan berbagai pertanyaan dan pendapat serta tanggapan berdasarkan potensi, permasalahan dan kondisi yang ada menurut cara pandang peserta. Lebih spesifik, kemudian dibuat beberapa kelompok dari setiap perwakilan SKPD yang datang guna membahas khusus suatu permasalah tertentu.*** Cecep data

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berhasil meraih ISO, yang dinilai sebagai sekolah bertaraf internasional

2009-03-26T22:32:00.000-07:00

PAMULANG - Sebanyak lima sekolah di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berhasil meraih ISO, yang dinilai sebagai sekolah bertaraf internasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang menyatakan, kelima sekolah itu terdiri tiga sekolah tingkat SLTP dan dua lainnya setingkat SLTA.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Ahmad Suwandhi mengatakan, pihaknya memiliki program penjaminan mutu pendidikan sekolah dan pelayanan sekolah dengan bersertifikat internasional. Ia mengatakan, lima sekolah yang telah mendapatkan ISO sebagai sekolah bertaraf internasional adalah SMAN 1 Pamulang, SMAN 1 Cisauk, SMPN 1 Pamulang, SMPN 2 Cisauk, dan SMPN 1 Cisauk. “Di sini sudah terdapat lima sekolah yang meraih ISO,” ungkap Suwandhi ketika dihubungi telepon gengamnya, Senin (23/2).

Suwandhi tak menyebut kriteria apa saja agar sekolah itu bisa meraih ISO. Kata dia, yang berkompeten memberi keterangan mengenai hal itu adalah pihak sekolah. “Ada baiknya tanya ke sekolah bersangkutan saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Pamulang Rita Juwita menuturkan, SMPN 1 Pamulang berhasil meraih ISO 9001:2008 dari tim SAI Global Indonesia. Adapun standar penilaian ISO itu meliputi kejelasan struktural, seperti fungsi, kewajiban, dan tugas kepala sekolah dan tenaga pendidik. Selain itu, penilaian lainnya termasuk mengenai manajerial, manajemen pelayanan, serta kelengkapan fasilitas sekolah.

“Kita juga berupaya melakukan peningkatan sarana sekolah, peningkatan SDM dan proses pembelajaran,” jelasnya. Rita mengatakan, sekolah ini sebelumnya merupakan salah satu SMP rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang ditetapkan dengan surat keputusan direktur pembinaan SMP Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor: 543/C3/KEP 2007, tertanggal 14 Maret 2007. (ang)

Sumber: www.radarbanten.com

Gubernur Banten Atut Chosiah

2009-03-26T22:29:00.000-07:00

ARTIKEL

2009-03-26T21:47:00.000-07:00

KETIKA MUSIM LELANG = PROYEK TIBA

Oleh : Budi Usman,Ketua Presedium Bakor Tangerang Utara.

Apa pun modusnya, pembocoran anggaran proyek tidak akan sangat sulit jika tidak dilakukan secara berjemaah. Kalau bermain sendiri, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Alih-alih mendapatkan untung, Anda malah bisa dijebak dan dijerat hukum. Biar aman dan untung, harus berkolusi dengan pejabat di departemen/dinas via pemimpin proyek hingga ke para kasir di kantor kas agar tagihan dana proyek lancar. Belakangan ini jasa oknum anggota Wakil Rakyat pun diperlukan agar sebuah proyek dapat disetujui dalam APBN dan APBD.
Asas profesionalisme tidak laku dalam modus itu. Yang terpenting, ada hubungan ayah-anak atau bentuk kekerabatan lainnya, hubungan karena dari partai politik yang sama atau karena si pengusaha donatur partai, anggota kelompok atau kedekatan pengusaha dengan pejabat tinggi negara. Dengan pendekatan inilah si Badu bisa menjadi ketua panitia pengadaan, si Udin menjadi pemimpin proyek, dan si Poltak menjadi pemasok barang atau jasa yang dibutuhkan departemen. Semua yang masuk jaringan hubungan atau kedekatan itu harus mendapatkan bagiannya. Dari petinggi dinas atau SKPD hingga para kasir.
Menurut Bambang Soesatyo Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Contoh kasus yang paling nyata tentang praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah adalah kerapuhan aspal jalan-jalan raya di Jakarta serta praktek pelanggaran tata ruang yang gila-gilaan dalam beberapa tahun terakhir ini. Curah hujan yang rendah sekalipun dengan cepat menimbulkan genangan air pada hampir semua ruas jalan, yang kemudian menyebabkan jalan dengan cepat berlubang.
Dalam dua contoh kasus ini, bisa dilihat bagaimana para birokrat negara atau pemerintah daerah tutup mata (kolutif) terhadap praktek menurunkan spesifikasi barang dan mutu pekerjaan yang dilakukan para kontraktor maupun konsultan proyek. Modus korupsi seperti ini sudah meluas. Maksudnya, dipraktekkan di hampir semua departemen atau lembaga negara dan pada semua pemerintahan daerah.
Menyedihkan karena kebocoran akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu masih berlangsung hingga kini. Pada 2000-an sekarang, nilai riil kebocoran APBN dan APBD per tahun anggaran bisa mencapai kisaran Rp 60-70 triliun. Jumlah ini ekuivalen 20 persen anggaran pengadaan barang dan jasa per tahun. Maka tidak aneh jika sekitar 80 persen dari 20 ribu pengaduan tindak pidana korupsi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut pelanggaran terhadap Keputusean Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah.

Dari hasil kajian ICW pada 2005-2008, terungkap bahwa mekanisme pelaksanaan proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan langsung dianggap oleh pejabat tinggi bukan merupakan pelanggaran yang serius. Padahal hal itu dilarang secara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah mengingat nilai proyek di atas Rp 50 juta harus melalui mekanisme pelelangan (tender). Dari temuan ICW, terdapat 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan, yang modusnya menggunakan penunjukan langsung.

Selain indikasi korupsi yang terjadi dengan melakukan penunjukan langsung, modus korupsi lainnya yang kerap terjadi pada proses pengadaan adalah praktek markup (48 kasus), pemerasan (50 kasus), penyimpangan kontrak (1 kasus), dan proyek fiktif (8 kasus). Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan menunjukkan masih buruknya sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktek korupsi di sektor tersebut.

Dengan kata lain, mekanisme kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi yang sarat dengan perburuan rente masih menjadi penyakit serius yang menghambat pemerintah yang bersih. Hal ini mengingat ancaman nyata dalam korupsi pengadaan adalah buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan sehingga tidak dapat melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien. Demikian halnya dengan pemborosan anggaran yang terjadi karena penyusunan anggaran proyek yang digelembungkan. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Fenomena tersebut tidak hanya dapat dilihat pada modus korupsi yang terjadi, tapi juga dapat diketahui dari pemetaan sektor-sektor yang selama ini rawan terjadinya korupsi. Dari data media massa yang dikumpulkan selama 2005, diketahui bahwa korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi (66 kasus). Diikuti kemudian oleh sektor anggaran Dewan (58 kasus) dan infrastruktur (22 kasus). Yang terakhir ini bisa dikatakan memiliki keterkaitan dengan isu korupsi dalam pengadaan barang/jasa mengingat sebagian belanja pemerintah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti dirilis oleh Adnan Topan Husodo, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch ( Koran Tempo, 18 Juli 2006) Korupsi politik adalah sebagaimana disebutkan di atas, inti dari korupsi pengadaan barang dan jasa adalah penyuapan. Penyuapan dapat dideskripsikan sebagai mekanisme saling menukar sumber daya kekuasaan dan uang. Penjelasan lebih jauhnya, sumber daya kekuasaan mewujud dalam kewenangan, otoritas, informasi, jumlah, dan besarnya proyek yang menjadi domain pejabat, sedangkan kekuasaan uang ada pada diri pelaku usaha/pebisnis/pengusaha.

Karena itu, memandang korupsi pengadaan barang/jasa tidak serta-merta hanya dianggap sebagai gejala penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur birokrasi belaka, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari memperoleh sumber daya politik dan sumber daya ekonomi. Dengan kata lain, korupsi pengadaan bukan saja bicara soal korupsi birokrasi, melainkan bersinggungan erat dengan korupsi politik. Pertautan keduanya sungguh jelas.

Wahai PNS Jagalah Netralitas dlm PEMILU

2009-03-26T21:44:00.000-07:00

Oleh : Budi Usman,Aktifis Pantura dan mantan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang

Posisi pegawai negeri sipil (PNS) yang strategis selalu menjadi incaran partai politik. Sehingga, sejak era reformasi PNS dilarang terlibat dan melibatkan diri sebagai anggota maupun pengurus parpol demi menjaga netralitas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Benarkah pembatasan itu efektif….. ?
Upaya-upaya tidak terpuji dalam menggiring Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan suaranya kepada Caleg dan Parpol tertentu semakin kental terasa. Apa pun motif, dalih atau alasannya, tindakan Bupati atau siapa saja, dalam mempengaruhi netralitas PNS pada pemilu, tidak dibenarkan. Sebab, netralitas PNS merupakan perintah hukum, yang harus ditaati PNS itu sendiri.
Politisasi Birokrasi
Netralitas PNS dalam pemilu legeslatif, secara tegas dinyatakan
• "Partai politik peserta pemilu dan / atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye, dan juru kampanye dalam pemilu".
• "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama waktu kampanye".
• "Yang dimaksud dengan pejabat negara dalam undang-undang ini, meliputi presiden, wakil presiden, menteri/kepala lembaga pemerintahan nondepartemen, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
Aneh bin ajaib, bahkan sangat disayangkan, sekaligus amat memalukan, mengapa sedemikian ketatnya rambu hukum untuk menjaga netralitas PNS dalam pemilu legeslatif, tidak juga mampu meniadakan aksi pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, termasuk kepala desa atau sebutan lain, yang bersifat politisasi birokrasi.
Aksi politik tidak terpuji yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (birokrasi negara) itu, bisa merusak netralitas PNS dalam pemilu legeslatif. Mengapa? Karena kultur birokrasi negara kita, sarat ciri feodalisme, paternalisme dan primordialisme.
Ketiga ciri tersebut, tampak terutama dalam watak pribadi rata-rata bawahan yang bersifat sub-ordinasi bawahan terhadap atasan. Pegawai bawahan, takut melakukan perlawanan terhadap tindakan atau perintah atasan, walau jelas-jelas bawahan menyadari tindakan atau perintah atasan mereka merupakan pelanggaran hukum.
Selain itu, kendati PNS sadar mandat hukum mereka, adalah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi, tetapi ketika atasan, khususnya yang mempunyai kewenangan memberi sanksi administratif kepada bawahan, maka upaya Bupati menggiring PNS untuk memilih tanda gambar (caleg/parpol) tertentu, membuat penggunaan hak politik PNS di bilik suara tidak sesuai tuntutan hati nuraninya, tetapi sesuai perintah atasan.
Tim Sukses
Seharusnya, hak politik PNS yang memang hanya di bilik suara itu, dijunjung tinggi seluruh pejabat negara, struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, maupun kepala desa (sebutan lain), sesuai perintah undang-undang. Sebab, berbeda dengan anggota TNI dan Polri, yang -sesuai perintah hukum- tidak menggunakan hak suara, PNS (masih) berhak menggunakan hak politik warga negara, di bilik suara.
Selain di bilik suara, PNS tidak boleh melibatkan diri secara langsung atau tak langsung, sengaja atau tak sengaja, dalam seluruh bentuk keberpihakan PNS kepada peserta pemilu.
Konsisten dengannya, setiap PNS tidak dibenarkan oleh hukum untuk menjadi tim sukses atau tim kampanye yang mana pun. PNS pun dilarang ikut dalam kampanye pemilu, baik pemilu legesIatif maupun pemilihan presiden.
PNS juga tidak diizinkan mempengaruhi warga masyarakat untuk memilih, atau tidak memilih parpol atau perorangan peserta pemilu legislatif, sebagaimana tidak juga diperkenankan menonjolkan kelebihan caleg tertentu, sembari menjelek-jelekkan pasangan calon lainnya.
Kejahatan Politik
Sikap netral PNS dalam Pemilu mendatang, merupakan prasyarat mutlak berlangsungnya pemilihan umum yang bersifat luber dan jurdil. Sebab, kalau ada PNS yang bersikap tidak netral, apalagi sampai terang-terangan berpihak kepada Caleg tertentu, maka penggunaan fasilitas negara di bawah kendali kekuasaannya, dapat terarah (secara prioritas) bagi pemenangan caleg atau parpol tertentu.

TELUKNAGA DILANDA PUTING BELIUNG

2009-03-26T21:30:00.001-07:00

Teluknaga- Kemarin (23/3) malam, giliran warga Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, yang dibikin ketakutan. Saat sebagian warga melakukan aktivitas malam, puting beliung mendadak menyapu wilayah tersebut. Warga pun berhamburan ke luar rumah.
Keterangan yang dihimpun, angin kencang disertai hujan itu sampai membuat kondisi wilayah itu mencekam. Atap rumah warga yang terbuat dari genting dan asbes menjadi sasaran terjang puting beliung. Belasan rumah yang rusak sedang, beberapa bagian atapnya beterbangan. Sementara, yang rusak ringan hanya genting yang berjatuhan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun demikian, fenomena alam itu telah menimbulkan beberapa kerusakan. Kerusakan paling parah dialami H Naim, warga RT 04 RW 07 lantaran bangunan miliknya yang setiap harinya dijadikan tempat santri mengaji rusak berat. Bangunan itu, roboh dan tidak berbentuk. Beruntung saat kejadian, bangunan yang terbuat dari bilik bambu itu dalam kondisi kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sebab saat itu, seluruh santri sedang berada di mushola.
Pemilik bangunan, H Naim, mengatakan peristiwa tersebut berlangsung singkat terjadi sekitar pukul 19.30. Malam itu, Desa Pangkalan sedang diguyur hujan lebat. Secara tiba-tiba, angin kencang menyapu sebagian wilayah itu. “Kejadiannya mengerikan. Anginnya menderu-deru. Jalannya sambil berputar-putar dari arah selatan,” kata Naim.
Diceritakan Naim, sebelum merobohkan bangunan tempat pengajian miliknya, angin sempat mengangkat bangunan itu ke atas hingga akhirnya jatuh ke tanah. Melihat itu, sebagian warga langsung berteriak-teriak; ada angin kencang. Dalam sekejap, warga lain berhamburan keluar dari rumahnya. Mereka berlarian mencari selamat ke tempat-tempat lapang. Sejumlah perabotan di dalam bangunan milik H Naim itu rusak parah.
“Untuk sementara, terpaksa kegiatan pengajian dipindahkan ke dalam rumah saya. Lokasinya tidak jauh dari tempat pengajian yang rusak itu,” kata H Naim yang memiliki santri sekitar 30 orang ini.
Beruntung, angin itu tidak lama menyapa wilayah Desa Pangkalan. Meski sekadar lewat, puting beliung itu telah merusak bangunan milik warga. Selain merusakkan atap rumah, puting beliung juga merobohkan sejumlah pohon-pohon besar di pinggir jalan. Belum dilaporkan kerusakan lainnya akibat terjangan angin kencang itu.
Warga yang rumahnya diterjang puting beliung baru kembali ke rumahnya masing-masing pada pagi hari. (bha)

13 Warga Tewas

2009-03-26T21:25:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Bencana akibat jebolnya tanggul Situ Gintung Cirendeu, Ciputat, ternyata menimbulkan korban tewas yang tidak sedikit. Data yang diperoleh Kompas.com dari posko Korps Sukarela (KSR) PMI STIE Ahmad Dahlan, hingga kini setidaknya 15 orang tewas.

Dari jumlah tersebut, 13 jenazah di antaranya saat ini sudah dievakuasi di Kampus Universitas Muhammadiyah, Ciputat. Korban terdiri dari 8 wanita dewasa, 2 anak-anak, dan 3 pria dewasa.

Posko STIE Ahmad Dahlan juga mencatat, 20 orang mengalami luka-luka, sebagian besar karena tertusuk paku, terbentur bangunan, dan luka robek. C5-09

Kompas.com, 27 Maret 2009

KRONOLOGI JEBOLNYA SITU GINTUNG

2009-03-26T21:21:00.001-07:00

TANGERANG - Hujan deras disertai es dan angin kencang yang melanda Jakarta sejak pukul 16.00 WIB, Kamis 26 Maret, membuat beberapa warga siap sedia.
Menurut beberapa warga, kejadian serupa pernah terjadi tiga tahun lalu. “Makanya sejak sore saya ungsikan seluruh keluarga saya,” kata Mulyadi, Warga RT 1/8 Kampung Situ Gintung, saat ditemui di lokasi, Jumat (27/3/2009).
Dia mengatakan, setelah melihat kondisi air di Situ, dia mulai bersiaga sejak awal.
Berikut kronologis peristiwa jebolnya tanggul Situ Gintung yang dihimpun okezone, menurut keterangan warga Kampung Situ, Ibu Erna, Ibu Lina, dan Pak Mulyadi.
Kamis 26 Maret
Pukul 16.00 WIB, hujan deras disertai es dan angin kencang melanda kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk wilayah Ciputat dan Cirendeu.
Pukul 23.00 WIB, warga mulai mendengar suara gemuruh dari arah tanggul.
Pukul 24.00 WIB, beberapa warga mulai berbenah dan siapa.
Jumat 27 Maret
Pukul 03.00 WIB, warga mulai mendengar suara gemuruh lebih keras dari sebelumya. Suara berasal dari arah tanggul. Tanggul jebol.
Pukul 03.30 WIB, air sudah menerjang Kampung Situ RT 1/8 Cirendeu, Ciputat, Tangerang, Banten.
Pukul 04.00 WIB, warga mulai mengungsi. Air meninggi.
Pukul 05.00 WIB, Beberapa warga mulai naik ke atap rumah, pertolongan dari warga yang rumahnya tidak terendam.
Pukul 08.00 WIB, empat warga dibawa ke RS Fatmawati.
Pukul 10.00 WIB, Kapolres Tangerang datang meninjau lokasi.
(nov)
Okezone.com, 27 Maret 2009

INFO

2009-03-26T07:56:00.000-07:00

Meski sudah berkali-kali turun hujan selama sepuluh hari terakhir, perubahan dari musim kering
ke musim hujan belum terjadi. Pada musim peralihan seperti sekarang, masyarakat diminta mewaspadai kejadian alam yang sering terjadi, di antaranya angin puting beliung (gust)
dan petir saat turun hujan. Seringnya hujan yang turun siang sampai sore hari, menurut Hidayat, karena terbentuknya
daerah konvergen atau tempat berkumpulnya massa udara yang membentuk awan konvektif.
Awan konvektif selanjutnya menjadi awan kumulonimbus yang menyebabkan hujan turun
disertai petir. Selain itu, awan kumulonimbus yang tiba-tiba gelap, menjadi pertanda munculnya angin puting beliung.

Kab.Tangerang 'Online'-kan Bank Data Jalan

2009-03-17T23:28:00.001-07:00

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum berencana memberlakukan sistem online untuk bank data jalan.
"Bank data jalan tersebut untuk memudahkan masyarakat mengenal jalan di Kabupaten Tangerang," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi.

Sutardi mengatakan, sistem pengkodean infrastruktur meliputi nama jalan, ukuran lebar dan panjang jalan serta batas ujung serta pangkal ruas jalan.
Sutardi menuturkan, pihaknya menerjunkan personil yang dibantu sumber daya manusia dari Departemen Pekerjaan Umum untuk melakukan survei pengkodean ruas jalan di Kabupaten Tangerang.

Tujuan pengkodean dan nama ruas jalan melalui sistem internet yakni memberikan informasi yang akurat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, bank data jalan juga memudahkan pengesahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sutardi mengungkapkan, hasil surveI tim akan dibuat surat keputusan Bupati Tangerang dan kemungkinan akan terjadi perubahan status kewenangan ruas jalan.
Sutardi menjelaskan, sistem internet pengkodean dan nama jalan juga akan dilengkapi gambaran serta perkembangan terakhir kondisi ruas jalan.
"Program tersebut jangka panjang yang akan dievaluasi selama tiga tahun sekali," kata Sutardi.

Saat ini, panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang mencapai 1.010,8 kilometer atau 84% dengan nama jalan sekitar 647 ruas, jalan pusat (37,9 kilometer atau 3%) dan jalan provinsi (162,4 kilometer atau 13%). (kpl/cax)

NANANG KOMARA SEKDA TANGSEL

2009-03-17T23:28:00.000-07:00

TANGERANGNEWS.COM-

Nanang Komara mantan Sekda Kabupaten Tangerang kembali menduduki posisi penting di kota otonom terbaru di Banten. Pejabat yang sbeelumnya menjadi kandidat kuat Penjabat Wali Kota Tangsel kini akhirnya menjadi orang nomor dua di Tangsel. Sedangkan Sekda di Pemerintah Induk masih kosong.

Ya, setelah terbentuk akhir November silam dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri 24 Januari 2009 lalu, Kota Tangsel akhirnya Selasa (17/3) memiliki sekretaris daerah (sekda) beberapa pejabat eselon II dan III. Pelantikan dilakukan di Kantor sementara Pemerintah Kota Tangsel di Kecamatan Pamulang.

Turut dilantik kemarin Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Ahadi, Asda II Bidang Administrasi Umum Ayi Ruhiyat, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Dadang Sofyan, Kepala Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah Uus Kusnadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Adolf Edi Malonda, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Hasdanil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yudi Susanto dan Kepala Inspektorat Kota Muhammad Agusman.

Penjabat Walikota Tangsel HM Shaleh MT dalam sambutannya mengatakan, struktur yang ada saat ini telah sesuai dengan peraturan yang ada. “Telah melewati mekanisme yang sesuai,” kata Shaleh.Dari 13 satuan perangkat kerja daerah, kata Shaleh belum dibentuk seluruhnya. Masih dibentuk bertahap. “Yang dibentuk saat ini Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan Tim Anggaran Daerah,” jelasnya. Kedua tim ini dibentuk terlebih dahulu sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun personel dan anggaran daerah. Kesembilan penjabat ini dilantik dan diambil sumpah jabatannya langsung oleh Shaleh. Untuk selanjutnya untuk kekurangannya akan disusun kemudian. (den)

CATATAN BUDI USMAN PADA PEMILU 2009

2009-03-11T18:47:00.000-07:00

Dengan sistem pemilu yang terbuka sekarang ini, masyarakat dapat memberikan penilaian obyektif kepada partai-partai yang ada melalui calon legislatif (CALEG) pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat atau DPR-RI. Pemilu 2009 yang akan segera dilaksanakan dengan diawali pemilihan anggota DPRD Kab/Kota, Provinsi dan Pusat merupakan langkah yang baik untuk partai dalam mengkonsolidasikan kekutan dari tingkat pusat sampai tingkat Desa atau Kelurahan untuk mempersiapkan diri partai yang akan mengikuti Pilpres.
Pengurus ranting yang ada di kelurahan atau desa mempunyai peran yang sangat penting sebagai ujung tombak partai untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih partai /simpatisan dan meminimkan angkagolput pada pemilu 2009. Selain konsolidasi dari partai pemilu saat ini berbeda dengan pemilu 2004, saat ini banyak partai memberikan kebijakan kepada caleg yang akan tampil maju tidak lagi pada nomor urut namun suara terbanyak, sesuai dengan UU pemilu bahwa seorang calon akan menjadi anggota DPR apabila memperoleh 30% BPPT yang ada, namun masih ada partai yang memberlakukan berdasarkan nomor urut. Melihat penomena yang ada saat ini akan dapat diperkirakan bahwa partai yang memberlakukan suara terbanyak akan lebih diuntungkan oleh caleg-calegnya, karena masing-masing caleg akan bersaing secara ketat dan logistik partai pun tidak terserap banyak pada pemilu awal, caleg yang ada akan mengeluarkan logistik dari kantong sendiri-sendiri. Selain itu akan adanya simpul-simpul masa yang baru berdasarkan kedekatan caleg kepada masyarakat menjadi peluang yang besar untuk membesarkan partai itu sendiri.
Dengan sistem yang terbuka didalam internal partai maka masing-masing caleg membutuhkan simpul-simpul solid yang akan menjadi relawan caleg untuk memperjuangkan mendapat suara 30%. Selain itu sistem pemilu 2009 membawa masalah baru, sekarang ini banyak KPU di daerah yang belum mensosialisasikan mekanisme penusukan dan gambar kertas suara apabila sosialisasi ini tidak sampai pada masyarakat bawah akan berdampak kerugian yang besar oleh caleg, angka kesalahan dalam menusuk akan banyak, angka golput akan meningkat. Untuk mengantisipasi atau meminimkan hal-hal diatas dibutuhkan tim sosialisasi yang siap dan turun langsung ke kelurahan-kelurahan dan tim ini akan membentuk simpul-simpul baru ketika melakukan sosialisasi yang akan menjadi relawan caleg 2009.***

CATATAN PEMILU 2009 DI KABUPATEN TANGERANG

2009-03-09T02:26:00.001-07:00

3 Parpol Tidak Hadir Dalam Deklarasi Kampanye Damai
Kamis, 19 Februari 2009 - oleh : admin

TIGARAKSA,--Sebanyak 13 Partai Politik Peserta Pemilu 2009 tidak menghadiri deklarasi kampanye damai, yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tangerang, bertempat di gedung ruang rapat Parakan Pemda Tigaraksa, Sabtu (14/2).

Ke 13 Parpol tersebut yaitu : Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kedaulatan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republik Nusantara Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Merdeka.

Berdasarkan informasi dari Pokja Kampanye, bahwa semua partai Peserta Pemilu 2009 di tingkat Kabupaten Tangerang di undang untuk menghadiri acara rapat pembahasan jadwal kampanye dan sekaligus acara deklarasi damai kampanye.

Dalam acara deklarasi kampanye damai tersebut, ada enam poin yang ditandatangani Parpol peserta Pemilu 2009 : Pertama, memperhatikan dan menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu secara konsekuen dan bertanggung jawab.

Kedua, menaati kesepakatan yang disepakati oleh pimpinan pusat partai politik Peserta Pemilu 2009, ketiga, lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan setipa permasalahan, ke empat saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing Partai politik peserta Pemilu 2009 disetiap pelaksanaan tahapan Pemilu 2009 di Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya kelima, bertekad menanamkan dan memelihara disiplin para anggota/pendukung partai politik peserta Pemilu selama penyelenggaraan Pemilu 2009 di wilayah Kabupaten Tangerang dan terakhir keenam dalam kampanye akan melaksanakannya secara demokratis, damai tertib, aman dan lancar dengan mengedepankan penyampaian visi, misi dan program masing-masing peserta Pemilu 2009.

Sebelum acara deklarsasi dimulai, terlebih dahulu peserta rapat pembahasan jadwal kampanye membahas lokasi, hari dan tanggal jadwal kampanye.

Ketua Pokja Kampanye H Ade Awaludin mengaku, acara deklarasi ini sengaja dilakukan agar semua Parpol peserta pemilu 2009 saling menghoramati kewajiban dan hak masing-masing Parpol peserta Pemilu 2009 dalam berkampanye di lapangan. (MDC)

Sumber: www.kpukabtangerang.org

SAMPURASUN !!!

2009-03-08T22:59:00.000-07:00

HASIL PEMILU 2004

2009-02-25T19:52:00.000-08:00

NEXT TIME

2009-02-25T18:28:00.000-08:00

nyata!!!

2009-02-24T21:23:00.001-08:00

Derita Panjang Nelayan Pantura

Tanggal :	19 Jan 2009
Sumber :	Sinar Harapan

Prakarsa Rakyat,

Oleh
Parluhutan Gultom

TANGERANG-Suasana wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura), persisnya di Kampung Sukawali, Desa Rawa Saban, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Jumat (16/1) siang, tampak lengang.
Hanya ada beberapa warga asyik ngobrol di saung (gubuk terbuka) yang berdiri di pinggiran jalan utama. Seratus meter dari lokasi itu, sekitar 500 perahu motor nelayan tampak terparkir.
Ya, sejak dua pekan terakhir, bibir pantai utara mulai dijejali oleh ratusan kapal nelayan. Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat ribuan nelayan tak kuasa bergerak ke laut lepas.
Tak pelak, kondisi itu pun membuat ekonomi nelayan menjadi terpuruk. Bahkan untuk bertahan hidup, para nelayan terpaksa berutang dengan sejumlah warung nasi yang ada.
“Cuaca lagi tak bersahabat. Gelombang besar pertanda laut sedang pasang. Daripada karam, lebih baik kami menunggu sampai cuaca kembali normal,” kata Haerun Kamal, salah seorang nelayan yang mengaku sudah menganggur sejak 15 hari terakhir.
Uang hasil melaut terakhir dua pekan lalu, kini sudah tak tersisa lagi. Agar bisa bertahan, Haerun Kamal terpaksa mengutang makan di warung nasi langganannya. “Biasanya kami seminggu berada di laut dan dua hari di darat. Sekali melaut, bisa menghasilkan Rp 300.000. Kami berharap badai segera berlalu,” katanya.
Keluhan senada juga dilontarkan Sugono, nelayan lainnya. Nelayan muda ini bahkan terpaksa menunda pernikahannya akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
“Harusnya saya menikah akhir Februari ini. Tapi karena cuaca buruk, saya jadi tidak bisa melaut. Alhasil, pernikahan terpaksa ditunda dulu sampai April karena biaya kurang,” ujar Sugono polos.
Keluhan Haerun Kamal dan Sugono hanya bagian kecil dari derita yang kini dialami ribuan nelayan Pantura, Tangerang. Selain persoalan cuaca yang tak menentu, para nelayan kini juga masih dihadapkan dengan persoalan bahan bakar minyak (BBM).
Mereka berharap, pemerintah bisa lebih memerhatikan nasib nelayan. Harapan itu semata demi perubahan nasib menjadi yang lebih baik.

Puting Beliung
Sebelumnya, puluhan rumah warga di pesisir Utara Tangerang rusak diterjang angin puting puting beliung. Puluhan rumah warga yang rusak berada di Kampung Kebon Cobek dan Kampung Bebulak, yang lokasinya berada persis di bibir pantai laut Jawa. Mayoritas kerusakan melanda bagian atap rumah warga.
“Kejadian seperti ini sudah menjadi langganan kami setiap kali cuaca memburuk. Maklumlah, lokasi perkampungan ini sangat dekat dengan pantai. Namun demikian, sebagian warga yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah,” kata Ahmad Yani, warga setempat.
Kepala Desa Muara Ahmad Supriyatno mengatakan, rumah warga yang rusak sebanyak 20 unit. Namun, tidak ada warga yang mengungsi. Bahkan pagi ini, warga sudah memperbaiki kembali atap rumahnya yang rusak.
“Hanya ada beberapa rumah yang belum diperbaiki karena atap rumah mereka yang terbuat dari asbes rusak parah. Tapi sebagian besar rumah sudah diperbaiki karena hanya mengalami kerusakan ringan,” kata Supriyatno. n

Kampanye Damai Pemilu 2009

2009-02-24T02:11:00.000-08:00

Road Show Anak Muda Anti Narkoba di SMK Pustek Serpong Tangsel 23/2/2009

2009-02-23T07:12:00.001-08:00

Silaturahmi ANti Narkoba Anak Muda Anti Narkoba di SMAN 2 Balaraja 20/2/08

2009-02-22T04:05:00.000-08:00

Bajak Sawah

2009-02-19T06:18:00.000-08:00

PUNGLI PANTURA DI TUTUP

2009-02-19T05:46:00.000-08:00

TELUKNAGA - Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tangerang menutup tujuh Pos Penimbangan dan Pengawasan Jalan (PPJ). Alasannya, Dishubkominfo tengah menyusun perbaikan sistem kerja di pos PPJ itu.
Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tangerang Deden Sugandhi mengakui, penutupan dan penghentian operasi ketujuh pos PPJ itu dikarenakan maraknya terjadi pungutan liar (pungli). Ketujuh pos PPJ itu tersebar di beberapa titik, di antaranya Pos PPJ Teluknaga, Pos PPJ Perancis, Pos PPJ Dadap dan sebagainya. Ia sering menerima laporan bahwa petugas di Pos PPJ itu tidak melakukan tugasnya sesuai surat perintah. Di antaranya, menerima dan meminta sejumlah uang dari sopir angkutan barang yang kelebihan muatan.

“Memang benar banyak laporan seperti itu. Angkutan barang kelebihan beban yang seharusnya diturunkan, ternyata bisa lolos dengan membayar. Pos-pos PPJ Itu sudah dihentikan. Tapi saya tidak hafal titik-titiknya. Datanya ada di kantor,” kata Deden saat dihubungi, Minggu (15/2). Deden mengatakan, dirinya telah memanggil petugas di pos-pos PPJ itu untuk dimintai pertanggungjawabannya. Namun, dia belum dapat memastikan apakah petugas-petugas tersebut akan dikenakan sanksi atau tidak. Padahal, tidak sedikit petugas dishub di Pos PPJ yang sudah menyalahi tugas.
Di antaranya, dengan menarik retribusi izin dispensasi jalan bagi angkutan barang, bus dan sejenisnya. Sedangkan kewenangan para petugas itu sebenarnya hanya membantu kelancaran lalu lintas. Terpisah, lembaga dari Tangerang Corruption Watch (TCW) meminta kepada pihak berwenang untuk mengusut praktik pungli di sejumlah pos PPJ milik Dishub.
TCW mensinyalir pos PPJ itu telah dijadikan ajang korupsi. “Pelanggaran yang sudah berjalan tetap harus diusut,” kata Palek Sutardi, koordinator TCW wilayah utara Tangerang.
Untuk itu, kata Palek, pihaknya meminta kepada Bawasda maupun lembaga hukum lainnya untuk segera mengusut dugaan korupsi di pos PPJ tersebut. Pantauan wartawan koran ini, Pos PPJ di sejumlah titik, sejak sepekan terakhir memang tidak difungsikan. Sejumlah petugas Dishub yang biasa melakukan pungutan di PPJ tersebut, juga tidak terlihat lagi. (bha)

RUKI MANTAN KETUA KPK AKAN DIPANGGIL PANWASLU KOTA TANGERANG

2009-02-17T01:29:00.000-08:00

TANGERANG- Diduga kampanye terselubung, Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang akan memanggil mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Banten.

Ketua Panwaslu Kota Tangerang Syafril Elain mengatakan pemanggilan terhadap Ruki terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Ruki dalam acara Temu Budaya Masyarakat Minang yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Minang (IKM) Pasar Anyar, di Gedung Olah Raga (GOR) Kota Tangerang, Jumat (20/2) malam.

"Dalam acara itu Ruki hadir dan menyampaikan orasi berisi kampanye,"ujarnya.

Tidak hanya itu saja, Ruki juga meminta agar nanti menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu nanti dengan mencontreng nomer urut yang dimilikinya. “Kami akan panggil Pak Ruki dan meminta langsung klarifikasi beliau apakah benar telah kampanye di acara itu,” ujar Syafril, Minggu (22/2).

Dan jika hasil klarifikasi ternyata Ruki benar kampanye, kata Syafril, pihaknya akan menjerat Ruki dengan pasal 269 UU RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ancaman hukumannya paling ringan 3 bulan penjara dan paling berat 12 bulan penjara dan denda paling sedikit Rp3 juta dan paling banyak Rp12 juta.

Sementara itu Harry Zaini, Ketua Tim Pemenangan Ruki membantah tudingan yang disampaikan Panwaslu. Menurutnya, kapasitas Ruki dalam acara itu diundang untuk didaulat sebagai Dewan Pembina IKM dan tidak satupun mengajak warga yang hadir untuk memilihnya dalam Pemilu nanti. Dan jika ada itu bukan dari Ruki tapi dari warga yang berteriak agar memilih Ruki. (crl)

ABRASI TANGERANG

2009-02-17T00:58:00.000-08:00

Abrasi di Pantai Tangerang Makin Parah
Rabu, 04 Februari 2009 11:25 WIB
TEMPO Interaktif, Tangerang:
Kerusakan pesisir pantai utara Tangerang karena abrasi saat ini semakin parah. Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang merusak tanah daratan itu kini kini telah mengancam kehidupan masyarakat yang bermukim di pinggir pantai tersebut. "Kondisi lahan yang tergerus abrasi sudah sangat parah," ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang, Odang Masduki, kepada Tempo, hari ini.Odang mengungkapkan, abrasi di pantai utara Tangerang tiap tahun terus bertambah dan meluas sehingga banyak lahan dan rumah penduduk merubah menjadi lautan."Banyak sertifikat milik warga di atas laut," katanya. Sebutan itu untuk rumah dan tanah milik warga yang telah terendam air laut.Odang mengaku sangat prihatin dengan kondisi pantai dan nasib warga yang kini masih bertahan dibibir pantai tersebut. Dia berjanji kini tengah mencari solusi untuk penanganan abrasi dan nasib warga setempat."Sedang dalam pengkajian kami,"ujarnya.Berdasarkan data terbaru Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang, abrasi kini telah mengerus 13,8 kilometer dari 51 kilometer total panjang pantai di Kabupaten Tangerang. Luas lahan kritis akibat erosi pantai itu kini mencapai 25 hektar sepadan pantai yang memanjang dari pantai Dadap, Kosambi hingga pesisr pantai Kronjo.
JONIANSYAH

REALITA

2009-02-06T08:18:00.000-08:00

RANO KARNO : KOMITMEN

2009-02-06T07:21:00.000-08:00

l

Pemkab Tangerang Komitmen Bangun Tangsel

TANGERANG--MI: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten akan komitmen mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga terbentuk pemerintahan definitif.

"Tidak ada yang berubah komitmen Pemkab Tangerang untuk mendukung pembangunan Kota Tangsel," kata Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Kamis (5/1). Pernyataan Rano tersebut jawaban atas kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait beredarnya informasi ketidakharmonisan hubungan antara Pemkab Tangerang dengan penjabat Wali Kota Tangsel yang diusulkan Gubernur Banten.

Padahal Pemkab Tangerang menginginkan posisi penjabat Wali Kota Tangsel diisi dari jajaran pejabat Kabupaten Tangerang sebagai pemerintah induk.

Rano mengatakan, Pemkab Tangerang akan mendukung penuh pembangunan dan kemajuan Kota Tangsel dengan menyiapkan aset, sumber daya manusia dan bantuan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan sementara.

Pemkab Tangerang menyiapkan dana sekitar Rp39,7 miliar untuk pembangunan Kota Tangsel hingga terbentuk pemerintahan definitif. Batuan dana tersebut terdiri dari anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan Rp15 miliar per tahun yang diberikan selama dua tahun dan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Rp9,7 miliar.

Selain itu, Pemkab Tangerang juga menyiapkan dua unit kendaraan dinas untuk penjabat Wali Kota dan Sekretaris Kota (Sekot) Tangsel yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 sekitar Rp2 miliar.

Menurut Rano, pelayanan masyarakat di Kota Tangsel harus tetap berjalan meski belum terbentuk pemerintahan definitif, dengan demikian dibutuhkan hubungan yang selaras antara Pemkab Tangerang dengan pemkot terbaru di Provinsi Banten tersebut. (Ant/OL-02)

POLEMIK

2009-01-30T18:31:00.000-08:00

ATUT KECEWA KEPADA BUPATI ISMET

CIPUTAT – Gubernur Ratu Atut Chosiyah menyatakan kecewa atas ketidakhadiran Bupati Tangerang Ismet Iskandar dalam setiap acara yang digelar di Kota Tangerang Selatan. Pernyataan itu disampaikan Atut saat memberikan sambutan pada acara “Temu Masyarakat Kota Tangerang Selatan” yang digelar di Aula Kecamatan Ciputat, Selasa (3/2) malam. Malam itu, Ismet memang tidak terlihat hingga acara berakhir. “Saya bingung kenapa setiap kegiatan di sini (Tangsel-red), yang hadir selalu wakilnya, Pak Rano Karno,” papar Atut saat memberikan sambutan.

Jika kepada Ismet Atut kecewa, namun sebaliknya untuk Wakil Bupati Tangerang Rano Karno. Atut dengan tegas memuji sikap Rano yang selalu hadir dalam acara-acara yang terkait Kota Tangerang Selatan.
Atut menilai, Rano Karno merupakan aparatur pemerintah yang profesional dan layak diacungkan jempol karena memahami aturan pemerintahan. “Saya meminta kepada masyarakat untuk mendoakan Pak Wakil Bupati Tangerang (Rano Karno- red) agar bisa jadi orang nomor satu di Kabupaten Tangerang,” kata Atut tersenyum.

Dalam sambutannya, Atut juga mengajak seluruh masyarakat Kota Tangsel agar merapatkan barisan membangun daerah kedelapan di Provinsi Banten ini.
Sementara, Ketua Presidium Tangerang Selatan Zarkasih Noor berharap masyarakat Kota Tangsel mendukung pembangunan di wilayah ini. Sebaliknya, masyarakat juga ingin Penjabat Walikota Tangsel HM Shaleh MT dapat membangun Kota Tangsel sebaik-baiknya. “Karena tujuan awal dibentuknya Kota Tangsel tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. Kita berharap Pak Shaleh menjadi be right leader and strong leader di Tangsel,” terangnya.

Penjabat Walikota Tangsel HM Shaleh MT berjanji akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Tangerang Selatan dan meminta dukungan dari masyarakat secara keseluruhan. “Saya akan bekerja sebaik mungkin. Tapi, apabila tidak ada dukungan dari masyarakat, apalah artinya saya,” ujar Shaleh.***

Survei LSI: Floating Mass Masih Tinggi

2009-01-26T06:29:00.000-08:00

Survei LSI: Floating Mass Masih Tinggi

Submitted by sahrudi on Mon, 01/05/2009 - 10:01.

Jakarta – Dari 2.200 sample yang diwawancarai Lembaga Survei Indonesia (LSI), 20% di antaranya belum menyatakan satu pun partai politik sebagai pilihannya dalam pemilu April 2009 nanti. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani, di Jakarta, 4 Januari 2009, saat konferensi pers tentang survei yang dilakukan tanggal 10 – 22 Desember 2008 itu. Jumlah calon pemilih yang floating dalam survei tersebut lebih tinggi ketimbang calon pemilih yang sudah menetapkan pilihannya.

Menurut Saiful Mujani, tingginya floating mass (massa mengambang) atau pemilih yang belum menetapkan pilihan tersebut terjadi karena ikatan pemilih dengan partai-partai politik yang ada sangat rendah. Misalnya,banyak calon pemilih tidak memiliki hubungan ideologi atau nilai-nilai tertentu dengan partai politik yang ada saat ini.

"Tidak ada hal-hal yang bisa menyatukan pemilih dengan partai. Selain itu, tidak ada keseimbangan mobilisasi dengan kondisi masyarakat yang saat ini floating. Dan di sisi lain, antar parpol tidak seimbang sosialisasinya," ujar Saiful Mujani.

Sauful melanjutkan, tingginya angka floating mass ini di sisi lain memberikan peluang bagi partai-partai politik. Seharusnya, floating mass yang tinggi itu bisa segera dimanfaatkan partai-partai politik peserta pemilu 2009 untuk mendongkrak elektabilitas mereka menjelang pemilu. Apalagi, waktu penyelenggaraan pemilu kurang dari 4 bulan lagi. Sumber: inilah.com

WALIKOTA TANGSEL DILANTIK

2009-01-24T20:46:00.000-08:00

Minggu, 25-Januari-2009

Shaleh MT Resmi Menjadi Penjabat Walikota Tangsel

SERANG–Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten HM Shaleh MT resmi dilantik menjadi Penjabat Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) di Aula Setda Provinsi Banten oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, Sabtu kemarin (24/1). Shaleh MT terpilih dari dua calon lainnya, yakni Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Hery Harianto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Benyamin Davni.
Shaleh dilantik berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.36-883 tahun 2009 yang ditandatangani pada 23 Januari lalu. Surat itu menyebutkan masa jabatan Penjabat Walikota Tangsel yakni satu tahun.
Dalam sambutannya, Mendagri berharap Shaleh dapat melaksanakan tugas dengan didasarkan pada program yang cermat yang berorientasi hasil, efektif, efisien, dan akuntabel. Ia juga meminta Shaleh untuk mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah, memfasilitasi pembentukan DPRD, serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang digelar 2010 mendatang.
Selain pelantikan, kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu juga diisi dengan peresmian Kota Tangsel oleh Mendagri yang didampingi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan ditandai pembukaan selubung peta dan penandatanganan prasasati Kota Tangsel.
Pembentukkan Kota Tangsel berdasarkan UU nomor 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangsel di Provinsi Banten yang disahkan DPR RI pada 26 November tahun lalu di Jakarta. Kota dengan luas 147,19 Km2 itu terdiri dari tujuh kecamatan, yakni Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu.
Dalam kesempatan tersebut Mendagri menjelaskan, pembentukan Kota Tangsel bertujuan untuk mempersingkat rentang kendali birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan acceptabilitas masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan di Provinsi Banten khususnya di Kota Tangsel. “Kota Tangsel itu berpotensi dalam perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata,” terangnya.
Gubernur Ratu Atut Chosiyah berharap Shaleh dapat menjalankan tugas dengan selurus-lurusnya dan memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Shaleh, kepada wartawan seusai pelantikan mengatakan, ia akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang sudah jelas. Untuk pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), ia akan berkoordinasi dengan kabupaten induk, yakni Kabupaten Tangerang. “Untuk personil akan lebih banyak dari Pemkab Tangerang dibandingkan dari Pemprov, karena Pemprov juga sangat membutuhkan personil,” ujarnya.
Ditambahkan, apabila ada tekanan dari kabupaten induk, maka ia akan meminta bantuan kepada Gubernur dan Mendagri. “Anggaran dan semuanya telah diatur, kami hanya mengikuti peraturan yang berlaku,” tegas Shaleh kepada Radar Banten.
Sementara itu seusai pelantikan Mendagri mengungkapkan bahwa terpilihnya Shaleh sebagai Penjabat Walikota Tangsel dikarenakan pangkat, jabatan, dan golongannya lebih tinggi dibandingkan calon lainnya. “Selain itu, Shaleh juga memiliki wawasan yang lebih dibanding yang lain,” ungkapnya kepada wartawan usai acara peresmian pembentukan Kota Tangsel dan pelantikan Penjabat Walikota Tangsel.
Di bagian lain, Ketua Presidium Pembentukan Tangsel Jarka Sinoer menyayangkan ketidakhadiran Bupati Tangerang Ismet Iskandar. “Padahal undangan telah dikirimkan, bahkan sudah saya telepon,” ungkapnya.
Dalam acara itu hadir Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Bupati Pandeglang Ahmad Dimyati Natakusumah, Anggota KPU Pusat Endang Sulastri, Anggota Bawaslu Bambang Eka, sejumlah pejabat eselon I Depdagri, sejumlah pejabat Pemprov Banten, dan tokoh masyarakat.(mg-inna)

NUMPANG LEWAT

2009-01-17T06:22:00.000-08:00

IKLAN PILKADA 2008

2009-01-13T23:11:00.000-08:00

2009-01-12T21:31:00.000-08:00

MENURUT DPRD

Pemkab Tangerang Abaikan Pendidikan

Senin, 7 Januari 2008
TANGERANG (Suara Karya): Buruknya fasilitas pendidikan di Kabupaten Tangerang dan minimnya perhatian pemerintah setempat dalam menangani pendidikan, mendapat kritik tajam DPRD.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 untuk sektor pendidikan cukup besar. Tapi ternyata masih banyak sarana dan prasarana sekolah masih rusak, tak layak pakai, dan ribuan orang masih buta aksara.Seperti yang terjadi pada Sekolah Dasar (SD) Suka Asih II, yang terletak di Kampung Pasir Awi, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang.

Di sekolah ini sedikitnya 300 siswa-siswi SD tidak dapat belajar dengan aman. Pasalnya, dari enam ruang kelas yang tersedia, hanya dua kelas yang dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar. Sedangkan dua kelas lainnya sudah roboh sehingga tidak dapat dipergunakan. Dan satu kelas lagi terpaksa harus dijadikan gudang karena kondisinya juga sudah memprihatinkan. Kelas ini tidak layak lagi untuk tempat belajar karena dikhawatirkan setiap saat bisa roboh.Melihat keadaan sekolah ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Dinas Pendididkan tetap cuek.

Menurut Kepala Sekolah SD Suka Asih II, Tito Kartinah, pihaknya sudah memberi tahu Dinas Pendidikan serta mengajukan surat permohonan untuk renovasi sekolah. Bahkan surat itu, tutur Kartinah, sudah dilayangkan sejak tahun 2006 lalu. Namun, pengajuan tinggallah pengajuan, lanjut Kartinah. Buktinya, hampir seluruh bangunan sekolah ini roboh, terutama atap dan plafonnya, namun belum juga direnovasi."Kami sudah mengajukan permohonan renovasi bangunan pada Juni 2006. Namun hingga sekarang belum juga mendapat tanggapan," katanya.

Ditemui terpisah, anggota Komisi II DPR-RI, Jazuli Juwaeni, yang baru-baru ini melihat keadaan SD Suka Asih II itu, mengaku prihatin. Menurut dia, keadaan yang terjadi pada bangunan SD tersebut merupakan bukti bahwa pemda setempat tidak peduli pada sektor pendidikan."Saya tanya kepada Pemkab angerang apa tidak memperhatikan sektor pendidikan," kata Juwaeni heran.Juwaeni berjanji dalam waktu dekat dia akan membawa persoalan ini hingga ke tingakat DPR-RI, khususnya ke jajaran Komisi X yang membidangi masalah pendidikan. "Semoga dalam waktu dekat persoalan ini dapat dicarikan penyelesaiannya," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arief Wahyudi mengatakan, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemkab Tangerang mengabaikan sektor pendidikan. Bahkan sampai saat ini DPRD tidak pernah diajak berkoordinasi terkait program dan kondisi pendidikan. Bagaimana pendidikan di Kabupaten Tangerang ini bisa berjalan dengan baik, lanjut Wahyudi, hingga saat ini Dinas Pendidikan tidak pernah bisa diajak berkoordinasi terkait data dan kekurangan atau kelebihan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Saat dikonfirmasi Suara Karya perihal masalah tersebut pada Minggu (6/1), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Ahmad Suwandi mengatakan, meskipun sekolah tersebut telah mengajukan permohonan renovasi kelas pada tahun 2006 lalu, tapi belum juga bisa direnovasi, itu semata-mata karena kendala anggaran.(Bayu)

LASKAR PELANGI

2009-01-11T02:52:00.000-08:00

MIMPI

2009-01-07T22:15:00.000-08:00

MENUJU SENAYAN

2009-01-06T07:29:00.000-08:00

19 Desember 2008 00:01 WIB
ADU STRATEGI di Daerah Transisi

PEMEKARAN daerah pemilihan (dapil) di Banten berpotensi mengubah konfigurasi perolehan kursi partai politik dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004, Banten hanya terdiri dari dua dapil. Pemilu 2009 menjadi tiga dapil. Dapil Banten III meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang dengan alokasi 10 kursi DPR. Pada Pemilu 2004, wilayah ini masuk dapil Banten II dengan 11 kursi. Ketika itu, Golkar, PDIP, dan PKS masing-masing meraih dua kursi. PPP, PD, PAN, PKB, dan PBR masing-masing mendapat satu kursi. Perolehan kursi di dua dapil Banten pada 2004, Golkar teratas dengan meraih lima kursi. Posisi kedua ditempati PDIP dengan empat kursi. PKS di posisi ketiga dengan tiga kursi. Selanjutnya PPP, PD, PAN, dan PKB masing-masing kebagian dua kursi. PBR dan PBB masing-masing mendapat satu kursi. Total kursi yang dialokasikan di provinsi pecahan Jawa Barat itu pada Pemilu 2004 sebanyak 22.
Sama dengan alokasi kursi untuk Pemilu 2009. Hanya saja, alokasi kursi itu dibagi ke tiga dapil, yakni banten I 6 kursi, Banten II 6 kursi, dan Banten III 10 kursi. Dapil ini memiliki sekitar 3,8 juta pemilih. Perilaku pemilih di daerah ini tergolong unik karena Partai Buruh tidak mendapat perolehan suara signifikan. Padahal, daerah ini memiliki sejumlah kawasan industri dan dihuni kaum buruh. Etnis asli Tangerang adalah Sunda. Sejak menjadi kota satelit Jakarta, kawasan ini berubah menjadi lokasi yang dihuni para pendatang dengan beragam etnis dan agama. Hanya 36 parpol nasional yang akan bertarung di Banten III karena dua parpol yakni PPIB dan PPDI tidak mengajukan caleg.
Partai Bulan Bintang yang terkenal dengan jargon Syariat Islamnya mengusung Ketua DPW PBB Banten Beuty Nasir sebagai Caleg nomor pertama.Partai Golkar mengandalkan kader muda seperti Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain pada nomor urut satu. Urutan kedua ditempati Ebrown Lubuk. Ahmed adalah Asisten Manajer Tim Nasional Kesebelasan U-23. Ebrown adalah Ketua DPC Golkar Kota Tangerang. PDIP masih mengandalkan kader seniornya seperti Sutradara Gintings pada urutan pertama. Urutan kedua ditempati Irvansyah. PPP menempatkan Irgan Chairul Mahfiz, Sekjen DPP PPP, di nomor urut pertama. Partai Demokrat mengandalkan Hartanto Edhie Wibowo.
PAN menempatkan Muhammad Ali Taher Parasong pada urutan pertama dan Yasmin Muntaz, mantan presenter Antv , di urutan empat. PDP menempatkan Panca Putra Sukardi di nomor urut pertama dan Adolf Posumah, mantan presenter RCTI , di urutan kedua. PKS mengusung Yoyoh Yusroh sebagai caleg perempuan nomor urut pertama. Urutan kedua Jazuli Juwaini, anggota Komisi II DPR. pakar politik UI Boni Hargens menilai pemilih di Tangerang merupakan pemilih transisi dari tradisional ke rasional. (KN/P-6)

PEMILU

2009-01-06T06:31:00.000-08:00

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary membantah sinyalemen sejumlah pihak bahwa KPU akan mengundurkan jadwal pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wapres 2009 akibat amburadulnya persiapan pemilu oleh KPU."Saya tidak tahu dari mana munculnya informasi bahwa KPU akan mengundurkan pemilu karena persiapan logistik dan sosialisasi pemilu tak bagus. Saya tegaskan KPU tidak pernah menyatakan untuk mengundur waktu pemungutan suara," kata Ketua KPU kepada wartawan, di Jakarta, Senin (12/1).
Abdul Hafiz Anshary curiga munculnya informasi pemilu akan diundur sebagai upaya untuk mengganggu tahapan pemilu. Untuk itu, ia meminta kepada KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota mempersiapkan diri. "Pemilu legislatif 2009 tetap dilaksanakan 9 April 2009," katanya.
Untuk mengatasi tudingan bahwa KPU lamban dalam melakukan sosialisasi pemilu, Abdul Hafiz Anshary menegaskan, dia telah mengeluarkan surat yang menginstruksikan penyelenggara pemilu di daerah agar lebih gencar melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa.
Hafiz mengatakan, agar sosialisasi terlaksana maksimal hingga tingkat desa, KPU provinsi, kabupaten dan kota dapat menggandeng pemerintah maupun partai politik. Materi sosialisasi minimal mengandung dua poinl, yakni hari pemungutan suara, yaitu 9 April 2009, dan cara pemberian suara yang benar, yaitu mencontreng.
"Kami sudah menyurati Mendagri meminta bantuan agar gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia memasang minimal satu spanduk di tiap kantor pemerintah yang menginformasikan tentang pemilu," katanya.
Menurut Hafiz, materi sosialisasi Pemilu 2009 ditekankan pada informasi tentang waktu pemungutan suara yakni 9 April 2009 dan tata cara pemungutan suara yakni dengan memberikan tanda centang (v), bukan coblos.***

2009-01-06T06:06:00.000-08:00

BARHUM HS Ketua DPC PDIP Kab Tangerang

2009-01-04T20:44:00.000-08:00

KAMPANYE ISMET-RANO DAN MENAGIH JANJI?

2009-01-04T20:15:00.000-08:00

Komitmen Janji Pasangan nomor urut satu, pasangan Ismet-Rano mendapat kesempatan pertama menyampaikan visi misinya di depan DPRD. Dalam visi misinya pasangan yang diusung 15 partai politik diantaranya Partai Golkar, PDIP,PPP, PAN dan 11 partai non parlemen.
Dalam pidatonya, Ismet yang saat ini juga menjabat menjadi Bupati Tangerang, memaparkan visi misi program pembangunannya diantaranya membangun semangat keimanan (spiritual) yang kondusif; membangun tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan menerapkan kaidah-kaidah Good and Clean Governance serta Layanan Prima; meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang beriman, cerdas dan produktif; meningkatkan daya beli dan daya saing masyarakat; membangun sistem kebijakan dan penegakan hukum (law inforcement) yang menciptakan rasa aman, ketertiban dan ketentraman masyarakat; membangun sarana dan prasarana yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan aspek keserasian dan keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta peran serta masyarakat di semua tahapan pembangunan merupakan kata kunci untuk mencapai masyarakat industri yang beriman, produktif dan sejahtera tersebut.
Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang beriman, cerdas dan produktif, bermakna: Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat, baik sebagai peserta maupun sebagai pengelola pendidikan, baik formal maupun non formal;Mengembangkan program pendidikan yang memperkokoh keimanan, intelektual, keahlian (life skill), rasa kebangsaan, dan produktifitas, yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, potensi, serta peluang yang ada.
Meningkatkan standar kualitas lembaga pendidikan, sehingga memenuhi prasyarat sebagai lembaga yang bisa mebekali peserta didik dengan keimanan, intelektual, keahlian (life skill), rasa kebangsaan, dan produktifitas. Meningkatkan standar profesionalisme tenaga pendidikan, baik dari aspek kompetensi, paedagogi, keteladanan, maupun tanggung jawab sosial.
Meningkatkan daya beli dan daya saing masyarakat, bermakna: Upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha baru, baik dalam bentuk ekonomi koperasi, usaha kecil dan menengah, maupun sektor informal. Upaya ini di samping akan menurunkan angka pengangguran, juga akan meningkatkan kemampuan, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang agribisnis, industri manu-faktur, jasa dan perdagangan yang berbasis pada sumber daya dan potensi yang tersedia dan bisa dimobilisir secara optimal. Kelompok usaha (yang sudah eksis maupun kelompok usaha baru) akan terus didorong agar memiliki daya saing, baik dengan perusahaan regional maupun internasional. Membangun sistem kebijakan dan penegakan hukum (law inforcement) yang menciptakan rasa aman, ketertiban dan ketentraman masyarakat hanya akan tercapai bila ditunjang oleh: Produk hukum yang dijalankan secara konsisten; Penegak hukum yang berkeadilan dan profesional; Kesadaran hukum masyarakat atas dasar pengetahuan dan kepercayaan kepada sistem hukum yang ada.
Keteladanan dari pemimpin untuk mematuhi hukum yang berlaku; dan Infrastruktur penegakan hukum yang memadai. Membangun sarana dan prasarana yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan aspek keserasian dan keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan, bermakna bahwa pembangunan infrastruktur dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek: Keseimbangan dan keserasian dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial, sehingga tidak memberikan dampak lingkungan fisik dan sosial yang merugikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam hal ini perlu diperhatikan aspek: (Manusia (human); Sosial (social); Budaya (culture); Kreatifitas dan intelektual (intectual and creative); Alam (natural); Lingkungan (environmental); Infrastruktur yang ada (existing infrastructure). Kebutuhan dan azas manfaat dalam jangka panjang. Keseimbangan dan kesinambungan pembangunan. Artinya, di samping harus memperhatikan kesinambungan pembangunan bagi generasi yang akan datang, pembangunan infrastruktur pun harus memperhatikan aspek keseimbangan dan pemerataan antar wilayah, misalnya antar Wilayah Tangerang Barat, Tangerang Tengah, Tangerang Selatan, Tangerang Utara, dan seterusnya.
Nah! apakah sudah terwujud janji-janji tersebut,tinggal anda yang menilai....

FORUM REFLEKSI PANTURA

2009-01-03T07:01:00.000-08:00

10 Desa di Pantura Tangerang Terancam Abrasi

Tangerang (ANTARA News) - Sebanyak 10 desa di kawasan pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten saat ini mengalami abrasi serius akibat pengikisan pantai oleh ombak perairan Laut Jawa dan kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak rumah penduduk dan tanaman keras lainnya dihantam gelombang.

Pemantauan ANTARA News, Sabtu, abrasi yang terjadi di pantura berada di enam kecamatan yakni Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Sukadiri, Kemiri, Kronjo dan Pakuhaji dan setiap hari tanah yang tergerus ombak terus meluas menjorok ke darat.

"Hampir tiap hari tanah terkikis dan ada saja tanaman keras berupa kelapa dan pohon pelindung yang tumbang diterjang ombak," kata Carkiman (42) warga Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri.

Dia mengatakan, untuk mengurangi kecepatan gelombang itu pihaknya melakukan penumpukan batu untuk memecah ombak tapi tidak maksimal karena kerasnya hantaman.

Dalam tiga pekan terakhir ini sudah sekitar 1,8 meter lahan milik nelayan yang diterjang ombak sehingga pohon kelapa yang siap panen tumbang.

Pendapat senada juga diutarakan Susanto Jabri (39) warga Desa Kramat yang belakang rumahnya sudah mendekati bibir pantai padahal sembilan bulan lalu masih ada jarak sekitar 20 meter dari pantai.

Sedangkan abrasi terparah berada di Desa Karang Serang dan Desa Kramat Kecamatan Pakuhaji karena areal pantai itu letaknya lebih landai ketimbang daerah lainnya.

Penyebab abrasi karena banyaknya pohon bakau (mangrove) yang ditebang oleh warga setempat untuk bahan kayu bakar memenuhi kebutuhan memasak makanan akibat mahalnya minyak tanah menyalakan kompor.

Bahkan Pemkab Tangerang beberapa waktu lalu pernah mengerjakan proyek turap mengunakan bambu di pantura tapi hasilnya belum memadai.

Demikian pula guna mengurangi kecepatan gelombang, di bibir pantai disusun batu belah mengunakan kawat, namun akibat kuatnya terjangan gelombang, maka sebagian batu akhir berderakan di dasar laut.

Sementara itu, Bupati Tangerang, H. Ismet Iskandar mengatakan dirinya prihatin terhadap gelombang pasang yang menghantam kawasan pantura belakangan ini sehingga merugikan penduduk terutama para nelayan.

Pihak Pemkab Tangerang, katanya, sudah peduli terhadap masalah ini dengan memasang batu belah tersusun kawat tapi gelombang besar sulit untuk dijinakkan karena adanya kekuatan alam.

Dia berharap agar penduduk yang berada di dekat pantai supaya secepatnya pindah ke lokasi yang lebih aman agar dapat menghindari bencana.(*)

COPYRIGHT © 2007

PANTURA BANGKIT BERSAMA ZAKI ISKANDAR

2009-01-03T06:44:00.000-08:00

SUARA KAMI

2008-12-29T23:30:00.000-08:00

Assalammualaikum Wr Wb
Kepada Yth :
Seluruh Stakeholder Di Kabupaten Tangerang dan Propinsi Banten
Di
Tempat

Setelah berhasil mendorong Kota Tangerang Selatan dan disahkannya UU Daerah Otonomi Baru Kota Tangerang Selatan (Tangsel) oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 29 September lalu, Bupati Tangerang Ismet Iskandar kembali mewacanakan pembentukan dua wilayah baru di Kabupaten Tangerang yaitu Kabupaten Tangerang Utara dan Kabupaten Tangerang Tengah.Pembentukan dua daerah baru itu kita lakukan setelah melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik.
Untuk merealisasikan wacananya tersebut, Bupati Tangerang mengungkapkan, berkas persayaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang menggantikan PP No 129/2000 telah dipenuhi pihaknya. Bahkan berkas persayaratan itu telah diajukan kepada Badan Legislasi DPR RI di Jakarta bersamaan dengan Rapat Paripurna DPR tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru pada tangal 29 November lalu. Di dalam berkas yang diajukan itu, rencananya Kabupaten Tangerang Utara terdiri dari 11 kecamatan, masing-masing Kosambi, Pakuhaji, Sukadiri, Sepatan, Kemiri, Gunung Kaler, Sepatan Timur, Rajeg, Teluknaga, Kronjo, dan Mauk. Sedangkan di Kabupaten Tangerang Tengah terdiri dari enam kecamatan, masing-masing Kelapa Dua, Pagedangan, Cikupa, Panongan, Legok, dan Cisauk. Jadi nantinya setelah dimekarkan kembali, Kabupaten Tangerang (daerah induk) hanya tersisa yaitu Kecamatan Tigaraksa, Jambe, Solear, Jayanti, Balaraja dan Cisoka.Sementara yang sudah dimekarkan dalam Pemerintahan Kota Tangsel seperti tertuang dalam UU Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tangerang Selatan ialah Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Setu, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara.Dengan demikian, apabila terealisasi pada suatu saat nantinya, maka Kabupaten Tangerang akan termekarkan menjadi lima daerah kota/kabupaten yaitu Kota Tangerang Selatan (tinggal menunggu pengesahan Presiden RI), Kabupaten Tangerang Utara, Kabupaten Tangerang Tengah dan Kabupaten Tangerang (induk) serta Kota Tangerang (yang teleh dimekarkan sejak tahun 1993).
Semoga cita dan mimpi pembentukan Kabupaten Tangerang Utara Pantura benar terwujud bukan hanya diatas kertas namun benar terjadi....

Wasssalam
Bakor Tangerang Utara
SEKJEN Presedium ADI PERMANA
KETUA Presedium BUDI USMAN

PEMILU 2009

2008-12-29T22:28:00.001-08:00

Jumat, 19 Desember 2008 00:01 WIB
Adu Strategi di Daerah Transisi

PEMEKARAN daerah pemilihan (dapil) di Banten berpotensi mengubah konfigurasi perolehan kursi partai politik dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004, Banten hanya terdiri dari dua dapil. Pemilu 2009 menjadi tiga dapil. Dapil Banten III meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang dengan alokasi 10 kursi DPR. Pada Pemilu 2004, wilayah ini masuk dapil Banten II dengan 11 kursi. Ketika itu, Golkar, PDIP, dan PKS masing-masing meraih dua kursi. PPP, PD, PAN, PKB, dan PBR masing-masing mendapat satu kursi. Perolehan kursi di dua dapil Banten pada 2004, Golkar teratas dengan meraih lima kursi. Posisi kedua ditempati PDIP dengan empat kursi. PKS di posisi ketiga dengan tiga kursi. Selanjutnya PPP, PD, PAN, dan PKB masing-masing kebagian dua kursi. PBR dan PBB masing-masing mendapat satu kursi. Total kursi yang dialokasikan di provinsi pecahan Jawa Barat itu pada Pemilu 2004 sebanyak 22.
Sama dengan alokasi kursi untuk Pemilu 2009. Hanya saja, alokasi kursi itu dibagi ke tiga dapil, yakni banten I 6 kursi, Banten II 6 kursi, dan Banten III 10 kursi. Dapil ini memiliki sekitar 3,8 juta pemilih. Perilaku pemilih di daerah ini tergolong unik karena Partai Buruh tidak mendapat perolehan suara signifikan. Padahal, daerah ini memiliki sejumlah kawasan industri dan dihuni kaum buruh. Etnis asli Tangerang adalah Sunda. Sejak menjadi kota satelit Jakarta, kawasan ini berubah menjadi lokasi yang dihuni para pendatang dengan beragam etnis dan agama. Hanya 36 parpol nasional yang akan bertarung di Banten III karena dua parpol yakni PPIB dan PPDI tidak mengajukan caleg.
Partai Bulan Bintang yang terkenal dengan jargon Syariat Islamnya mengusung Ketua DPW PBB Banten Beuty Nasir sebagai Caleg nomor pertama.Partai Golkar mengandalkan kader muda seperti Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain pada nomor urut satu. Urutan kedua ditempati Ebrown Lubuk. Ahmed adalah Asisten Manajer Tim Nasional Kesebelasan U-23. Ebrown adalah Ketua DPC Golkar Kota Tangerang. PDIP masih mengandalkan kader seniornya seperti Sutradara Gintings pada urutan pertama. Urutan kedua ditempati Irvansyah. PPP menempatkan Irgan Chairul Mahfiz, Sekjen DPP PPP, di nomor urut pertama. Partai Demokrat mengandalkan Hartanto Edhie Wibowo.
PAN menempatkan Muhammad Ali Taher Parasong pada urutan pertama dan Yasmin Muntaz, mantan presenter Antv , di urutan empat. PDP menempatkan Panca Putra Sukardi di nomor urut pertama dan Adolf Posumah, mantan presenter RCTI , di urutan kedua. PKS mengusung Yoyoh Yusroh sebagai caleg perempuan nomor urut pertama. Urutan kedua Jazuli Juwaini, anggota Komisi II DPR. pakar politik UI Boni Hargens menilai pemilih di Tangerang merupakan pemilih transisi dari tradisional ke rasional. (KN/P-6)

ZAKI ISKANDAR ROAD SHOW DI SEPATAN

2008-12-29T21:57:00.000-08:00

SOSOK

2008-12-29T21:29:00.000-08:00

SURAT TERBUKA

2008-12-29T21:21:00.000-08:00

HOT SPOT

2008-12-29T20:39:00.000-08:00

15/11/ 2008 04:48 WIB
Bupati Tangerang Wacanakan Kabupaten Baru

TANGERANG--MI: Bupati Tangerang Ismet Iskandar kembali mewacanakan pembentukan dua wilayah baru di Kabupaten Tangerang, masing-masing Kabupaten Tangerang Utara dan Kabupaten Tangerang Tengah. Lebih jauh bupati mengatakan berkas pemekaran dua wilayah tersebut sudah disampaikan ke Badan Legislatif DPR RI . " Berkas sudah kita masukan ke DPR, tinggal menunggu pembahasannya," kata Ismet, Jumat (14/11).

Kabupaten Tangerang baru baru ini telah memekarkan bagian Selatan Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan. Ismet menjelaskan, rencananya Kabupaten Tangerang Utara terdiri dari 11 kecamatan, masing-masing Kosambi, Pakuhaji, Sukadiri, Sepatan, Kemiri, Gunung Kaler, Sepatan Timur, Rajeg, Teluknaga, Kronjo, dan Mauk. Sedangkan di Kabupaten Tangerang Tengah terdiri dari enam kecamatan, masing-masing Kelapa Dua, Pagedangan, Cikupa, Panongan, Legok, dan Cisauk.

"Pembentukan dua daerah baru itu kita lakukan setelah melihat aspirasi masyarakat bawah," tutur Ismet. Namun keinginan Pemkab Tangerang itu masih menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat di wilayah utara Kabupaten Tangerang malah mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinilai tergesa-gesa menggaungkan rencana pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Tangerang bagian utara (Pantura). Seperti masyarakat di wilayah Kecamatan Teluknaga misalnya, masih menolak pembentukan Kabupaten Tangerang Utara.

Masyarakat di wilayah itu menilai saat ini belum saatnya wilayah Pantura dimekarkan dari Kabupaten Tangerang. Hal itu karena kondisi serta ketersediaan infrastruktur di wilayah Pantura belum memadai. Selain itu, saat ini belum ada satu persepsi diantara elemen masyarakat untuk pembangunan di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Mereka juga menilai munculnya aspirasi pembentukan Kabupaten Tangerang Utara itu lebih dikarenakan adanya kepentingan elite yang menginginkan kekuasaan. Sebab dari hasil roadshow BPD di beberapa kecamatan, sebagian besar warga dan unsur elemen masyarakat di wilayah Pantura tidak tahu menahu rencana pemekaran Kabupaten Tangerang.

"Yang paling perlu dilakukan sekarang adalah pembenahan infrastruktur dan SDM. Bukannya pemekaran," kata Ketua Forum BPD se-Kecamatan Teluknaga, Subur Maryono. Menurut dia, pemekaran hanya akan melahirkan kekuasaan baru yang menindas dan membuka peluang korupsi baru. Ini karena kebanyakan yang berkepentingan dengan pembentukan Kabupaten Tangerang Utara adalah tokoh yang dikenal dekat dengan penguasa di Pemerintahan Kabupaten Tangerang saat ini. "Rencana pemekaran ini sudah seperti sebuah skenario untuk kepentingan kelompok para birokrasi di pemerintahan.

Dalam waktu dekat, BPD akan mengumpulkan tandatangan penolakan untuk disampaikan kepada Bupati dan DPRD," kata Subur. Senada juga disampaikan Sekretaris Umum BPD se-Kecamatan Teluknaga Muslim HMS dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Teluknaga, Irawan. Menurut mereka selama ini masyarakat Pantura hanya dijadikan alat dan dibohongi oleh orang-orang yang berkepentingan dalam pembentukan Kabupaten Tangerang Utara itu. (Ant/OL-03)

BUPATI TANGERANG H.ISMET ISKANDAR BERSAMA RAKYAT

2008-12-29T20:16:00.000-08:00

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah melantik Ismet Iskandar - Rano Karno sebagai Bupati - Wakil Bupati Tangerang periode 2008 - 2013 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tangerang di Pusat pemerintahan Tigaraksa, Sabtu.Dalam sidang yang berakhir pukul 10.07 WIB dihadiri 40 anggota DPRD setempat (lima anggota absen), Gubernur Banten yang mewakili Presiden mengatakan, proses pemilihan bupati - wakil bupati untuk periode 2008 -2013 itu pada umumnya berjalan dengan lancar dan demokratis, sehingga perlu didukung sepenuhnya terhadap bupati dan wakil bupati yang terpilih.Berkaitan dengan itu, kata Gubernur, seluruh polemik yang terjadi selama Pilkada berlangsung hendaknya dihilangkan, karena bupati yang terpilih sudah berjalan sesuai dengan aturan.
Ia mengatakan, Kabupaten Tangerang hari ini dan besok lebih bagus dari sebelumnya, dan berharap bupati - wakil bupati baru dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.Terpilihnya Rano Karno sebagai wakil bupati Tangerang merupakan sejarah aktor menjadi pejabat pemerintahan karena akan dilantik.Catatan sejarah tersebut terkait dengan Rano Karno yang terpilih menjadi Wakil Bupati Tangerang berpasangan dengan Bupati Ismet Iskandar akan dilantik pada hari Sabtu (22/3) di Gedung DPRD Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.â€œPelantikan pasangan Ismet - Rano sesuai surat keputusan Departemen Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Banten, kata Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang, Lukman Basjari, Jumat siang.Basjari mengatakan, Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah sudah dipastikan yang akan melantik pasangan Ismet - Rano untuk jadi Bupati Tangerang periode 2008 - 2013.
Selain itu, acara pelantikan pejabat nomor satu dan dua di Kabupaten Tangerang tersebut akan dihadiri sekitar 2.000 undangan di antaranya para pejabat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan serta walikota/ bupati se-Jabodetabeka.
Hasil penghitungan suara pilkada pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno unggul dengan raihan 731.865 suara atau (56,4 persen), pasangan Usamah-Habib Ali Alwi memperoleh 59.866 suara (4,61 persen), sedangkan pasangan Jazuli Djuwaeni-Airin Rachmi Diany sebanyak 505.895 suara (38,99 persen).Beberapa waktu lalu, Rano Karno pernah menyatakan dirinya terinspirasi oleh Bintang film Hollywood Arnold Schwarnezegger yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan dipercaya rakyatnya menjabat sebagai Walikota California di Amerika Serikat. (Ant/d)

PROFIL WAKIL BUPATI TANGERANG H.RANO KARNO

2008-12-29T19:45:00.001-08:00

Jika Anda masih ingat sebuah sinetron dengan judul Si Doel Anak Sekolahan, Anda pasti ingat dengan Rano Karno. Aktor terkenal itu sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten periode 2008-2013. sebagai pejabat, kini ia lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya daripada keartisannya. Nama pria kelahiran 8 Oktober 1980 ini melejit setelah sukses menyutradai sekaligus membintangi sinetron Si Doel Anak Sekolahan yang berhasil menjaga budaya masyarakat betawi yang selama ini hampir terlupakan dan menarik perhatian pemirsa televisi waktu itu.
Awal kemunculan Rano Karno di dunia perfilman adalah ketika ia membintangi film Si Doel Anak Betawi (1972) karya Sjumandjaja.
Berbagai penghargaan pun telah ia raih dalam 37 tahun karirnya dalam dunia perfilman, seperti, Pemain Anak Terbaik FFI 1974 (Surabaya) dalam Film "Rio Anakku; Pemain Anak Terbaik Asia Pasifik FFA 1974 (Taiwan) dalam Film "Dimana Kau Ibu; Pemain Terbaik FFI 1980 (Jakarta) dalam Film Taksi. Juga Pengahragaan TV sebagai Tokoh Televisi 1995; Sutradara Terbaik; Pemain Terbaik; Sinetron Terbaik "Si Doel Anak Sekolahan.
Ayah dua anak ini juga memiliki studio sendiri, Karnos Film. Di studio itulah ia juga memproduksi sinetron Kembang Ilalang dan Usaha Gawat Darurat. Keahliannya di bidang seni, khususnya film ini menurun dari sang ayah, Soekarno M. Noer, seorang aktor kawakan yang sudah mengikutkan Rano untuk membintangi film Lewat Tengah Malam ketika Rano masih berusia sembilan tahun. Di sana Rano menunjukkan bakatnya berakting yang luar biasa.
Selain punya bakat berakting, Rano Rano pun belajar akting di East West Player, Amerika Serikat.
Mengenai karirnya di dunia politik, selain terpilih menjadi Wakil Bupati Tangerang mendampingi Bupati Ismet Iskandar pada Pilkada Tangerang 2008, suami dari Dewi Indriati ini juga pernah menjabat sebagai Anggota MPR Periode 1997-2002 dan dipercaya menjadi Duta Besar UNICEF untuk Indonesia**

MUKADIMAH

2008-12-29T19:34:00.000-08:00

Kamis, 2008 November 20

Tangerang Tengah dan Utara Diwacanakan
Setelah berhasil mendorong Kota Tangerang Selatan dan disahkannya UU Daerah Otonomi Baru Kota Tangerang Selatan (Tangsel) oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 29 September lalu, Bupati Tangerang Ismet Iskandar kembali mewacanakan pembentukan dua wilayah baru di Kabupaten Tangerang yaitu Kabupaten Tangerang Utara dan Kabupaten Tangerang Tengah."Pembentukan dua daerah baru itu kita lakukan setelah melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik," tutur Ismet.Untuk merealisasikan wacananya tersebut, Ismet mengungkapkan, berkas persayaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang menggantikan PP No 129/2000 telah dipenuhi pihaknya. Bahkan berkas persayaratan itu telah diajukan kepada Badan Legislasi DPR RI di Jakarta bersamaan dengan Rapat Paripurna DPR tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru pada tangal 29 November lalu. "Berkas sudah kita masukan ke DPR, tinggal menunggu pembahasannya," kata Ismet.Di dalam berkas yang diajukan itu, rencananya Kabupaten Tangerang Utara terdiri dari 11 kecamatan, masing-masing Kosambi, Pakuhaji, Sukadiri, Sepatan, Kemiri, Gunung Kaler, Sepatan Timur, Rajeg, Teluknaga, Kronjo, dan Mauk. Sedangkan di Kabupaten Tangerang Tengah terdiri dari enam kecamatan, masing-masing Kelapa Dua, Pagedangan, Cikupa, Panongan, Legok, dan Cisauk. Jadi nantinya setelah dimekarkan kembali, Kabupaten Tangerang (daerah induk) hanya tersisa yaitu Kecamatan Tigaraksa, Jambe, Solear, Jayanti, Balaraja dan Cisoka.Sementara yang sudah dimekarkan dalam Pemerintahan Kota Tangsel seperti tertuang dalam UU Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tangerang Selatan ialah Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Setu, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara.Dengan demikian, apabila terealisasi pada suatu saat nantinya, maka Kabupaten Tangerang akan termekarkan menjadi lima daerah kota/kabupaten yaitu Kota Tangerang Selatan (tinggal menunggu pengesahan Presiden RI), Kabupaten Tangerang Utara, Kabupaten Tangerang Tengah dan Kabupaten Tangerang (induk) serta Kota Tangerang (yang teleh dimekarkan sejak tahun 1993). Lebih jauh, bupati optimis bahwa pemekaran dua daerah itu akan terwujud. Pasalnya, potensi ekonomi, infrastruktur, pendidikan hingga sosial kemasyarakat serta didorong aspirasi masyarakat untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan telah cukup menjadi alasan terbentuknya sejumlah daerah itu.Terkait wacana ini, sejumlah elemen dan masyarakat bagian utara Tangerang atau Pantura menyatakan dukungannya. “Ini merupakan suara masyarakat, meliputi 9 Kecamatan serta semua BPD di Pantura,” ujar Ketua Badan Koordinasi Pantai Utara (Bakor Pantura), Budi Usman, kemarin.Ia mengatakan, pemekaran Tangerang Utara merupakan mutlak dilakukan dan pihaknya akan terus menggalang dukungan di kalangan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. “Dari beberapa kajian akademisi, pembentukan Kabupaten Tangerang Utara yang terlepas dari Kabupaten Tangerang sudah layak,” katanya. ***